Rabu, 25 April 2018 05:47 WIB
citraland

Ekonomi

Tidak Perlu Takut dengan Tenaga Kerja Asing

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

ILUSTRASI

INDOPOS.CO.ID-Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak khawatir penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Pemakaian tenaga asing pada proyek investasi dilakukan dalam suatu periode tertentu terutama di awal proses konstruksi investasi. Itu penting untuk menjamin kelangsungan proyek investasi yang akan dilakukan investor.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, penggunaan pekerja asing secara kalkulasi bisnis, dari sisi biaya operasional mendatangkan pekerja asing jauh lebih mahal daripada menggunakan tenaga kerja lokal. Penggunaan pekerja asing itu hanya bersifat sementara menyusul biaya tinggi dan tidak mudah untuk mendatangkan.

Karena itu, pemilik proyek atau investor itu tidak bakal berlama-lama memakai jasa tenaga luar. Investor sesegera mungkin memulangkan pekerja asing ke negara asalnya untuk menghindari pembengkakan biaya operasional. ”Kalkulasi bisnis tidak menguntungkan. Jadi, tenaga asing itu dipulangkan secepatnya. Datanya, kelihatan sekali di BKPM,” tutur Thomas, di Jakarta, Kamis (12/1).

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) menyebut penggunaan tenaga kerja asing di suatu proyek investasi itu lazim. Biasanya dilakukan pada tahun pertama atau tahun kedua. Kemudian pada tahun ketiga, secara berangsur-angsur penggunaan tenaga kerja asing mulai berkurang. Dan, selanjutnya pada tahun keempat lebih banyak yang dipulangkan. ”Selanjutnya, mereka mulai pelan-pelan mengalihkan kendali pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI),” ulasnya.

Karena itu, Tom sapaan akrab Thomas Lembong mengingatkan berbagai pihak tetap menjaga agar diskusi terkait pekerja asing dilakukan secara proporsional. Jangan sampai terobsesi dengan isu pekerja asing hingga kehilangan fokus pada isu-isu lebih krusial dan lebih kritis, lebih penting. Misalnya, upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. ”Peningkatan daya saing ini lebih krusial dan mendesak,” ingat Tom. (far)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #tenaga-kerja-asing 

Berita Terkait

Perpres 20 Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional

Kaji Ulang Perpres 20/2018

Nasional

Giliran Tenaga Kerja Impor

utama

Perpres TKA Timbulkan Dampak Negatif

Nasional

Permudah TKA Masuk, PPP: Pemerintah Harus Hati-hati

Nasional

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi