Selasa, 16 Januari 2018 06:52 WIB

Hukum

Sebelum Jadi Bupati, Abdul Latif Sudah Pernah Jadi Terpidana Korupsi

Editor:

Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif saat tiba di kantor KPK Jakarta. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

INDOPOS.CO.ID - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membeberkan kiprah Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif sebelum terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sebelum menjadi orang nomor satu di HST, Abdul Latif sudah merasakan dinginnya penjara, karena kasus serupa.

Diterangkan Agus, Abdul Latif pernah terjerat kasus korupsi dan ditahan selama dua tahun pada kurun waktu 2005-2006. Hal itu menyangkut pada kasus korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara.

Ketika itu Abdul Latif masih menjadi seorang kontraktor swasta, bukan pejabat negara seperti saat ini. Ketika itu dalam menjalankan proyek pembangunan USB SMA Negeri 1 Labuan Amas Utara yang menelan anggaran Rp 711.880.000 itu tidak tuntas dan merugikan negara. "Pernah diproses dalam kasus korupsi," sebut Agus di Jakarta, Jumat (5/01).

Setahun setelah menjadi anggota DPRD, kiprah politik mantan pengusaha itu makin moncer. Dia ikut kontestasi Pilkada HST pada 2016 dan terpilih usai menumbangkan dua kandidat lainnya.

Setelah terpilih bersama wakilnya, Abdul Latif dan Chairansyah dilantik menjadi Bupati HST pada februari 2016. Di luar ranah pemerintahan, Abdul Latif terkenal sebagai politikus yang suka berpetualang di parpol.

Pada Pemilu 2014 Pilkada 2016 diusung oleh Partai Golkar, tapi pada 2017 dia menerima pinangan Tomy Soeharto untuk menjadi Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel.

Kini karir politiknya makin habis setelah terjerat dalam OTT Satgas KPK pada Rabu (3/1) hingga Kamis (4/1) pagi di dua tempat terpisah, Kota Surabaya dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sebanyak enam orang.

Selanjutnya usai dilakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara, diputuskan sebanyak empat orang ditetapkan tersangka. Mereka antara lain, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Fauzan Rifani, Direktur Utama PT. Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT. Menara Agung Donny Winoto.

“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menatapkan empat orang sebagai tersangka," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Jumat (05/01).

Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdl Basit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi suap Donni Winoto disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP.(ipp/JPC)

Berita Terkait