Selasa, 16 Januari 2018 06:54 WIB

Hukum

KPK Imbau Masyarakat Tak Pilih Calon Kepala Daerah Residivis Korupsi

Editor:

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (Desyinta Nuraini/ JawaPos.com)

INDOPOS.CO.ID - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar serentak pada bulan April mendatang. Tentu, semua partai politik tengah gencar menunjuk calon kepala daerah yang akan diusung untuk ikut dalam kompetisi politik tersebut. Untuk mendapatkan hati masyarakat, seharusnya dilakukan dengan berbagai macam cara yakni adil, jujur dan transparan. Namun terkadang partai politik akan melakukan berbagai cara, termasuk mengusung residivis perkara korupsi untuk ikut berkompetisi lagi.

Menanggapi adanya hal itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengimbau, agar masyarakat tak salah memilih calon kepala seperti residivis Korupsi. Hal ini penting dilakukan agar mereka tak menciderai lagi hati pemilihnya, ketiak terpilih nanti, seperti kasus penangkapan Bupati Hulu Sungai Tengah baru-baru ini.

"KPK berharap kepada masyarakat untuk memilih calon yang memiliki rekam jejak yang baik dan tidak memilih residivis," ucapnya saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (07/01).

Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

Bupati Hulu Sungai Selatan saat akan ditahan Jumat (05/01) (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

 

Untuk mendapatkan calon pemimpin yang bersih, KPK menekankan masyarakat perlu mengetahui rekam jejak calon kepala daerah tersebut, agar tidak salah memilih. Hal itu guna kebaikan ke depan bagi daerah tersebut. Karena, jangan sampai terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Selain itu, mantan dosen tersebut juga berharap media ikut membantu masyarakat dengan memberikan informasi yang berimbang dan jelas perihal rekam jejak para calon kepala daerah.

"Sebaiknya media ikut membantu menyebarluaskan rekam jejak semua kandidat," jelasnya.

Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), menurut Emersoon Yuntho, sedikitnya terdapat 3 orang yang pernah menjadi residivis korupsi (Orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi dan setelah selesai menjalani hukuman kemudian melakukan kembali praktik korupsi). Pertama yakni Abdul Latif, kedua Ketua DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki, ketiga Ketua KONI Samarinda Aidil Fitra.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, ICW mendorong agar residivis koruptor dijatuhi hukuman maksimal berdasarkan pasal UU Tipikor yang menjeratnya. “Hukuman maksimal untuk kasus korupsi adalah 20 tahun penjara dan seumur hidup. Dalam kondisi tertentu hukuman mati juga dapat diterapkan untuk pelaku yang terbukti bersalah,” tukasnya.(ipp/JPC)

Berita Terkait