Rabu, 17 Januari 2018 12:11 WIB

Hukum

Kasus Dana Pensiun Pertamina, Kejagung Bantarkan Putra Bos Astra

Editor: Redjo Prahananda

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID -Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman telah membantarkan penahanan terhadap Edward Seky Soeryadjaya.

Seky tersangka kasus dugaan penyimpangan dana pensiun PT Pertamina Tbk sebesar Rp 1,4 triliun. 
“Benar kami bantarkan, bukan tangguhkan," jelas Adi ketika dikonfirmasi di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (10/1). 

Menurut Adi, pembantaran itu dilakukan lantaran tersangka sakit. "Sudah sepekan sakit. Makanya diberikan izin ke RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina) karena dekat dari sini (Rutan Salemba Cabang Kejagung)," ujarnya. 

Namun, Adi memastikan akan mencabut pembantaran penahanan yang bersangkutan jika sewaktu-waktu kondisi kesehatannya sudah membaik. "Rencananya tadi mau dibawa ke dokter untuk second opinion. Kalau hasilnya sehat, ya balik lagi (ke Rutan Salemba Cabang Kejagung),"  jelasnya. 

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Warih Sadono ketika dihubungi terpisah mengaku masih memantau perkembangan kesehatan Direktur PT Ortus Holding itu.

Kejagung telah mengirim tim dokter internal Kejaksaan RI dari Rumah Sakit Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur, untuk memeriksa Edward. "Mengenai perkembangan nanti saya tanya ke penyidik," ujar Warih. 

Sebelum ini, putra pendiri Astra Group Internasional telah menjalani penahanan menyusul pemeriksaan perdananya sebagai tersangka, Senin (20/11). Sebelum masa penahanan, Edward juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri. 

Selain Edward,  penyidik lebih dulu menetapkan mantan Presdir Dana Pensiun PT Pertamina, M Kamal Lubis, sebagai tersangka. Berkas perkara petinggi BUMN tersebut sudah memasuki tahap dua, berbeda dengan Edward yang masih dalam proses pemberkasan.

Adapun kasus ini bermula dari adanya penggunaan dana pensiun untuk kepentingan pembelian sejumlah saham. Saham-saham itu dibeli dari PT SUGI Energi, PT MYRX, PT ELSA dan PT KREN senilai Rp 1, 351 triliun. Padahal, perusahaan-perusahaan ini diduga tengah di ambang kehancuran. 

Sehingga bukan memberikan keuntungan, justru pembelian saham itu menimbulkan kerugian negara. Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara diketahui sebesar  Rp 599,29 miliar.

Jumlah ini baru terkait satu transaksi, yakni pembelian saham PT SUGI Energi. Sedangkan kerugian negara dalam pembelian saham PT MYRX, PT ELSA dan PT KREN, saat kini masih dalam perhitungan lembaga audit negara tersebut.(ydh)

Berita Terkait