Selasa, 16 Januari 2018 06:52 WIB

Hukum

Drama Setnov Mulai Terungkap

Editor:

Setya Novanto.

INDOPOS.CO.ID - Ibarat bola salju, rentetan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu e-KTP terus melebar. Ini setelah upaya pelarian mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) pada pertengahan November 2017 terhenti. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membongkar drama kaburnya Setnov. Aktor-aktor yang diduga berperan dalam persembunyian mantan Ketua Umum Golkar itu juga akhirnya dijadikan tersangka.

KPK menetapkan Fredrich Yunadi, mantan pengacara Setnov sebagai tersangka lantaran dianggap menghalang-halangi proses penyidikan KPK dalam kasus megaproyek korupsi e-KTP. Yang lebih mengejutkan, KPK juga menetapkan DR dr H Bimanesh Sutarjo SpPD KGH FINASIM sebagai tersangka.

Bimanesh merupakan dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Ginjal & Hipertensi Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau, Jakarta Barat yang merawat Setnov pasca kecelakaan lalu lintas di kawasan Pertama Hijau, Jakarta Selatan. Mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Hilman Mattauch sempat menabrak tiang. KPK menjerat Fredrich  dan Bimanesh melanggar pasal 21 UU 31/99 sebagaimana diubah 20/01 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

Selain itu, Bimanesh juga tengah dalam proses pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait dugaan pelanggaran etik. "Kami juga sudah melakukan proses terkait dengan sidang etika. Proses etika sudah dilakukan terhadap dokter-dokter yang terkait hal itu," ungkap Adib Khumaidi, sekretaris jenderal (sekjen) IDI kepada INDOPOS, Rabu (10/1).

Adib menambahkan, sidang pelanggaran etik terhadap Bimanesh masih berjalan. Pihaknya akan memproses dokter yang diduga melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan tugasnya. "Tapi kami belum selesai dalam proses itu. Kami akan memproses jika memang ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran etika," jelasnya.

IDI, lanjut Adib, menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK atas Bimanesh yang juga anggota IDI. ”IDI akan segera berkoordinasi dengan KPK perihal penetapan tersangka Bimanesh dalam kasus dugaan menghalangi penyidikan Setnov,” tandasnya.

"Kalau KPK punya data terkait dengan hal itu, tentu ada pembuktian nanti di tingkat proses pengadilan, kita ikuti aturan," katanya.

Lebih lanjut, Adib mengimbau kepada seluruh dokter agar tak membeda-bedakan pelayanan terhadap seorang pasien. Setiap dokter harus mematuhi aturan yang berlaku, baik standar pelayanan dan profesi maupun etika kedokteran.

"Kita sampaikan pada rekan sejawat, terlepas siapapun pasien, dari lapisan manapun dan dari suku, agama, ras manapun, tidak ada perbedaan kita dalam melayani pasien. Kita harus menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan standar pelayanan, sesuai dengan standar profesi dan sesuai etika di dalam pelayanan kedokteran," imbuh Adib.

Sementara itu, kabar penetapan Bimanesh langsung menyebar dengan cepat, termasuk di RS Medika Permata Hijau. Ini juga menjadi perbincangan hangat antar pegawai di rumah sakit tersebut.  Hanya saja saat INDOPOS menyambangi RS Medika Permata Hijau, dr Bimanesh tidak ada di tempat. Bahkan untuk mencari informasi terkait dokter spesialis jebolan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu juga seolah tertutup.

Sejumlah pegawai dan satpam juga kompak tutup mulut terhadap keberadaan Bimanesh.  ”Maaf tidak tahu mas,” ucap satpam yang jaga di IGD RS Medika Permata Hijau.

Senada juga disampaikan Bagian Administrasi juga tidak mengetahui keberdaaan Bimanesh. ”Setahu kami dokter Bimanesh masuknya (praktek, Red) Selasa saja. Kalau sekarang kami tidak tahu, dan tidak ada di RS,” kata pegawai Bagian Adminitrasi RS Medika Permata Hijau.

Kemudian, Staf Bagian Humas dan Informasi RS yang enggan disebut namanya hanya menyarankan untuk ke pimpinan. ”Untuk informasi mengenai dokter Bimanesh langsung ke pimpinan. Tapi kepala Humas dan Informasi tidak ada dan pak direktur lagi ke luar negeri. Pulangnya bapak (direktur, Red) masih tanggal 12 nanti,” ucapnya.

Setelah menunggu berjam-jam di RS Medika Permata Hijau tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Awak media juga sulit untuk mendapat informasi mengenai dokter Bimanesh. Sementara itu, berdasarkan situs www.rsmph.co.id, dr Bimanesh praktek setiap Selasa pukul 08.00-11.00 WIB dan Kamis pukul 08.00-11.00 WIB.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers pada Rabu (10/1) sore mengatakan, KPK sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka Fredrich  dan Bimanesh. ”Mereka terbukti melakukan tindakan yang menghalang-halangi penyidikan," ujarnya.

Dia menyebutkan, dua tersangka ini terlibat dalam skenario ketika Setnov menghindari penyidikan KPK. Frederich terbukti sudah memesan satu lantai kamar perawatan VIP di RS Permata Hijau, padahal kecelakaan belum terjadi. Sedangkan, Bimanesh terbukti melakukan pemalsuan data-data medis Novanto.

Basaria merekonstruksi kronologi kejadian. Setelah rangkaian pengembangan penyelidikan kasus, pada 15 November 2017, Setnov diagendakan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan korupsi e-KTP. Namun, Setnov tak datang dan berkirim surat soal ketidakhadirannya. Kemudian, pada Rabu 16 November 2017, pukul 21.40 WIB, tim KPK mendatangi kediaman Setnov di Jalan Wijaya 13, Kebayoran Baru. "Dan ternyata saudara SN saat itu tak ada di tempar. Kemudian, dilakukan proses pencarian di rumah tersebut hingga pukul 02.50 WIB," jelasnya.

KPK pun mengimbau agar Setnov menyerahkan diri, tapi tak ada kabar. KPK pun menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Menjelang malam, keberadaan Setnov diketahui. Namun, informasi mengabarkan bahwa mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang lampu. Kemudian, Setnov pun dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Namun, tak seperti korban kecelakaan pada umumnya yang dibawa ke instalasi gawat darurat (IGD) untuk mendapatkan prosedur pertolongan pertama. Setnov justru langsung dimasukkan ke ruang rawat inap VIP.

Sebelum Setnov dirawat di RS, diduga mantan pengacara Fredrich datang terlebih dahulu untuk koordinasi dengan pihak RS. KPK juga mendapat informasi dari salah satu dokter yang mendapatkan telepon dari seseorang yang diduga sebagai pengacara Setnov bahwa Novanto akan dirawat pada pukul 21.00 WIB. Si penelepon pun meminta kamar perawatan VIP yang akan di-booking satu lantai. Padahal, saat itu belum diketahui SN akan dirawat karena sakit apa. Sebagai dokter, Bimanesh pun mendapat bagian memalsukan data-data medis, sehingga Setnov bisa mangkir dari pemeriksaan.

"Karena perbuatannya, FY (Fredrich Yunadi, Red) dan Bst (Bimanesh Sutedjo, Red) disangkakan melanggar pasal 21 UU 31/99 sebagaimana diubah 20/01 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp," tegasnya.

KPK perlu memeriksa sekitar 35 orang saksi untuk menentukan Fredrich dan Bimanesh tersangka. Sejak 8 Desember, KPK pun sudah meminta Imigrasi untuk melakukan pencegahan Fredrich bepergian ke luar negeri selama enam bulan, sedangkan Bimanesh sejak 8 Januari. Keduanya terikat pada kode etik masing-masing profesi. Fredrich sebagai advokat dan Bimanesh sebagai dokter. Terkait sanksi kode etik ini, Basaria mengatakan semua bergantung pada organisasi masing-masing. Namun, dirinya berterima kasih karena baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) mau kooperatif dalam penanganan kasus ini. KPK menjadwalkan pemeriksaan mereka sebagai tersangka pada Jumat (12/1).

Tidak hanya oknum dokter dan pengacara yang terlibat. Oknum wartawan yakni, Hilman pun turut terseret kasus. Mantan kontributor Metro TV itu diketahui menyopiri Setnov dalam kecelakaan tersebut. Meski begitu, Hilman masih berstatus menjadi saksi.

Basaria mengungkapkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan kasus. Tidak menutup kemungkinan pula, jika nantinya mereka yang berstatus saksi menjadi tersangka. Selama bukti permulaan untuk ditetapkan menjadi tersangka terpenuhi.

Selain Hilman, tidak menutup kemungkinan anggota keluarga Setnov juga menjadi tersangka. "Apakah keluarga dan HM (Hilman, Red) bagian dari skenario? Itu bagian dari penyidikan, masih proses. Kalau kami bisa buktikan yang bersangkutan terlibat, baik itu keluarga atau HM dengan pasal 21, maka untuk berikutnya bisa saja mereka ditingkatkan statusnya menjadi tersangka," ujarnya.

Di lain pihak, Sapriyanto Refa, pengacara Frederich kepada wartawan saat dihubungi mengaku pada Selasa (9/1) sore kliennya telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) . "Sudah dikirim ke kita. Kita sudah terima. Jadi Pak Fredrich telah ditetapkan sebagai tersangka," tukasnya.

Setnov Ajukan JC

Di lain pihak, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum dan HAM) Yasonna H. Laoly akhirnya memenuhi panggilan KPK, Rabu (10/1). Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus korupsi kartu e-KTP. ”Sebagai warga negara yang baik, kita datang,” ujar Yasonna usai diperiksa, kemarin.

Dia mengaku pertanyaan yang diajukan penyidik kemarin tidak berbeda dengan sebelumnya atau saat penyidikan kasus tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Yasonna pernah diperiksa KPK pada 3 Juli lalu. ”Saya kan nggak berubah dengan yang lain, mengenai kasusnya sama,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain Yasonna, KPK kemarin juga mengagendakan pemeriksaan keluarga Setnov mulai dari istri, Deisti Astriani Tagor; dan dua anak, Rheza Herwindo serta Dwina Michaella. Bahkan, Setnov turut pula diperiksa setelah pemeriksaan keluarga. Sayang, baik Setnov maupun keluarganya tidak ada satu pun yang mau memberikan komentar saat ditanya soal materi pemeriksaan.

Bukan hanya itu, KPK kemarin juga memeriksa mantan politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani. Politikus yang terjerat kasus memberikan keterangan tidak benar di persidangan e-KTP itu juga diperiksa untuk Anang. Hanya, Miryam mengaku tidak mengenal direktur utama PT Quadra Solution itu. ”Saya tidak kenal,” tuturnya usai diperiksa.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya memang tengah melakukan pemeriksaan secara maraton untuk menemukan tersangka lain dalam kasus e-KTP. Tersangka baru itu berasal dari kelompok swasta. ”Pengembangan perkara e-KTP untuk menemukan tersangka lain,” tutur mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Penasehat hukum (PH) Setnov, Firman Wijaya menambahkan, kliennya berencana mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP. Itu artinya, Setnov dipastikan bakal membuka keterlibatan pihak lain, khususnya politisi DPR, yang disinyalir terlibat dalam korupsi berjamaah proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

”Benar (mengajukan JC, Red), yang penting konsep protection cooperating person clear terhadap posisi Pak Novanto,” ujarnya saat dihubungi. Lantas siapa pihak lain yang akan diungkap Setnov? ”Lebih jauh kami bisa membuktikan seperti apa sebenarnya posisi pak SN (Setnov) dalam kasus e-KTP,” kelit Firman. (aen/ndu/nyc/tyo)

Berita Terkait