Selasa, 16 Januari 2018 06:45 WIB

Politik

Dinasti Politik Perlu Pengawasan Ekstra

Editor:

Ilustrasi. Foto: Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Dinasti politik masih marak dalam Pilkada 2018. Baik dalam pemilihan gubernur (pilgub) maupun pemilihan bupati/wali kota. Tidak berlebihan jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasukkan pilkada dengan dinasti politik pada tingkat kerawanan yang lebih tinggi karena punya akses lebih terhadap kekuasaan. KPK pun memberikan atensi lebih.

Beberapa pilkada yang akan melahirkan dinasti politik adalah pilgub Sumatera Selatan (Sumsel). Dodi Reza Alex Noerdin yang maju sebagai calon gubernur (cagub) merupakan putra Gubernur Sumsel Alex Noerdin. Lalu, Karolin Margret Natasa yang menjadi cagub Kalimantan Barat adalah putri gubernur petahana Cornelis. Ichsan Yasin Limpo yang menjadi cagub Sulawesi Selatan merupakan adik gubernur petahana Syahrul Yasin Limpo.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan, maraknya dinasti politik tidak terlepas dari kultur feodalisme yang masih melekat di Indonesia. Masih ada segelintir orang yang ingin terus menancapkan kekuasaan di lingkaran kerabatnya.

Hal tersebut kemudian mendapat legitimasi secara kuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut upaya UU Pilkada mengeliminasi hal itu pada 2015. ’’Praktik yang sudah lama, tapi putusan MK melanggengkan itu,’’ jelasnya saat dihubungi tadi malam.

Para petahana yang menjabat kerap memiliki jejaring kekuasaan yang dalam pada struktur partai politik di wilayahnya. Akibatnya, di tengah proses kaderisasi partai yang stagnan, memasukkan anak atau kerabat untuk dicalonkan dalam kontestasi bukanlah hal yang susah. ’’Kasus di Sulsel, maju dari jalur perseorangan karena elite (koalisi, Red) terpecah saja. Tapi, partai petahana tetap memberikan dukungan,’’ imbuhnya.

Selain itu, lanjut Titi, partai merasa diuntungkan dengan dimajukannya orang-orang yang berada di lingkaran petahana. Selain memiliki jejaring di struktural pemerintahan daerah dan akses modal yang kuat, kerabat petahana relatif memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi sejalan dengan seringnya mereka muncul di muka publik.

Dengan adanya tiga modal tersebut, syarat yang dibutuhkan partai dalam pilkada sudah bisa terpenuhi. ’’Prioritas partai adalah elektabilitas dan kemenangan. Kerabat petahana sudah punya semua,’’ tuturnya.

Lantas, bagaimana kualitas pemerintah di bawah dinasti politik? Titi menilai, meski tidak bisa dipukul rata, jika merujuk pada sejumlah kasus, dinasti politik sangat rentan dengan korupsi. Lebih lanjut, kualitas kepemimpinannya tidak terlampau baik. Sebab, dalam proses rekrutmennya saja, berbagai kriteria yang semestinya digunakan kerap diabaikan.’’Kalau tidak karena politik kekerabatan keluarga, biasanya menjadi calon perlu mengikuti fase kompetisi, kemudian uji kemampuan. Kalau ini tidak,’’ ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, daerah dengan dinasti politik akan mendapat perhatian lebih. Bahkan, dalam perumusan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 yang disusun Bawaslu, dinasti politik menjadi salah satu variabel dalam menentukan kerawanan potensi penyelewengan dalam pilkada. ’’Ini akan kami beri perhatian lebih,’’ tegasnya tadi malam.

Afif menambahkan, politik dinasti bisa memunculkan kerawanan lain. Misalnya, potensi korupsi atau penggunaan dana kampanye berlebihan. ’’Karena putarannya hanya di kelompok dinasti keluarganya,’’ katanya.

Sementara Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyangkal bahwa majunya Dodi merupakan upaya untuk melanggengkan dinasti politik. Dodi maju karena punya kemampuan. Itu dibuktikan dengan keberhasilannya memimpin Kabupaten Musi Banyuasin saat ini.  ”Kalau dinasti itu, baru lahir sudah jadi raja. Kalau Dodi kan tidak. Kan melalui proses pilkada. Kalau menang, dia jadi (gubernur, Red). Kalau kalah, tidak jadi,” katanya, Rabu (10/1).

Berurusan dengan KPK

Dinasti politik yang masih ditemukan di sejumlah penyelenggara pilkada tahun ini patut disorot. Sebab, mengacu pada data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak sedikit dinasti politik yang tersangkut persoalan rasuah. Misalnya, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari yang kini berstatus tersangka KPK.

Dia merupakan anak Syaukani Hasan Rais yang pernah menjadi bupati Kukar pada 1999 hingga 2010. Syaukani juga pernah tersandung kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

Ada lagi Atty Suharti, wali kota Cimahi 2012–2017, yang mewarisi takhta suaminya, Itoc Tochija (wali kota Cimahi 2002–2012). Keduanya merupakan alumni rumah tahanan negara (rutan) KPK karena tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II. Kasus mereka kini sudah divonis.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah merupakan dampak membengkaknya biaya pilkada. Karena itu, pihaknya bakal memberikan materi kepada para calon kepala daerah 2018 agar menghindari perilaku tersebut. ”Nanti kami minta waktu untuk ngasih materi selama sehari,” terangnya.

Materi itu berkaitan dengan hak dan kewajiban kepala daerah dan best practice penyelenggaraan negara yang sudah diterapkan di beberapa daerah. ”Nanti kalau sudah kami kasih (materi), mereka mau korupsi ya urusan mereka,” imbuh dia. (far/c5/tyo)

Berita Terkait