Rabu, 17 Januari 2018 12:15 WIB

Politik

KODE Inisiatif Pertanyakan Keadilan Hukum UU Pemilu

Editor: Ali Rahman

Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi. Foto: Muhammad Rifani/Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Konstitusi dan Demokrasi inisiatif (KoDe Inisiatif) menilai keputusan Makhamah Konstitusi yang tertuang dalam pasal 173 dan 222 UU pemilu bertentangan terhadap asas keadilan. Syarat pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang lebih dikenal dengan Presidential Treshold diyakini akan menganaktirikan partai-partai baru. 
 
"Karena aturan pencalonan yang baru ini menggunakan 25 persen hasil suara sah pada pemilu 2014, dan 20 persen kursi DPR pasti akan menimbukan problem," ungkap Ketua Kode Inisiatif, Veri Junaidi di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).
 
Dia menilai diaturan baru MK tersebut terkesan membuat partai baru seperti tidak dipertimbangkan posisinya. Padahal, berdasarkan penilaian pihaknya partai baru seperti Perindo dan PSI memiliki potensi kuat di 2019 nanti. "Disini terkesan mereka tidak punya kedudukan hanya karena tidak memiliki suara dan kursi DPR dari hasil Pemilu empat tahun lalu," tambah dia.
 
Menurutnya aturan tersebut nantinya hanya akan mendorong munculnya calon-calon presiden yang sama. Padahal diharapkan bisa muncul lebih banyak lagi calon presiden yang ditawarkan ke masyarakat. (awa)
 

Berita Terkait