Selasa, 16 Januari 2018 06:54 WIB

Hukum

Saksi Mengajukan Praperadilan, Jaksa Agung: Objek Hukumnya harus Jelas

Editor: Ali Rahman

Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejaksaan Agung. Foto: Yudha/Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan permohonan praperadilan bisa diajukan sepanjang dilandasi dengan aturan hukum yang jelas. 

 
"Praperadilan itu kan ada beberapa hal. Semisal untuk penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penetapan tahanan, penangkapan, penyitaan atau penggeledahan yang diperluas oleh MK (Mahkamah Konstitusi), sesuai pasal 77 KUHAP," kata Prasetyo ditemui di Kejagung, Jumat (12/1). 
 
Pandangan ini sekaligus menanggapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha, saksi dalam perkara sengketa lahan di Lampung. Dalam hal ini, selaku pihak termohon, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
 
Dijelaskan Prasetyo, jika praperadilan yang diajukan oleh saksi dalam suatu perkara, namum belum ada tersangkanya, maka objek praperadilannya harus jelas.
 
"Ya silahkan aja, tapi kalau diterima atau tidak kan hakim yang memutuskan. Ya kan, obyek nya jelas apa tidak, kalau tidak ada obyeknya apa yang mau dituntut,” jelasnya.
 
Sebelumnya, Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri Kombes Pol Veris Septiansyah menilai, gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha sebagai pemohon terhadap Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku termohon sangat aneh dan tidak tepat.
"Iya. Menurut kita asumsi kita ya boleh-boleh saja. Kita kembali‎ pada hukum acaranya Pasal 77 KUHAP tentang objek perkara praperadilan," kata Veris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (10/1).
 
Gunawan dan Fauzi menggugat Polri atas diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tanggal 22 Juni 2017. Penyidikan ini sebagai tindak lanjut laporan dari Walfrid Hot Patar S sesuai Nomor Laporan Polisi: LP/369/IV/2017/Bareskrim tanggal 7 April 2017. (ydh)

Berita Terkait