Selasa, 16 Januari 2018 06:44 WIB

Hukum

Kejagung Terima Pelimpahan Tahap Dua Kasus Rafinasi Gula

Editor: Wahyu Sakti Awan

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menerima pelimpahan tahap dua kasus dugaan rafinasi gula dengan tersangka Dirut PT Crown Pratama berinisial BB dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. 

"Iya, kami sudah menerima berkas tahap dua dari Bareskrim, belum lama ini," kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Noor Rochmad saat dikonfirmasi di Kejagung, Jumat (12/1). 

Namun, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) itu belum mendapat informasi lebih lanjut soal kapan perkara itu akan diadili ke pengadilan. "Saya belum dapat. Sementara, berkas sudah berada di tangan Kejari (Kejaksaan Negeri)," jelasnya. 

Perlu diketahui, pelimpahan tahap dua ini dilakukan menyusul berkas dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejagung, Rabu (20/12) lalu. Hal ini pernah diungkapkan oleh Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, belum lama ini. "Artinya terhadap perbuatan tersangka layak untuk segera disidangkan ke pengadilan," ungkapnya. 

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri sebelumnya juga telah menahan BB, usai diperiksa secara intensif, Kamis (9/11) lalu. Alasan penahanan dikarenakan penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. 

Lebih dari itu, penyidik juga berkeyakinan BB selaku Dirut PT Crown Pratama harus bertanggung jawab secara hukum terhadap penyimpangan distribusi gula rafinasi yang dikemas dalam bentuk sachet dan didistribusikan untuk konsumsi di hotel dan kafe di Jakarta dan tempat lainnya. 

Penyidik sudah mengidentifikasi setidaknya terdapat 56 hotel dan cafe gang berada di kota-kota besar, seperti Jakarta dan sejumlah kota lainnya," tambah Agung.

Terhadap tersangka, polisi menjeratnya dengan Paaal 139 jo Pasal 84 dan Pasal 142 jo Pasal 91 UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 62 Jo Pasal 8 (1) huruf a UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.(ydh)

Berita Terkait

Apindo Desak Batalkan Lelang Gula Rafinasi

Indobisnis

Lelang Gula Rafinasi Untungkan UMKM

Nasional

Kebijakan Lelang Gula Rafinasi Cegah Rembesan

Nasional

PTPN XI Segera Olah Gula Tak Standar

Indobisnis