Selasa, 24 April 2018 05:48 WIB
citraland

SKK Migas: Butuh 10 Tahun untuk Sekali Pengeboran Minyak di Lepas Pantai

Redaktur:

Foto : istimewa

INDOPOS.CO.ID - Produksi minyak dan gas (Migas) Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.Ini tidak sejalan dengan kebutuhan minyak bangsa saat ini. Sehingga membuat pemerintah harus melakukan impor minyak dari negara luar. Pasalnya, untuk mengejar penurunan produksi itu, dibutuhkan waktu minimal 10 atau minimal 6 tahun dan biaya yang cukup mahal.

Kepala Devisi Formalitas SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas Didi Sasono Setyadi mengatakan, menurunnya produksi Migas dari tahun ke tahun ini membuat pemerintah harus berputar otak untuk mengatasi kebutuhan minyak saat ini. Untuk menyatakan ada atau tidaknya minyak, kata Didi, harus lewat pengeboran atau eksplorasi di lepas pantai.

“Sisi produksi Migas kita dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sementara konsumsi makin naik pada sektor minyak. Tidak hanya impor minyak meningkat, menurunnya produksi Migas ini juga berpengaruh pada dicabutnya subsidi bagi rakyat yang sudah berjalan pada pemerintahan yang sudah-sudah. Kalau kayak gini, otomatis menjadi beban bagi negara. Jangan kita berpikir kalau meminta subsidi dari negara, jika hal ini terus terjadi. Maka harga impor minyak akan terus naik,” ujar Didi saat menjadi pemateri pada diskusi publik dengan Tema ‘Tata Kelola Migas untuk Kedaulatan Negeri’ yang diselenggarakan media online Monitor, kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Kamis sore (26/10).

Kepastian investasi pada kontraktor rencana kegiatan usaha pengeboran pun, kata Didi, jadi tantangan bagi pemerintah. Pengeboran lepas pantai itu mahal dan makan waktu sehingga risiko gagal dalam recovery sangat besar. “Bayangkan, begitu investasi untuk pengeboran, harus dicari dulu lepas pantai yang ada cadangan minyaknya. Ini gambling. Kalau tidak ditemukan adanya minyak, maka otomatis akan hilang uang investasinya. Nah, investor local tidak berani ambil risiko. Jadi harusnya kita berikan kepercayaa investor asing,” ungkapnya.

Tapi, keluh Didi, baru melakukan eksplorasi saja sudah dicurigai bahwa pihak asing menguasai wilayah kerja Migas. Pemahamannya harus diluruskan bahwa namanya kedaulatan tetap milik Indonesia. Namanya investasi tentu harus ada pengembalian dari hak investasinya. Tapi statusnya tetap kontraktor. Kalau sudah habis kontraknya, tentu akan dikembalikan pada Indonesia. “Sementara eksplorasi sekarang kelihatan malas. Akibatnya produksi terus menurun dan krisis minyak. Solusi impor pun dipermasalahkan,” sindirnya.

Padahal dari sisi regulasi, pemerintah daerah pun berbeda dengan pemerintah pusat. Jadi tidak satu pintu. Akibatnya berbelit-belit dan memakan waktu bisa setahun bahkan lebih. “Makanya, saya yakinkan bahwa untuk satu proyek eksplorasi pengeboran bisa memakan waktu 6-10 tahun dan cost recovery sangat mahal. Inilah yang membuat mengejar penurunan produksi minyak jadi sulit,” keluhnya.

Tetapi, tambah Didik, urusan gas adalah tugasnya SKK Migas dari produksi hingga pada tingkat penjualan. “Kalau gas itu tugas SKK Migas. Dari produksi hingga jual, karena gas setelah diproduksi harus langsung dijual, tak bisa disimpan seperti minyak,” jelas Didik.

Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan, mengimbau kepada masyarakat untuk mengubah pola pikirnya, yang selalu menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan minyak. “Jadi di sinilah pola pikir kita bahwa hari ini Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan minyak negara paling besar harus diubah,” imbuhnya Mamit.

Oleh karena itu, kata dia, Indonesia sudah saatnya untuk melakukan gerakan hemat energi, dimana salah satu cara adalah dengan menggunakan energi baru terbarukan. “Saatnya kita mengatakan bahwa kita harus hemat energi, salah satu cara adalah mulai mencoba dengan energi baru terbarukan yang saat ini masih menjadi anak tiri dari pemerintah. Dari kementerian ESDM coba tolong untuk energi terbarukan bukan menjadi anak tiri tapi ini sudah menjadi primadona," pungkasnya. (ers)


TOPIK BERITA TERKAIT: #skk-migas #pengeboran-minyak 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi