Rabu, 17 Januari 2018 08:21 WIB

Energi

Dewan dan Pemerintah Lakukan Pengawasan Pembangunan Smelter

Editor:

Foto : Image

INDOPOS.CO.ID - Pembangunan smelter menjadi perhatian kalangan dewan dan pemerintah.  Komisi VII DPR bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM sepakat menertibkan dan memberikan sanksi finansial bagi perusahaan tambang yang terlambat membangun smelter.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba, Bambang Susigit, kepada wartawan Rabu (3/1) mengatakan  Kementerian ESDM akan terus meningkatkan pengawasan realisasi ekspor dan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter). 
 
Pasalnya hal itu akan menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan. "Progres pembangunan smelter menjadi barometer perpanjangan izin ekspor bagi setiap perusahaan," ujar  Bambang.
 
Untuk perusahaan yang sedang membangun smelter, evaluasinya akan dilihat setelah 6 bulan sesuai target yang diberikan. "Kita sudah melihat kesungguhan nyata setiap perusahaan untuk membangun smelter. Memang prosesnya bertahap dan proyeksi rencana detail pembangunan smelter bisa dilihat dari prosentase kurva S setiap perusahaan,” katanya.

Bambang mencontohkan, seperti PT Ceria Nugraha Indotama untuk kategori nikel. Meskipun baru mendapatkan rekomendasi izin ekspor per tanggal 4 Juli 2017, namun ada upaya pembangunan smelter dan sudah berjalan sekitar 34 persen. 
 
Sama halnya dengan PT Dinamika Sejahtera Mandiri untuk kategori konsentrat bauksit yang baru mengatongi rekomendasi per 4 Juli 2017, ada kemajuan sekitar 12 persen.

"Ini baru penilaian 3 bulan pertama, akan tetapi hasil evaluasi akhirnya nanti akan kita lihat setelah 6 bulan, per tanggal 3 Januari 2018,” jelasnya.

Sesuai ketentuan,  izin ekspor perusahaan bisa saja dicabut bila dalam 6 bulan progres pembangunan smelter belum mencapai target minimal 90 persen dari rencana kerja. Kemajuan smelter juga merupakan indikator besaran bea keluar yang dikenakan.

"Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR juga sedang mengkaji penerapan sanksi finansial bagi perusahaan yang tidak mencapai target, hanya sejauh ini belum diputuskan skemanya seperti apa,” pungkasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, untuk kategori konsentrat nikel, perusahaan yang sudah menunjukkan kemajuan pembangunan smelternya hingga 100 persen di antaranya PT Aneka Tambang (100 persen), PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara (100 persen), PT Trimegah Bangun Persada (100 persen), PT Gane Permai Sentosa (100 persen), PT Mulia Pasific Resources (100 persen), PT Itamatra (100 persen).

Sedangkan untuk kategori konsentrat bauksit diantaranya PT Aneka Tambang (Persero), Tbk (100 persen), PT Cita Mineral Invesindo (100 persen). Sementara untuk konsentrat dan lumpur anoda diantaranya PT Sumber Baja Prima untuk konsentrat Besi (100 persen) dan PT Primier Bumidaya Industri konsentrat Mangan (100 persen).

Sebelumnya,  Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron, kepada wartawan mengatakan, sanksi diberikan bagi perusahaan yang pembangunan smelternya tidak mencapai progres sesuai komitmennya, dalam enam bulan secara berkala. "Itu bisa dikenakan sanksi," ujarnya.

Komisi VII dan Dirjen Minerba juga akan mengevaluasi besaran kuota ekspor yang telah diberikan kepada perusahaan yang mendapat rekomendasi persetujuan ekspor.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, agar mengeluarkan kebijakan dalam membangun fasilitas pemurnian (smelter) dengan memperhatikan efisiensi nasional dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah," pungkasnya. (dai)

Berita Terkait