Kamis, 26 April 2018 02:37 WIB
citraland

Nasional

Tak Ada Kasus Baru, Penderita Difteri Turun

Redaktur:

Foto : Ilustrasi Jawa Pos

INDOPOS.CO.ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan, kasus difteri sudah mulai turun. Memasuki 2018, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum menerima laporan adanya kasus difteri baru. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes M Subuh mengatakan, jika dalam jangka waktu empat minggu tidak ada laporan kasus difteri baru, Dinkes kabupaten/kota harus mencabut status KLB mereka.

”Sekarang ini kan baru masuk minggu kedua. Kita tunggu sampai akhir Januari di minggu keempat. Yang tidak ada laporan kasus lagi, wajib cabut status,” kata Subuh saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kemarin (12/1).

Dia menambahkan, kendati status KLB nantinya sudah dicabut, program Outbreak Response Immunisation (ORI) harus tetap dijalankan sampai tuntas. Pada Januari ini, Kemenkes akan menambah cakupan ORI di delapan provinsi baru. Antara lain Jawa Timur, Aceh, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

”Totalnya ada di 73 kabupaten/kota. Khusus Jawa Timur, seluruh kabupaten/kota akan melakukan ORI,” terang dia. Nila mengatakan, pada Januari ini, Kemenkes menargetkan capaian imunisasi bsia 90 persen. Menurutnya, saat ini, capaiannya suda hampir 65,12 persen. ”Harapannya bisa 90 persen. Kalau sebagian besar sudah diimunisasi, diharapkan pertahanan dari masyarakat kita sudah kuat,” tutur Nila.

Terkait vaksin difteri, Direktur Utama Bio Farma Juliman memastikan ketersediaan vaksin difteri masih aman. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang sedang dilanda KLB difteri, Bio Farma menyetop sementara ekspor vaksin difteri. ”Semua yang sudah kita rencanakan untuk ekspor, distop dulu. Yang penting bereskan dulu KLB di sini,” tuturnya.

Bio Farma juga meningkatkan poduksi vaksin difteri mereka. Dari yang 15 juta vial menjadi 19,5 juta vial dalam setahun dengan menambah hari kerja dari lima menjadi tujuh hari kerja. Dengan jumlah itu, Juliman mengatakan, Indonesia tidak akan kekurangan vaksin difteri. ”Jika nantinya pemerintah mengurangi serapan vaksin difteri, kita bisa ekspor sisanya,” ucap Juliman.

Terkait dengan ketersediaan anti difteri serum (ADS), Juliman memastikan bahwa ADS untuk para pasien difteri tersedia. Saat ini, ADS yang tersedia memang masih harus impor dari India. Sehingga harganya cukup tinggi. Di kisaran Rp 2 juta per dosisnya. ”Di Bio Farma ada. Di Kemenkes juga, yang ada di Kemenkes dipakai oleh daerah-daerah yang memerlukan,” tutur Juliman.

Dia menambahkan, saat ini, Bio Farma tengah mengembangkan sendiri ADS. Rencananya akhir tahun ini atau awal tahun depan ADS sudah bisa diproduksi sendiri oleh Bio Farma. Juliman menuturkan, memproduksi sendiri ADS akan membuat harga obat tersebut jadi jauh lebih terjangkau. Bisa seperempat atau seperlima harga ADS sekarang.

”Kalau yang sekarang kisaran Rp 2 juta, punya kita nanti di bawah Rp 500 ribu,” terang Juliman. Bukan hanya lebih murah, memproduksi ADS sendiri juga membuat Indonesia tidak ketergantungan terhadap negara lain.

Karena ternyata, belum tentu negara lain juga memiliki stok ADS yang bisa digunakan oleh Indonesia.

”Difteri itu kan bukan hanya di Indonesia. India, Yaman, Bangladesh. Semua butuh. Barangnya sama. Belum tentu tersedia untuk semua,” jelas Juliman. (and/jpg)

Temuan Kasus Difteri (2007-2017)

  1. Tahun 2007  = 183 kasus
  2. Tahun 2008 = 219 kasus
  3. Tahun 2009 = 189 kasus
  4. Tahun 2010 = 385 kasus
  5. Tahun 2012 = 1.192 kasus
  6. Tahun 2013 = 767 kasus
  7. Tahun 2014 = 394 kasus
  8. Tahun 2015 = 502 kasus
  9. Tahun 2016 = 415 kasus
  10. Tahun 2017 (Nov) = 593 kasus

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kesehatan #difteri 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi