Selasa, 22 Mei 2018 01:51 WIB
citraland

Politik

Dinasti Politik, Parpol Diminta Reformasi Kaderisasi

Redaktur:

Hetifah Sjaifudian

INDOPOS.CO.ID - Komisi II DPR RI meminta kepada  partai politik agar melakukan reformasi dalam kaderisasi. Hal itu, menurut Hetifah Sjaifudian, guna menghindari munculnya dinasti politik atau calon yang memiliki kekerabatan dengan petahana.

”Khususnya bagaimana parpol dapat menciptakan kader muda yang dapat diikutkan di dalam Pilkada. Agar tidak muncul calon kepala daerah dari keluarga yang sama,” kata Hetifah kepada INDOPOS, Jumat (12/1).

Anggota Komisi II DPR dari fraksi Golkar ini mengakui bahwa DPR tidak bisa melarang  adanya dinasti politik, hal itu dikarenakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015 lalu yang menolak gugatan masyarakat atau judicial review terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada No 8/2015 yang melarang adanya politik dinasti. ”Ya kami tidan bisa berbuat apa-apa. Karena putusan MK adalah final dan mengikat. Yang paling penting yang kembali kepada parpolnya. Mau atau tidak untuk memutus rantai dinasti politik di daerah,” tukasnya.

Selain itu, katanya, parpol juga harus melakukan penyeleksian calon kepala daerah berdasarkan kaderisasi berbasi prestasi. ”Harus berdasar merit sistem. Jangan ujug-ujug orang dari luar yang cuma karena kedekatan dengan petahana atau penguasa daerah langsung diusung. Kasihan kader partai lainnya yang justru memiliki potensi untuk membangun daerah,” ujarnya.

Politisi Golkar ini meyakini banyak kader partai yang memiliki potensi keilmuan dan kinerja, namun karena keterbatasan dana dan lemahnya jaringan di daerah tidak dapat berkembang dan ditunjang baik oleh parpol. ”Saya yakin semua parpol memiliki kader yang mumpuni. Kapan bisa ada regenerasi kepemimpinan jika yang maju di Pilkada orangnya itu-itu aja dari keluarga tertentu,” tukasnya.

Meski begitu, Hetifah tetap mengaku ada sisi positifnya bahwa politik dinasti telah melahirkan sejumlah politisi perempuan berkancah di tingkat nasional. ”Kalau bukan karena memiliki kedekatan dengan ayahnya, kakak atau adik bahkan suaminya yang  menjadi petahana atau penguasa daerah, belum tentu politisi perempuan bisa melawan persaingan dengan politisi lelaki di Pilkada serentak ini. Karena perempuan tetap makhluk lemah yang butuh dukungan kuat dari keluarga terdekatnya,” bebernya menambahkan.

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto. Kepada INDOPOS, dirinya juga mengaku bahwa semangat munculnya pelarangan dinasti politik di UU Pilkada No 8/2015 adalah ingin memutus mata rantai pejabat dari penguasa daerah. ”Ya pastinya saat itu semangatnya adalah agar ada regenerasi kepemimpinan daerah. Agar tidak itu lagi, itu lagi orangnya dari keluarga yang sama,” cetus Yandri.

Adanya putusan MK yang membatalkan pelarangan dinasti politik, kata Yandri, menjadi tantangan bagi masyarakat dalam memilih kepala daerah yang memiliki kapasitas. ”MK telah melegalkannya. Jadi kini tinggal bagaimana masyarakat pemilih lah yang menilai apakah calon dari dinasti politik itu layak dipilih atau tidak,” ucapnya.

”Karena jika rakyat justru enggan memilih dinasti politik, tentunya pengusungan kepala daerah yang masih satu darah dengan petahana akan berkurang seiring berjalannya waktu,” tukasnya.

Meski begitu, Yandri yang juga menjabat sebagai salah satu ketua DPP Partai Amanat Nasional ini tak menampik bahwa partainya ikut mengusung beberapa calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah dengan petahana. ”Saya tak menampik hal itu ada di Pilkada 2018 ini. Namun hal itu sebuah keputusan yang sulit dan kompleks yang harus kami jalani,” ujarnya.

Kesulitan yang dimaksud olehnya adalah terkait persyaratan pengajuan calon oleh partai politik. ”Kalau tidak memiliki 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah pemilu di daerah, maka mau tidak mau kita harus berkoalisi dan ikut partai besar yang memang telah mengusung pasangan calon dari dinasti politik. Jadi itu salah satu contoh bahwa sulit untuk menghindari adanya dinasti politik di Pilkada serentak ini,” tukasnya.

”Semisal juga di daerah Lebak, Banten, PAN hanya memiliki 1 kursi di DPRD. Maka sulit bagi kita untuk memunculkan calon alternatif bupati. Dan mau tidak mau PAN juga harus berkoalisi dengan partai lainnya,” tegasnya. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraeni menjelaskan, bahwa politik dinasti telah sah di mata hukum. Lebih lanjut, dirinya tetap menyerukan agar para pelaku dinasti politik berbuat jujur, tidak melakukan politik uang serta menyalahgunakan jabatan petahana. ”Baik dari sisi penggunaan anggaran daerah, program kegiatan daerah atau lain-lainnya yang mendukung untuk calon kepala daerah yang masih ada hubungan darah dengan kepala daerah yang masih menjabat,” tandasnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-politik 

Berita Terkait

PKPI Belum Lolos Verifikasi Faktual KPU

Politik

PKB, Gerindra, dan PPP Gagal Jadi Pimpinan MPR

Nasional

Lima Parpol Terancam Gagal ke Parlemen

Nasional

IKLAN