Kamis, 26 April 2018 02:41 WIB
citraland

Hukum

Kejagung Telusuri Aset Edward Soeryadjaya, Ada Apa?

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menelusuri aset tersangka kasus dugaan korupsi dana pensiun PT Pertamina, Edward Seky Soeryadjaya. 

Upaya ini untuk menentukan keterlibatan yang bersangkutan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

"Kita sudah minta data-data asetnya. Kita akan tentukan kalau memang terkait TPPU," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Warih Sadono di Kejagung, Jumat (12/1) malam. 

Namun, hingga sekarang penyidik belum menemukan seluruh aset milik Direktur PT Ortus Holding itu. Pasalnya, penyimpangan dana pensiun PT Pertamina itu diduga tidak hanya dipergunakan oleh tersangka untuk membeli saham PT Sugi Energi, melainkan juga untuk keperluan membayar utang. 

"Uang yang dibelikan saham itu digunakan untuk membayar utang di bank. Tapi kita masih telusuri pembelian-pembelian aset lainnya," jelas Warih

Sebelum Edward, penyidik lebih dulu menetapkan mantan Presdir Dana Pensiun PT Pertamina, M Kamal Lubis, sebagai tersangka. Oleh karenanya, berbeda dengan Edward, berkas perkara petinggi BUMN tersebut sudah tahap dua dan memasuki persidangan. 

Kasus ini sendiri bermula dari adanya penggunaan dana pensiun untuk kepentingan pembelian sejumlah saham. Saham-saham itu dibeli dari PT SUGI Energi, PT MYRX, PT ELSA dan PT KREN senilai Rp 1, 351 triliun. Padahal, perusahaan-perusahaan itu diduga sedang mengalami guncangan. 

Bukan memberikan keuntungan, pembelian saham itu justru malah merugikan negara. Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara dari pembelian saham itu diketahui sebesar  Rp 599,29 miliar.

Jumlah ini baru terkait satu transaksi, yakni pembelian saham PT Sugi Energi. Sedangkan kerugian negara dalam pembelian saham PT MYRX, PT ELSA dan PT KREN, saat ini masih dihitung oleh lembaga audit negara itu.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kejagung 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi