Kamis, 26 April 2018 02:37 WIB
citraland

Nasional

Pengamat Ini Sebut Pengembalian Aset Negara Masih Kacau

Redaktur: Ali Rahman

Praktisi Hukum Pemulihan Aset Negara Paku Utama.

INDOPOS.CO.ID - Praktisi Hukum Pemulihan Aset Negara Paku Utama menilai, pemerintah belum sepenuhnya menjadikan kebijakan pemulihan aset tindak pidana sebagai sebuah kebijakan yang menyeluruh. Akibatnya, pelaksanaan pengembalian kerugian aset negara masih jalan ditempat.

Paku menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran para penegak hukum di Indonesia masih mengejar koruptor bukan aset negara. Seharusnya, kata dia, para penegak hukum lebih memprioritas bagaimana menyelamatkan aset negara. "Kita mau cari aset tapi dengan pendekatan kita cuman dapat gelasnya, sementara isi gelasnya kita nggak dapat," kata Paku di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Kemudian Paku memberi contoh dalam kasus Muhammad Nazarudin. Ia mengatakan, dalam putusannya, Nazarudin memiliki banyak Perseroan Terbatas (PT), tapi saat dilacak, nama pemilik yang ada di Kemenkum HAM bukan Nazarudin tapi orang lain.

Akibatnya, pemerintah tidak bisa merampas PT tersebut karena nama pemiliknya bukam Nazarudin dan pendekan yang dilakukan penegak hukum masih normatif dan konvensional. "Kita nggak bisa merampas asetnya dia, karena pendekatan kita masih normatif. Benar nggak ini punyanya dia sedangkan si koruptornya itu sudah mengupayakan bahwa nama dia nggak ada dalam perusahaan itu," katanya.

Yang kedua, dikatakan Paku, penegak masih fokus pada kerja-kerja yang sifatnya normatif. Misalnya, penegak hukum meminta data ke PPATK terkait aliran dana si koruptor padahal, si koruptornya tidak menggunakan perbankan normatif untuk transaksi. "Contohnya kasus Setya Novanto, dia kirim aset ke negara lain nggak pake bank tapi pake money changer, tapi di dalamnya ada margine jual beli," katanya.

Ditambahkan Paku, hal itu sebenarnya telah disadari oleh penegak hukum. Namun, yang menjadi kendala juga adalah keterbatasan anggaran untuk mengejar aset tersebut. "Sadar, cuman dikatakan dari Bappenas, pertama, anggarannya itu sedikit, misalnya kita mengejar kasus 400 miliar tapi cuman dikasih 500 juta sama pimpinan seminggu juga habis, apalagi kalau kita mau pake teknik-teknik seperti sofwhere-softwhere intelijen, forensik segala macam," pungkasnya. (jaa).


TOPIK BERITA TERKAIT: #aset-negara 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi