Kamis, 26 April 2018 02:38 WIB
citraland

Hukum

Kejagung Pertimbangkan SP3 Kasus Kontrak Angkasa Pura I

Redaktur: Ali Rahman

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Tak kunjung ada perkembangan, penyidikan kasus dugaan penyelewengan kontrak kerjasama antara PT Angkasa Pura I dengan PT GVK Service dipertimbangkan untuk dihentikan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). "Iya, kita sudah usulkan itu (SP3), agar kasusnya dihentikan," kata Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus, Warih Sadono ketika dikonfirmasi, Minggu (14/1).

Warih berdalih, pertimbangan SP3 itu, karena penyidik sampai kini belum memperoleh hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Belum ada audit dari BPK," ujarnya.

Ini juga yang menjadi alasan penyidik tak kunjung menetapkan tersangka meski penyidikan sudah berjalan selama hampir setahun. "Ya belum ada (tersangka), penyidikannya juga masih umum," jelas Warih.

Kasus penyelewengan kontrak kerjasama antara PT Angkasa Pura I dengan PT GVK Service terkait pengelolaan Bandar Udara (Bandar) komersial I Gusti Ngurah Rai, Bali. Diduga terjadi pembagian fee di luar dari kesepakatan atau kontrak kerjasama kedua belah pihak. Sayangnya, Kejagung belum menyebutkan penyebab pasti terjadinya korupsi dan kerugian negara.  

Hanya saja, Kejagung pernah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait perhitungan management fee (imbalan management atas kawasan komersial) dan pendapatan gabungan kawasan komersial antara cabang gabungan Angkasa Pura I dengan GVK Service Indonesia

Para saksi di antaranya, General Manager Comercial Centre Bussines Unit Bandara Ngurah Rai, Ramdan Pradarma dan Finance Administrasi Manager Comercial Strategis Bussines Unit Bandara Ngurah Rai, Damiana Kristiani. ‎

Selain penyelewengan kontrak kerjasama, Kejagung saat ini juga melakukan penyidikan terhadap kasus pembangunan proyek infrastruktur Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang juga dikelola oleh Angkasa Pura I. Kasus ini hingga sekarang juga belum ada tersangkanya. (ydh) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pt-angkasa-pura-i #pt-gvk-service #sp3 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi