Rabu, 25 April 2018 05:46 WIB
citraland

Nasional

Permudah TKA Masuk, PPP: Pemerintah Harus Hati-hati

Redaktur: Ali Rahman

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati mengatakan, rencana pemerintah dalam membuat regulasi baru yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tanah harus hati-hati dan memperhatikan sensitivitas publik.

"Rencana tersebut dipastikan akan menimbulkan polemik di tengah publik. Kegaduhan ini tentu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi," kata Okky dalam keterangan tertulisnya kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (1/2).

Anggota Komisi IX DPR ini menuturkan, keluhan sulitnya masuk TKA ke tanah air itu tentu tidaklah berlasan. Berbagai regulasi yang tersedia justru memberi ruang masuknya TKA ke Indoensia. Seperti Pasal 42 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 36 ayat (1) Permenaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.

"Regulasi tersebut memberi ruang masuknya TKA ke Tanah Air namun untuk jabatan dan waktu tertentu. Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga memberi pesan penting, boleh TKA masuk asal adanya transfer pengetahuan ke pekerja domestik," terang Sekretaris Dewan Pakar PPP ini.

"Jadi dimana letak sulitnya TKA masuk ke tanah air?" tandasnya.

Okky menjelaskan, norma tersebut telah memuat aturan dan batasan-batasannya, dalam membacanya tentu harus dengan perspektif penguatan SDM domestik dan spirit proteksi tenaga kerja dalam negeri. Spirit itu harus ditangkap dalam membaca ketentuan-ketentuan tersebut. "Regulasi-regulasi tersebut sama sekali tidak anti pekerja asing," tegas Okky.

Daripada membuat kebijakan tak beralasan tersebut, Okky justru menyarankan pemerintah untuk lebih fokus memperbanyak ruang lapangan kerja bagi warga Indonesia, memperbanyak investasi ke dalam negeri dengan harapan bertambahnya lapangan kerja.

"Kami juga menyarankan pemerintah agar memanggil anak negeri yang berada di luar negeri yang memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan TKA untuk kembali ke tanah air, agar berkarya di Indonesia. Langkah ini jauh lebih penting daripada mewacanakan mendergulasi peraturan dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia," pungkasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ppp #okky-asokawati #tenaga-kerja-asing 

Berita Terkait

Perpres 20 Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional

PPP Buka Pintu Lebar Buat Lulung

Politik

Kaji Ulang Perpres 20/2018

Nasional

Giliran Tenaga Kerja Impor

utama

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi