Rabu, 25 April 2018 05:39 WIB
citraland

Jakarta Raya

Perlu Control untuk Cegah Kecurangan Penjualan Rumah DP Rp 0

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Untuk menghindari kecurangan dalam proses penjualan rumah susun (rusun) DP 0 Rupiah, diperlukan kontrol yang ketat.

Mengingat timpangnya antara jumlah unit yang tersedia dengan jumlah warga yang berminat untuk membeli hunian tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahap awal baru menyediakan 703 unit hunian. Sejauh ini, pendaftar mencapai 3.000 orang. Diprediksi jumlah tersebut akan terus bertambah.

"Pengawasan harus ketat agar tidak ada penyalahgunaan dan kecurangan dalam proses penjualan hunian DP 0 Rupiah," ujar Sekretaris Komisi C (bidang aset) DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar, Rabu (14/2).

James mengatakan, dewan pun meminta dilakukan pengawasan ketat terhadap calon pembeli. “Ini rawan praktik main mata antara calon pembeli dengan aparat yang mengelola rusun DP 0 Rupiah persen," kata dia.

Ia menuturkan, pengelola dalam hal ini PD Sarana Jaya, harus adil dalam  menyalurkannnya. Kriteria  warga yang menginginkan rumah murah itu harus jelas dan transparan. “Harus dilakukan pengundian yang adil,” kata James.

Menurut dia, apa yang terjadi di program rumah DP 0 Rupiah sama halnya seperti warga berebut memperoleh rumah susun sewa.

Berdasarkan pengalaman, terdapat laporan adanya praktik suap menyuap petugas saat menempati rumah susun sewa milik Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.

“Itu baru sewa. Ini kan jadi milik. Jadi harus dicari formula yang tepat untuk  menghindari  hal yang tidak diinginkan,” jelas dia.    

Sementara itu, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dengan pengembang sedang memobilisasi alat berat untuk memulai pembangunan rusun DP 0 Rupiah. Sejauh ini, tercatat sudah ada 3.000 warga yang mendaftar sebagai konsumen dan akan diverifikasi.

Ia menjelaskan, pihaknya akan membentuk badan untuk mengelola rusun DP Rp0. "Untuk pemasaran tunggu BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang  dibentuk April nanti. Semuanya ada 703 unit dalam satu tower. Tentu kita akan terbuka,” kata dia.

Ia menambahkan, warga yang ingin mendaftar sebagai konsumen harus memenuhi syarat seperti ber-KTP DKI, belum pernah sama sekali mempunyai rumah, sudah berkeluarga dan berpenghasilan di atas Rp 2,5 juta dan di bawah Rp7 juta. (wok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-dki #rumah-dp-0-rupiah 

Berita Terkait

Pergub Rumah DP 0 Rupiah Diterbitkan

Jakarta Raya

Wagub DKI Dorong Digitalisasi UMKM dan PKL

Jakarta Raya

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi