Rabu, 25 April 2018 05:41 WIB
citraland

Indobisnis

Pengembangan TOD Pemerintah dan Swasta Harus Bersinergi

Redaktur: Wahyu Sakti Awan

SEMINAR INTERNASIONAL: Seminar International bertema Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI) di Jakarta.

INDOPOS.CO.ID - Saat ini pemerintah terus melakukan pengembangan kawasan skala besar seperti permukiman, industri, juga pariwisata. Ini merupakan konsekuensi yang tidak terencana dari semua percepatan proyek infrastruktur strategis. Dan Pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaksana proyek infrastruktur dan properti.

Tapi tampaknya belum ada kebijakan yang jelas bagaimana peran swasta dan pemangku kepentingan lain dalam hilirisasi investasi sektor infrastruktur. Hal ini terungkap dalam Seminar International bertema Infrastructure-led Large Scale Development: TOD, New Town and Affordable Housing yang diselenggarakan oleh International Urban Development Association (INTA) bekerja sama dengan Real Estat Indonesia (REI) dan Urban and Regional Development Institute (URDI).

Presiden Kehormatan INTA Budiarsa Sastrawinata mengungkapkan, percepatan proyek infrastruktur strategis bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Pemerintah mengeluarkan kerangka regulasi dan kebijakan untuk mendukung percepatan proyek infrastruktur strategis. Komitmen pendanaan untuk infrastruktur yang berasal dari APBN juga meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir.

''Pemerintah perlu memikirkan bagaimana menangkap nilai manfaat jangka panjang dari semua proyek infrastruktur strategis bagi pengembangan kawasan dan pemenuhan rumah yang terjangkau. Nilai manfaat proyek infrastruktur seharusnya dapat dikelola dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan,'' terang Budiarsa di Jakarta.

Proyek-proyek infrastruktur strategis menciptakan multiplier effect yang menggerakan pertumbuhan ekonomi negara dan menciptakan hilirisasi investasi baru, seperti kota baru, kota LRT, aero-polis, kawasan wisata terpadu, program satu juta rumah dan lainnya.

Secara terpisah dan tidak direncanakan, pengembang swasta bereaksi positif untuk memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan upaya mempromosikan kawasan hunian dan permukiman serta kota baru yang sedang mereka kembangkan.

''Ke depan harus ada kebijakan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan ini. Tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN sendiri saja. Pemerintah harus mendorong dan melakukan terobosan agar pelaksanaan proyek infrastruktur dan hilirisasi investasi sektor infrastruktur dapat ditangkap dan dikelola dengan baik,'' katanya.

Budiarsa mengatakan peran antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan TOD ini harus lebih jelas. ''Kalau infrastruktur, itu jelas tugas pemerintah karena swasta tidak bisa melakukannya. Tapi, kalau properti, biarlah swasta yang melakukan, karena lebih hebat (kompeten),'' tukasnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, konsep TOD yang mengandalkan transportasi masal diharapkan dapat mengatasi kemacetan. ''TOD adalah suatu konsep kota masa depan dimana mass traffic, transportasi masal itu menjadi andalan sehingga diharapkan kemacetan teratasi,'' tukasnya.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa  pengembangan kawasan skala besar dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta) dengan perimeter batas kawasan ditetapkan dalam Master Plan. Pembangunan sistem angkutan massal (MRT dan LRT) diintegrasikan secara terpadu dengan pengembangan properti serta didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang.

Beberapa proyek infrastruktur yang saat ini sedang dibangun, antara lain Mass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT), jalan tol, kereta api cepat, tol laut, pelabuhan, bandara, air bersih dan waduk. (dew)


TOPIK BERITA TERKAIT: #inta #rei 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi