Jumat, 20 April 2018 04:33 WIB
citraland

Nasional

“Amien Rais Benar soal Reformasi Tanah”

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan,  ucapan Amien Rais yang mengkritik keberadaan land reform (reformasi agraria) sudah sesuai fakta

"Saya selaku anggota komisi II ruang lingkup kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, sehingga paham tentang pertanahan. Sikap Pak Amien adalah wajar karena beliau oposisi," ujar Mardani kepada INDOPOS, Rabu (21/3).

"Niat menyampaikan poin fundamental (mendasar) terdapat ketimpangan pembagian sumber daya utama, masalah tanah. Pak Amien itu benar," ujar Mardani. Dia mengakui, memang segelintir orang memegang hak guna usaha (HGU) atas jutaan hektar sementara jutaan warga miskin belum memiliki sejengkal tanah.

Atas dasar itu, kata Mardani,  pemerintahan Jokowi jangan panik dengan masalah tersebut.
"Bahasa Pak Amien memang vulgar, tapi itupun dipahami karena pemerintah memang gagal paham. Puas dengan sertifikasi tanah memang selama ini milik rakyat. Tidak ada yang baru.”
 
Dia mengaku program sertifikasi tanah itu baik. Tapi tidak menyelesaikan permasalahan mendasar masyarakat, yaitu Land Reform (redistribusi aset/tanah). "Poin mendasar adalah Hak Atas Tanah. LandReform, ini Penting untuk Rakyat," tegas ketua DPP PKS ini

Land Reform, katanya, secara sederhana adalah Reformasi Pertanahan. "Yakni negara membagi tanah negara yang mayoritas berbentuk hutan dan HGU yang sedang dilepas diberikan pada komunitas, kelompok atau individu yang dibantu hingga mampu terlepas dari kemiskinan," jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya bahkan belum memiliki road map yang jelas untuk masalah land reform. Institusinya masih masalah dalam hal koordinasi."Tidak ada keseriusan pemerintah dalam hal ini. Tidak seperti di Filipina yang membentuk Badan Distribusi Tanah Nasional, berbentuk super body, yang membabat masalah koordinasi dan urusan komando disatukan," ungkapnya.

Lebih lanjut, bakal calon presiden/wakil presiden RI dari PKS ini menegaskan hingga saat ini peta tanah Badan Pertahanan Nasional (BPN) beda dengan peta tanah Kehutanan."Berujung  memakan korban dari rakyat dan petugas BPN. Amien walau vulgar, tapi benar.”

 
"Jadi, saya simpulkan, respon pak Luhut mestinya jangan personal dan emosional. Bagaimanapun beliau Menteri Senior perlu menunjukkan adab elegan," ujar dia menambahkan.(dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #amien-rais #mardani-ali-sera #reformasi-tanah 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi