Rabu, 25 April 2018 05:36 WIB
citraland

news in depth

DPR Desak Ganjil-Genap di Tol Dievaluasi

Redaktur:

KEBIJAKAN JANGKA PENDEK: Sejumlah petugas menghalau kendaraan bernomor ganjil saat penerapan hari pertama pembatasan ganjil-genap di di depan gerbang tol Bekasi Barat 1, Senin (12/3). Foto: Iwan Tri Wahyudi/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Meski sudah diterapkan nyaris dua pekan, tapi pro dan kontra pembatasan kendaraan pribadi melintasi tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang diberlakukan di tiga gerbang tol, GT Bekasi Barat 1, GT Bekasi Barat 2 dan GT Bekasi Timur 2 masih saja terjadi. Apalagi, pembatasan kendaraan dan efeknya hanya dialami warga Kota Bekasi.

Penolakan itu datang dari kalangan DPR RI yang menganggap kebijakan pemerintah menerapkan ganjil-genap di ruas tol bukanlah solusi dalam mengatasi kemacetan. Apalagi, program pembatasan kendaraan pribadi yang diterapkan hanya di Kota Bekasi yang akan menambah sulit warga.

Belum lagi selesai polemik yang terjadi, yang salah satunya karena kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan itu kepada masyarakat. Tapi pemerintah malah berencana memperluas kebijakan ganjil-genap ke tol Jakarta-Merak yang rencananya akan diterapkan awal Mei mendatang.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan ada dua hal yang menjadi catatan untuk kebijakan ganjil genap yang diterapkan di tiga gerbang tol di wilayah Kota Bekasi. Pertama, DPR meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lebih menggalakkan sosialisasi kebijakan ganjil-genap itu agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan gaya hidup bertransportasinya.

”Kebijakan penerapan pembatasan kendaraan pribadi itu di wilayah Kota Bekasi dengan segala dampaknya saja belum selesai, malah mau diperluas ke Tangerang. Ini harus menjadi evaluasi,” terangnya kepada wartawan, Kamis (22/3).

Kedua, sambung politisi Partai Gerindra itu lagi, DPR juga meminta Kemenhub menambah jalur bus khusus agar warga Kota Bekasi lebih mudah menjangkau tempat kerja mereka di Jakarta. ”Sudah kami sampaikan, silakan yang ada dijalankan dulu nanti kami evaluasi lagi. Kami akan memberi input masukan berdasarkan masukan masyarakat maupun temuan di lapangan,” paparnya juga.

Senada, anggota Komisi V DPR RI, Alex Indra Lukman mengatakan kebijakan ganjil-genap di gerbang tol Bekasi Barat 1 dan 2 serta Bekasi Timur 2 hanya menjadi solusi jangka pendek dalam menjawab masalah kemacetan di tol Jakarta-Cikampek dan efeknya bagi Jakarta.

Karenanya, politisi PDIP itu meminta agar pembatasan mobil pribadi di tol itu jangan diperluas ke Tangerang. Semestinya, ujar Alex lagi, Kemenhub mulai memikirkan menyesuaikan seluruh undang-undang tentang transportasi darat yang lebih memberikan solusi jangka panjang.

”Ganjil-genap, saya harap itu bukan solusi permanen. Sinkronisasilah seluruh undang-undang kita terkait transportasi darat ini,” terangnya Kamis (22/3).

Apalagi, warga sudah membayar tarif tertentu untuk menggunakan fasilitas tol yang diklaim sebagai jalan bebas hambatan tapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan.
Karena selama ini berbagai ruas tol masih sering mengalami kemacetan. ”Ketika mau beli mobil saya bayar pajak, saya penuhi maka saya berhak menggunakan kendaraan. Saya masuk ke tol saya bayar, tapi malah macet,” cetusnya.

Selain itu, menurut dia juga, ada dua kebijakan yang bertolak belakang yakni ganjil-genap diterapkan di jalan umum sehingga masyarakat beralih ke ruas tol. Namun, jika di tol juga dibatasi dengan ganjil-genap maka masyarakat akan berpikir untuk membeli kendaraan pribadi lagi.

Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Sahat Silaban turut menambahkan, masalah kemacetan sudah sangat krusial dan mengkhawatirkan jika tidak segera diselesaikan. ”Kalau mobil pribadi normalnya satu liter untuk 10 km, kalau sekarang ini paling satu liter untuk 3 km. Kalau kita jalan paling tidak 60 km sehari, berapa banyak uang rakyat ini terbakar sia-sia,” tuturnya.

Karena itu, lanjut dia, meski kebijakan ganjil-genap tersebut terbukti mengurangi kemacetan, tapi hal tersebut bukanlah kebijakan yang solutif. Sebab, belum memangkas akar permasalahannya. ”Untuk waktu singkat itu solusi cerdas, dalam jangka panjang ini tidak. Kalau ini jadi solusi karena ada pembangunan, saya sepakat. Tapi tolong ini jangan jadi permanen, ini kan solusi singkat saja," tukasnya.

Sedangkan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Kemenhub mengkaji ulang rencana penerapan sistem ganjil-genap di ruas tol. ”Meminta Dirjen Perhubungan Darat mengkaji ulang wacana penerapan sistem ganjil-genap di tol,” terang politikus Partai Golkar itu.

Bamsoet-sapaan akrab Bambang Soesatyo, juga meminta Kemenhub mencari alternatif lain untuk mengurangi kemacetan di ruas tol sebelum menerapkan sistem ganjil genap yang peraturannya kini sedang digodok pemerintah.

”Meminta Kemenhub mencari solusi yang tepat, sehingga tidak terjadi kemacetan, baik di jalan tol maupun jalan non-tol," katanya. Tidak hanya itu, Bamsoet juga menambahkan, Kemenhub mengevaluasi undang-undang penerapan tarif tol, karena selama ini tarif tol selalu naik setiap dua tahun sekali tapi tidak sesuai pelayanan. ”Mengingat kondisi dan pelayanan di jalan tol belum maksimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, sejak awal pihaknya keberatan penerapan sistem ganjil-genap yang diberlakukan di ruas tol Japek. Pasalnya, kemacetan yang semula terjadi hanya di ruas tol terancam berpindah ke ruas jalan arteri di Kota Bekasi.

”Sebelum adanya sistem ini saja, Jalan KH Noer Ali-Jalan Raya Kalimalang sudah padat akibat penyempitan jalan dari pembangunan ruas tol layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Dengan penerapan ganjil-genap ini, kemacetan pasti bertambah,” terangnya. (aen/dny)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ganjil-genap 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi