Selasa, 22 Mei 2018 01:50 WIB
citraland

Nasional

Cakada Tersangka, KPU Perketat Syarat Pencalegan

Redaktur: Syaripudin

OTT-Salah satu kepala daerah menjadi tersangka dugaan korupsi saat mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, (5/1). Foto: Ismail Pohan/INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID– KPU berencana menambah syarat pendaftaran caleg yang dimulai Juni nanti. Tujuannya, mencegah ada caleg yang menjadi tersangka seperti yang menimpa beberapa calon kepala daerah (cakada). Itulah yang disampaikan Ketua KPU Arief Budiman di sela-sela rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, Senin (2/4).

Arief menyatakan bahwa KPU akan memasukkan sejumlah norma baru terkait dengan syarat pencalegan, baik tingkat DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. ’’Usulan itu merespons apa yang berkembang saat pencalonan pilkada. Setelah penetapan, ada beberapa calon kepala daerah yang menjadi tersangka,’’ kata Arief.

Salah satu usulan tambahan syarat tersebut adalah kewajiban caleg menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Selama ini LHKPN wajib bagi setiap calon kepala daerah (kada). Karena itu, seharusnya aturan itu juga diberlakukan dalam syarat pencalegan.

’’LHKPN bagi bakal caleg sangat penting untuk mengantisipasi banyaknya calon pejabat publik yang menjadi tersangka korupsi. Jangan digeneralisasi. Sebab, jika dipersentase (calon kada yang jadi tersangka, Red), angkanya kecil sekali,’’ ujarnya.

Aturan lain adalah larangan kepada mantan narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai caleg. Arief menyadari bahwa UU Pemilu memperbolehkan mantan napi untuk nyaleg. Syaratnya, masa hukuman kurang dari 5 tahun. Namun, KPU ingin memastikan caleg tidak tersentuh kasus-kasus korupsi.

’’Kami mau menyajikan calon-calon yang memang tidak tersentuh dengan kasus-kasus korupsi. Makanya, kami juga masukkan syarat itu,’’ jelasnya.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai bahwa peraturan teknis pemilu, baik yang diusulkan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu, harus didasarkan pada UU Pemilu. Segala hal di luar konteks UU Pemilu sebaiknya tidak perlu diatur penyelenggara pemilu.

Kasus penetapan tersangka sejumlah calon kada merupakan perkembangan fenomena politik. Jika ada evaluasi, hal tersebut bisa dilakukan dengan revisi UU terkait. Perubahan fenomena politik itu tidak bisa serta-merta diatur dalam peraturan KPU. ’’Enggak bisa di tengah jalan karena ada kasus-kasus tertentu, kemudian tiba-tiba PKPU harus menyesuaikan dengan kejadian-kejadian itu,’’ tandasnya. (bay/c14)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpu #pilkada-serentak #korupsi 

Berita Terkait

IKLAN