Rabu, 25 April 2018 05:46 WIB
citraland

utama

Giliran Tenaga Kerja Impor

Redaktur:

Foto : Ilustrasi Jawa Pos

INDOPOS.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bersikap cuek terhadap kemungkinan terjadinya ledakan pengangguran. Bukannya berfikir untuk mencari jalan keluar bagi jumlah pengangguran yang semakin tinggi, Jokowi justeru menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang membuka kran masuknya tenaga asing ke Indonesia. 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, di saat pengangguran dalam negeri membludak, Jokowi malah mengimpor tenaga kerja asing.

"Beras banyak, tetap impor. Garam banyak, tetap impor. Pengangguran banyak, tenaga kerja impor. #2019GantiPresiden,” kritik anggota Komisi II DPR RI itu saat dihubungi, Jumat (6/4).

Senada politisi PKS lainnya, Hidayat Nurwahid. "Semestinya pemerintah lebih prioritaskan atasi kegalauan rakyat akibat membanjirnya TKA (Tenaga Kerja Asing) dari China, beserta dampak-dampak negatifnya. Kemudian atasi meningkatnya pengangguran di kalangan tenaga terdidik di Indonesia dengan ciptakan lapangan kerja baru, sesuai janji kampanye," tutur Wakil Ketua MPR RI itu, Jumat (6/4).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay juga mengkritik penerbitan Perpres TKA itu. "Dikeluarkannya Perpres TKA dinilai sebagai kebijakan yang kurang tepat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/4).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, publik tetap perlu mempelajari dan mengkritisi Perpres tersebut. Terutama dari aspek keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal. Dia juga tidak sependapat dengan pertimbangan dikeluarkannya Perpres untuk menarik investasi asing dan memperbaiki perekonomian nasional.

"Alasan ini kelihatannya tidak mendasar. Sebab, selama ini orang asing yang mau berinvestasi selalu mendapat tempat dan dilindungi," tuturnya.

Saleh mengungkapkan, ada banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tanpa mengalami kendala sama sekali. Dia khawatir justru kemudahan bagi masuknya TKA berdampak negative. Termasuk keterbatasan kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

"Bisa saja, orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Tidak tertutup kemungkinan para TKA itu menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita,” imbuhnya.

Menurut Saleh, tidak ada jaminan masuknya TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia. Apalagi, jumlah pengangguran di Indonesia masih menjadi persoalan besar. Jika TKA dipermudah, berarti persoalan pengangguran belum terselesaikan dan akan semakin membludak.

"Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya. Kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan," tukasnya.

Senada ditambahkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI lainnya, Ermalena. Dia mengatakan, Komisi IX tetap akan mengawasi pelaksanaan izin untuk pekerja asing yang masuk ke Indonesia adalah tenaga kerja, dengan kategori tenaga yang tidak dimiliki Indonesia.

Politisi PPP itu mengatakan, dalam pelaksanaan serta pendampingan dari tenaga kerja dalam negeri, sangat diperlukan dalam upaya alih teknologi atau transfer kemampuan. "Masalah bahasa menjadi sebuah keharusan untuk bisa melakukan komunikasi. Dalam era globalisasi dimana batas atas negara menjadi sangat dekat, yang bisa dilakukan adalah pengawasan,” paparnya, Jumat (6/4).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono berpendapat serupa. Dia malah menyatakan, ditekennya Perpres TKA karena Presiden Jokowi ditekan oleh negara pemberi utang.  "Kangmas Jokowi ditekan oleh negara-negara pemberi utang untuk mengeluarkan Perpres No 20 tahun 2018 tentang kemudahan TKA bekerja di Indonesia," ujarnya, Jumat (6/4).

Bagi Gerindra, kata Arief, Perpres itu tak memihak pada rakyat Indonesia. Perpres itu hanya akan memberi lapangan pekerjaan yang luas kepada warga negara asing. "Jelas sudah, Jokowi dalam rencana pembangunan ekonominya, bukan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi justru memberikan dampak pembukaan lapangan kerja bagi warga luar Indonesia," tuturnya.

Arief juga menyebut, sudah saatnya Indonesia berubah. Melalui pilpres 2019, dia mengajak masyarakat mengganti Jokowi.

"Makanya selama masyarakat tidak sadar dan eling untuk menghentikan presiden proasing pada pilpres 2019, maka selamanya Indonesia tidak akan berdaulat dan bangkit ekonomi masyarakatnya," imbaunya.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi sudah menandatangani Perpres tentang TKA. Perpres ini akan mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia, yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Dalam perpres ini disebutkan, setiap pemberi kerja TKA yang menggunakan TKA, harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham yang menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA. Kemudian, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing. Terakhir, TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, menurut perpres ini, pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja setelah TKA bekerja. Dalam perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas (vitas) untuk bekerja yang dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, atau pejabat yang ditunjuk. Ini dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.

Permohonan vitas sebagaimana dimaksud sekaligus dapat dijadikan permohonan izin tinggal sementara (itas). Izin tinggal bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian itas bagi TKA sekaligus disertai dengan pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa berlakunya sesuai dengan dengan masa berlaku itas. Perpres ini mewajibkan setiap TKA yang bekerja lebih dari enam bulan di Indonesia terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, atau polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.

Perpres ini ditandatangani Jokowi pada 26 Maret 2018 dan diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 29 Maret 2018. Perpres ini berlaku setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Perpres ini menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat pada era presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #tenaga-kerja-asing #gerindra 

Berita Terkait

Perpres 20 Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional

Kaji Ulang Perpres 20/2018

Nasional

Gerindra dan PSI Paling Eksis di Medsos

Politik

Perpres TKA Timbulkan Dampak Negatif

Nasional

Prabowo Waspadai "Suara Hantu" di Jawa Barat

Nasional

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi