Rabu, 25 April 2018 11:35 WIB
citraland

Jakarta Raya

Beri Sanksi Tegas Gedung Penyedot Air Tanah

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Sanksi tegas harus diberikan kepada seluruh pemilik gedung di Jakarta, yang terbukti melakukan pelanggaran penggunaan air tanah, penyediaan sumur resapan dan pengolahan limbah. Termasuk kepada 80 gedung, yang telah berhasil dirazia Pemprov DKI, dan diketahui melakukan pelanggaran, juga wajib diumumkan nama-namanya ke publik, berikut penerapan sanksinya harus semaksimal mungkin.

“Kerusakan lingkungan di Jakarta semakin parah karena pemilik gedung pencakar langit ugal-ugalan dalam menyedot air tanah, mereka juga enggan membuat sumur resapan dan sembarangan mengolahan limbah. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera,” ujar Direktur Eksekutif Jakarta Publik Service (JPS) M Syaiful Jihad, Minggu (8/4).

Syaiful mengungkapkan, saat ini ada banyak gedung tinggi di ibu kota yang masih menggunakan air tanah. Akibatnya bisa sangat fatal, karena menyebabkan penurunan muka tanah di ibu kota. Selain itu, ketersediaan air tanah juga semakin menipis. “Jika dibiarkan tentu akan menjadi ancaman yang membahayakan bagi seluruh penduduk Jakarta,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah selesai melakukan razia kepatuhan pada 80 gedung tinggi di wilayah Jakarta. Razia kepatuhan tersebut terkait penggunaan air tanah penyediaan sumur resapan dan pengolahan air limbah.

“ Kita suda selesai melakukan razia kepatuhan di 80 gedung tinggi. Hasil razia menunjukkan kondisi yang tidak bagus. Nanti Selasa mungkin akan kita umumkan,” ucapnya.

Sebelumnya,  melalui tim pengawasan terpadu Pemprov DKI menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pengelola gedung. Seperti pelanggaran yang ditemukan tim yang dipimpinnya langsung di Hotel Sari Pan Pacific di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Anies menyebutkan, tim menemukan pelanggaran berupa tidak ditemukan sumur resapan. Menurutnya, itu menjadi faktor penyumbang banjir di wilayah Jakarta. “ Air yang dibuang dari Hotel mengalir keluar, tidak diserap oleh tanah. Kalau di luar kondisi hujan, ini penyumbang banjir,” katanya.

Selain itu, pelanggaran lain berupa instalasi pengolahan limbah (IPAL) tidak sesuai dengan aturan. Kecerobohan itu, seperti perangkap lemak yang tidak berfungsi. Sehingga mencemari air.

“ Izin penggunaan air tanah di sini juga sudah kadaluwarsa. Harusnya izin pengambilan air SIPA berakhir tahun 2013 dan peletakan alat-alat ukur tidak sesuai dengan aturan,” bebernya.

Anies mengatakan, tim pengawasan terpadu memeriksa tiga hal di 80 gedung tinggi. Seperti, memeriksa lokasi sumur resapan mereka, memeriksa pompa air tanah dan instalasi pengelolaan air limbah mereka.

“ Yang dilibatkan dalam tim dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, dan Dinas Sumber Daya Air,” bebernya.

Dengan merazia gedung, lanjut Anies pihaknya ingin memastikan setiap pelanggaran peraturan akan ditindak dengan tegas. Dari pelanggaran yang kecil hingga pelanggaran besar. Ia mencontohkan, pada kasus pelanggaran pedagang kaki lima, mereka kerap disudutkan.

“ Kita akan tindak juga pengelola gedung tinggi yang menggunakan air tanah tanpa mematuhi prosedur,” katanya.

Menurut Anies, selama razia berlangsung pihaknya belum akan memberi tindakan apapun. Setiap kesalahan yang dilakukan pengelola gedungakan diberikan waktu untuk perbaikan. Jika masih belum dilakukan, maka Pemprov DKI akan memberikan sanksi tegas.

“ Dampaknya sangat fatal, apalagi menggunakan air tanah tanpa prosedur. Tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga berpengaruh pada penurunan muka tanah,” tandasnya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #air-tanah #pemprov-dki 

Berita Terkait

Garap Infrastruktur Berskema KPBU

Jakarta Raya

Wagub DKI Dorong Digitalisasi UMKM dan PKL

Jakarta Raya

Pemprov DKI Percepat Pelepasan Saham Pabrik Bir DKI

Jakarta Raya

Lagi, Ombudsman Sentil Pemprov DKI

Jakarta Raya

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi