Selasa, 24 April 2018 12:18 WIB
citraland

Hukum

Zumi Zola Akhirnya Kenakan Rompi KPK

Redaktur:

Gubernur Jambi, Zumi Zola keluar menegenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (9/4). Zumi Zola resmi ditahan terkait kasus gratifikasi sejumlah proyek Pemprov Jambi. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Setelah menjalani pemeriksaan secara marathon 9 jam, Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola akhirnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia ditahan atas kasus dugaan gratifikasi sekitar Rp 6 milyar terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Dicerca sejumlah pertanyaan, Zumi tak menjawab apapun. Ia diam seribu bahasa sambil bergegas menuju mobil.

Wajah pucat dan panik terpancar dari pria berkacamata tersebut. Berbeda saat Zumi Zola datang ke gedung lembaga antirasuah tersebut, sekitar pukul 09.29 WIB.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, Zumi Zola akan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di kav C-1.

Menurut Febri, setelah menjalani pemeriksaan terakhir secara marathon, penyidik mendapat amunisi tambahan yang memperkuat alasan Zumi Zola harus ditahan.

"Kami akan terus memproses kasus ini. Karena sampai saat ini sudah ada 38 saksi yang telah kita periksa, baik untuk tersangka ZZ maupun tersangka lainnya yaitu ARN,"kata Febri.

Dijelaskan pria berkacamata tersebut, saksi yang diperiksa terdiri dari anggota DPRD Jambi, unsur Pemerintahan Provinsi dan juga pihak swasta.

Febri menambahkan, KPK telah memiliki cukup bukti yang kuat untuk melakukan penahanan kepada Zumi Zola.

"Ada alasan objektif dan balasan subjektif, sehingga kita menahan yang bersangkutan,"jelasnya.

Untuk alasan objektif dijelaskan Febri, terkait dengan minimal ancaman pidananya atau ancaman yang masuk dalam ruang lingkup pasal 21.

Sementara alasan subjektif ada tiga alternatif sehingga menjadi pertimbangannKPK untuk melakukan penahanan kepada Zumi Zola.

"Yang pasti 38 saksi sudah kita periksa, penggeledahan juga sudah dilakukan, barang bukti elektronik sudah kita dapatkan, ada uang dan dokumen yang sudah kita sita dan sudah dilakukan analisa. Sehingga ada kesesuaian satu dwngan yang lain," tegasnya.

Zumi Zola memenuhi panggilan penyidik KPK setelah sebelumnya tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (2/4) lalu, dengan alasan tidak menerima surat panggilan dari KPK. Melalui kuasa hukumnya, M Farizi, Zumi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan kepada KPK. Zumi Zola sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis (15/2).

Dalam kasus ini, KPK menetapak Zumi Zola dan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arfan, sebagai tersangka. Mereka diduga bersama-sama atau sendiri-sendiri menerima gratifikasi sekitar Rp 6 miliar terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi.

Uang sejumlah itu diduga diterima tersangka Zumi Zola dan Arfan dari sejumlah kontraktor yang menggarap sejumlah proyek di Pemprov Bengkulu. Uang tersebut di antaranya disinyalir diberikan sebagai "uang ketok palu" kepada anggota DPRD Jambi.

KPK menyangka Zumi Zola dan Arfan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penetapan tersangka Zumi Zola dan Arfan ini merupakan hasil pengembangan dari penanganan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018. Kasus suap itu terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Jambi beberapa waktu lalu.

Dalam kasus pengesahan APBD Jambi ini, KPK awalnya menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono, Plt Sekda Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah III Syaifuddin. (nue)


TOPIK BERITA TERKAIT: #zumi-zola #korupsi-pemprov-jambi 

Berita Terkait

PAN Pecat Zumi Zola

Hukum

Sudah Enam Jam Zumi Zola di Periksa

Hukum

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi