Rabu, 25 April 2018 11:53 WIB
citraland

Hukum

Soal Zumi Zola, KPK masih Fokus Pada Gratifikasi

Redaktur: Novita Amelilawaty

Gubernur Jambi Zumi Zola saat akan memasuki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Pusat, beberapa waktu yang lalu. Foto: Ismail Pihan/Indopos

INDOPOS.CO.ID - Saat ini Gubernur Jambi Zumi Zola (ZZ) telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia telah menjalani pemeriksaan secara marathon mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.18 WIB, Senin (9/4) kemarin.

Namun demikian KPK masih fokus untuk mendalami kasus yang melibatkan mantan pesinetron tersebut, dengan dugaan kasus gratifikasi sejumlah proyek di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. “Kami masih fokus pada kasus gratifikasi. Pada persidangan juga dijelaskan bahwa alur dan proses pemberian suap, itu juga tentu akan kita cermati,” jelas Jubir KPK Febri Diansyah.

Sejauh ini untuk ZZ dan ARN masih disangkakan dengan pasal pasal 12 B atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP. Yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan setiap gratifikasi yang diberikan kepada ASN atau penyelenggara negara, dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas.

Ancaman pidana yang diterima adalah pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. “Hal tersebut akan disampaikan setelah melihat fakta persidangan yang akan diikuti oleh yang bersangkutan ke depan,” ungkap Febri lagi. (nue)


TOPIK BERITA TERKAIT: #zumi-zola #kpk #korupsi 

Berita Terkait

Kejati Jambi Tangkap Buronan Korupsi

Headline

KPK Pangkas Gap Konvensi UNCAC

Hukum

Potensi Money Politic, KPK Bakal Pantau

Nusantara

Sekda Evaluasi Tarif Retribusi untuk Cegah Korupsi

Jakarta Raya

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi