Rabu, 25 April 2018 11:36 WIB
citraland

Nasional

Fahri: KPK Selesaikan Kasus Bank Century, Jangan Bermain di Kasus Kecil

Redaktur: Ali Rahman

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah, saat diwancarai sejumlah wartawan di Gedung Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4) lalu.

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan putusan PN Jakarta Selatan untuk melanjutkan proses penyidikan skandal Bank Korupsi.

Menurutnya, keputusan PN Jaksel yang memenangkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) harus menjadi pintu masuk membuka tersangka baru yang selama ini terkesan dilindungi.

"Ini sebuah teguran keras bagi KPK yang beberapa tahun ini menghentikan kasus itu. Padahal keputusan pengadilan Tipikor beberapa tahun lalu juga sudah memerintahkan memproses Budi Mulya Cs," tegas Fahri saat dihubungi wartawan, Rabu (11/4).

Tidak hanya itu, lanjut Fahri, putusan PN Jaksel itu juga menjadi sindiran bagi kinerja KPK yang dinilainya hanya bermain di kasus-kasus kecil

"Menarik untuk dibuka lebih jauh apa sebetulnya yang terjadi di KPK sehingga lembaga ini membuat kasus Centur yang kerugian negara Rp 6,7 triliun malah dihentikan. Dibandingkan dengan ditangkapnya hakim hanya Rp 50 juta, auditor Rp 40 juta ataupun jaksa yang nerima (suap) Rp 10 juta. Ini tidak ada gunannya," ujarnya memungkasi.

Diketahui sebelumnya, PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK agar menetapkan status tersangka untuk mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, mantan Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede.

Perintah itu disampaikan dalam putusan praperadilan yang diajukan MAKI selaku pemohon kepada KPK selaku termohon, dengan nomor gugatan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan ini terkait penghentian penyidikan terkait peran Boediono dalam kasus korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan pemberian bailout untuk Bank Century yang sudah menyeret Budi Mulya sebagai terpidana.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century, dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliawan D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian, dan atau kejaksaan, untuk dilanjutkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat,” kata hakim tunggal Effendi Muchtar saat membacakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/4).

Dalam pertimbangannya, hakim Effendi meminta KPK bersikap adil sebagai penegak hukum dan meminta KPK melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan agar perkara Budi Mulia diproses secara tuntas.

Hakim Effendi juga menilai, KPK harus memproses nama-nama yang terdapat dalam dakwaan apapun risiko karena sebagai konsekuensi logis KPK kepada masyarakat bahwa dalam penindakan dilarang melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas dalam teori hukum pidana. (dil)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #fahri-hamzah #kpk #kasus-bank-century 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi