Jumat, 20 April 2018 04:24 WIB
citraland

Hukum

Demokrat Tuding Putusan PN Jaksel soal Century Cacat Hukum

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai putusan praperadilan PN Jakarta Selatan mengenai Wakil Presiden Boediono harus ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus bailout Bank Century merupakan cacat hukum.

Ia menjelaskan, praperadilan adalah sarana untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Mulai dari sah tidaknya penangkapan, penahanan sesuai dengan Pasal 77 huruf a KUHAP. Lalu, yang terbaru berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 juga menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.

"Itulah wewenang Praperadilan di KUHAP dan perluasannya sebagaimana Putusan MK No.21/2014. Dikatakan praperadilan ini adalah semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik," kata Jansen saat dihubungi, Rabu (11/4).

Untuk itu, ia meminta agar Mahkamah Agung (MA) sebagai instusi yang mengawasi produk peradilan, termasuk putusan ini agar serius meluruskan kesalahan ini.

"Jadi Mahkamah Agung sebagai institusi yang bertanggung jawab harus segera meluruskan putusan praperadilan ini. Mungkin ada yang mengatakan putusan ini progresif. Tapi ini jenis progresif yang merusak," katanya.

Diketahui, sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Century.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan penyidikan kasus skandal Bank Century dan meminta KPK untuk menetapkan tersangka terhadap mantan Wakil Presiden, Boediono.

PN Jaksel dalam putusan nomor 24 pid.pra 2018 menolak seluruh eksepsi termohon, dan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Effendi Mukhtar menyebutkan bahwa kasus tersebut dapat ditangani oleh penegak hukum lain yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," bunyi petikan putusan Hakim Effendi Mukhtar. (aen) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #putusan-praperadilan-pn-jakarta-selatan #century #demokrat 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi