Jumat, 27 April 2018 03:37 WIB
citraland

Jakarta Raya

Anies Masih Konsisten Hentikan Reklamasi

Redaktur:

LAUT - Tampak pulau reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, yang ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan menjadi salah satu janji kampanyenya. ISMAIL POHAN/INDPOS

INDOPOS.CO.ID - Reklamasi tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Hal ini dianggap sebagai bentuk konsistensi Gubernur Anies Baswedan, dalam menolak proyek senilai Rp 500 triliun yang hanya menguntungkan para pengembang raksasa itu.

“Langkah gubernur yang tidak memasukkan program reklamasi dalam RPJMD patut diapresiasi,” ujar Direktur Eksekutif  Jakarta Publik Service (JPS), M Syaiful Jihad, Rabu (11/4).

Syaiful mengatakan, butuh keberanian besar bagi gubernur untuk tetap bertahan pada janji menolak reklamasi. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak memberikan dukungan kepada kebijakan tersebut. Terutama kalangan DPRD DKI Jakarta, diharapkan berada di pihak gubernur, untuk menghentikan reklamasi. “Reklamasi sama sekali tidak memberikan manfaat bagi warga ibu kota. Bahkan, pengurukan laut menjadi pulau palsu itu menimbulkan kerusakan lingkungan serta memicu banjir Rob di kawasan Jakarta Utara semakin parah,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masih setia pada janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi di teluk Jakarta.

Dia mengklaim dengan bukti bahwa kebijakan reklamasi tak masuk dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang sedang dalam tahap pengesahan bersama DPRD. RPJMD akan menjadi acuan kebijakan dan anggaran Anies-Sandi selama lima tahun ke depan. "Kalau RPJMD kan menjelaskan apa yang akan kami kerjakan. Jadi dari situ Anda bisa lihat jelas apa yang kami kerjakan tidak menyebutkan soal reklamasi. Artinya bahwa itu bukan dari rencana kami," kata Anies.

Anies menambahkan, pulau reklamasi yang terlanjur dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, dia tak menjelaskan secara rinci akan digunakan untuk apa pulau-pulau tersebut.

Sementara itu, dalam salinan draf RPJMD, Pemprov DKI Jakarta disebut akan menyiapkan manajemen pengelolaan pesisir agar lingkungannya lebih berkualitas dan warga lebih sejahtera dan maju.

"Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik," demikian tertuang dalam draf RPJMD.

Lebih lanjut, dalam RPJMD juga tertulis akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta, karena saat ini sudah ada pulau buata yakni Pulau C, D, G, dan K. Kajian atau audit yang dilakukan terkait kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam flushing limbah, sampah maupun sedimen yang masuk ke teluk; kondisi kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; kondisi fishing ground; tren penurunan muka air tanah; dan tren penuruna muka tanah.

"Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan penetapan Peraturan Daerahnya," seperti tercantum dalam draf RPJMD. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #reklamasi 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi