Jumat, 27 April 2018 03:26 WIB
citraland

Headline

KPK: Kalau Presiden Anggap Kasus Novel Penting, Segera Bentuk TGPF

Redaktur: Ali Rahman

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Bandara Sam Ratulangi Manado. Foto: Nugrah/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, mendesak Presiden Joko Widodo sesegera mungkin membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Saat ditemui INDOPOS, di Bandara Sam Ratulangi Manado, Kamis (12/4) sekira pukul 15:32 Laode mengatakan, kasus penyiraman itu sudah tak bisa dibiarkan. Presiden tak boleh diam. Apalagi kasus tersebut sudah memasuki usia satu tahun pascapenyerangan pada 11 April 2017 silam.

"Kasus ini sudah setahun. Namun kami akui sampai sekarang belum juga ditemukan penyerangnya. Karena itu KPK mendukung upaya-upaya untuk mendapatkan penyerang Mas Novel. KPK sangat mendukung presiden jika memang kasus ini dianggap penting untuk diungkap," katanya.

Dia mengatakan, sejauh ini KPK tidak tinggal diam mengusut siapa dalang penyerang penyidik andalannya itu. Semisal proaktif berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang bekerjasama dengan Polda Metrojaya misalnya. "Kami terus lakukan upaya untuk mencari titik terang. Jadi kalau ada usulan dari penggiat anti korupsi untuk mempercepat penemuan pelakunya, kami sangat menunggu," tukasnya

Untuk diketahui, kini Novel Baswedan tinggal menunggu waktu untuk kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyidik senior lembaga antirasuah itu menunggu tahap pemulihan pascaoperasi mata tahap dua setelah setahun lalu ia diserang menggunakan air keras. Ia mengukur kemampuan membacanya sebelum kembali bekerja.

Novel merampungkan operasi mata tahap dua di Rumah Sakit National Eye Center, Singapura beberapa waktu lalu. Operasi ini adalah operasi lanjutan setelah pada 22 Februari lalu, ia pulang ke Indonesia. Lebih dari 10 bulan sebelumnya, Novel berada di Singapura untuk menjalani perawatan mata akibat penyerangan yang terjadi 11 April 2017, subuh hari. Ia harus mengimplan total mata kirinya dan memakai hard lens untuk mata kanannya. (nug)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-novel-baswedan #kpk 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi