Jumat, 20 April 2018 04:31 WIB
citraland

Jakarta Raya

Pemprov DKI Percepat Pelepasan Saham Pabrik Bir DKI

Redaktur:

DUKUNG - Rencana Pemprov DKI Jakarta menjual kepemilikan saham di PT Delta Djakarta, sebagai produsen minuman keras jenis bir, dinilai tepat oleh DPW PPP dan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta. NASUHA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjual kepemilikan saham di PT Delta Djakarta, sebagai produsen minuman keras jenis bir, mendapat banyak dukungan. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi DKI Jakarta. Sebagai partai berbasis Islam, PPP memang sejak awal menolak kepemilikan saham di pabrik minuman keras (miras) itu.

“Saat ini banyak kasus korban tewas karena miras. Tidak pantas rasanya jika Pemprov DKI malah menjadi pemilik saham di pabrik minuman haram itu. Jadi kami melalui anggota Fraksi PPP di DPRD DKI Jakarta,  mendukung penuh rencana penjualan saham di PT Delta Djakarta, dan sebaiknya kebijakan itu segera dipercepat,” ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat menggelar diskusi bersama sejumlah wartawan di kawasan Sabang, Jakarta Pusat, Rabu (11/4).

Azis mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) ke-2 dan Istighosah pada akhir April 2018. Dalam kesempatan itu, PPP DKI Jakarta akan membahas sejumlah agenda penting.

"Salah satunya adalah mengenai evaluasi agenda wisata halal dan komitmen optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor halal di DKI Jakarta. Termasuk soal rencana Pemprov DKI melakukan divestasi saham di PT Delta Djakarta yang memproduksi minuman beralkohol," kata Aziz.

Pimpinan Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Ichwan Zayadi menegaskan, PPP DKI tidak melihat soal untung atau rugi dalam hal rencana Pemprov DKI melakukan divestasi saham di PT Delta Djakarta, tapi yang lebih penting adalah perusahaan tersebut merupakan pembuat minuman beralkohol.

"Buat PPP, pertimbangannya bukan untung rugi, tapi pertimbangannya itu adalah sektor yang sebaiknya tidak diurus oleh Pemprov DKI. Karena itu (PT Delta Djakarta) membuat dan mendistribusikan minuman keras yang haram buat umat Islam," tegas Ichwan.

Ia juga berharap agar Pemprov DKI mengevaluasi kepemilikan saham di sejumlah perusahaan yang tidak memiliki dampak untuk publik. "Kita juga mendorong untuk membuat portfolio saham saat ini, selidiki dengan baik, yang bukan menyangkut efek publik yang baik itu sebaiknya dilepas," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan proses pelepasan saham Pemprov DKI di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk, tengah dimatangkan. Salah satunya dengan tetap mematuhi undang-undang (UU). Sandiaga menyebut ada dua UU yang akan dicermati dalam proses pelepasan saham nanti.

"Mohon teman-teman sabar karena ini ada UU pasar modal yang harus kami patuhi juga ada UU perusahaan terbuka, juga mengenai confidentiality dan ini harus dikoordinasikan," kata Sandiaga.

Sandiaga memastikan pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta sedang dipersiapkan. Gubernur Anies Baswedan pun sudah memberikan pengarahan.

"Apa kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI menjelang RUPS (rapat umum pemegang saham) akhir bulan April, Pak Gubernur sudah memberikan arahan ini yang akan kita lakukan persiapannya dan tahapan-tahapannya ke depan," terang Sandiaga yang akrab disapa Sandi itu.

Sandi sebelumnya mengatakan akan menggelar beauty contest untuk mencari penasihat keuangan. Penasihat keuangan itu diperlukan terkait rencana pelepasan saham PT Delta.

Sementara itu, Anies menilai dividen yang didapat Pemprov DKI dari PT Delta tak terlalu menguntungkan. Mantan Mendikbud itu menyebut Jakarta lebih membutuhkan air bersih, ketimbang investasi 'air keras'.

"Kalau dibandingkan dengan yang lain nggak (terlalu menguntungkan) lah. Jakarta itu jauh lebih membutuhkan kita berinvestasi kepada air bersih daripada 'air keras'. Itu pasti tuh," tandanya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-dki 

Berita Terkait

Wagub DKI Dorong Digitalisasi UMKM dan PKL

Jakarta Raya

Lagi, Ombudsman Sentil Pemprov DKI

Jakarta Raya

Beri Sanksi Tegas Gedung Penyedot Air Tanah

Jakarta Raya

Setelah Alexis, Anies Bidik Exotic

Jakarta Raya

Kebocoran Soal UN Bakal Ditelusuri dan Ditindak

Jakarta Raya

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi