Jumat, 20 April 2018 04:31 WIB
citraland

Nasional

Kapan Presiden Seriusi Kasus Novel?

Redaktur:

Novel Baswedan. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Banyak kalangan meragukan komitmen Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian kasus Novel Baswedan. Hingga kini tidak ada sikap tegas Jokowi dalam menuntaskan kasus tersebut, terutama mendorong segera dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). 

Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menegaskan,  Jokowi tidak memiliki kepekaan terhadap kegelisahan publik.

"Saya pribadi tidak mempermasalahkan Jokowi memiliki hobi tertentu. Tapi ya dilihat-lihat dulu waktunya yang pas. Ini kan mengesankan tak ada kepekaan seorang presiden terhadap persoalan pidana yang tak kunjung terungkap yang menjadi perhatian publik," ucap Suparji kepada INDOPOS, semalam (12/4).

Ia menjelaskan, kepala negara hendaknya menjadi panutan rakyat dalam bertindak. "Sekecil apapun yang dilakukan seorang presiden pasti menjadi sorotan. Nah, gimana rakyat mau percaya kalau korupsi mau diberantas di negeri ini, kalau kasus yang menerpa penyidik KPK saja seperti dibiarkan. Sedangkan dia (Jokowi) asyik bermain dengan hobi motor barunya itu," ujarnya.

Intinya, tambah Suparji, kalau mau melakukan aktivitas hobinya, harus melihat apakah tugas-tugas pemerintahan yang menjadi perhatian publik sudah diselesaikan secara tuntas.

Dalam penyelesaian kasus Novel, Suparji meminta Jokowi hendaknya tidak mengandalkan polisi dalam menangani kasus ini. "Salah satunya segera membentuk TGPF  dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam proses pengumpulan fakta dan investigasi terhadap suatu masalah hukum," tegasya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Laloa Easter juga mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan kasus Novel Baswedan.

Baginya, dengan terus berlarutnya kasus ini, hal itu membuktikan Presiden Jokowi tidak memiliki komitmen dalam  pemberantasan korupsi.

"Kasus ini sudah setahun. Kalau semakin lama ini menunjukkan pemerintah gak supportif terhadap upaya pemberantasan korupsi," ujarnya kepada INDOPOS.

Ia menyatakan, seharusnya  Presiden Jokowi bersikap tegas, bukannya menunggu Polri angkat tangan baru bertindak ke langkah selanjutnya.

"Sampai kapan Presiden akan menunggu hingga Polri angkat tangan baru bertindak? Seharusnya Presiden mengevaluasi kerja Polri yang hingga saat ini tak kunjung dapat menyelesaikan kasus Novel," cetusnya.

Oleh karena itu, kata wanita yang akrab disapa Lola ini,  ICW beserta Koalisi Masyarakat sipil lainnya mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk TGPF Independen guna mempercepat penanganan kasus Novel.

"Pembentukan TGPF merupakan salah satu wujud keseriusan dari negara terhadap pengusutan kasus – kasus serupa dan meyakinkan publik bahwa negara berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebab, kata dia,  penyerangan terhadap Novel merupakan bentuk  perlawanan terhadap gerakan antikorupsi.

Terpisah, pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Hery Firmansyah justru berkata lain. Dirinya tidak terlalu setuju dengan adanya TGPF. Dia menerangkan TGPF lebih bersifat rekomendasi, bukan penyelesaian suatu kasus.

"Gak usah ada TGPF.  Hampir sejauh ini yang saya tahu tidak ada hasilnya. Sebatas rekomendasi saja. Bukan sekadar memperbaiki, cuma pembanding saja. Yang justru membuat kasus ini semakin bias saja," terangnya.

Baginya yang penting ada limit waktu yang bisa ditekankan oleh Presiden Jokowi terhadap kepolisian. "Saya tahu pasti Jokowi ingin menghindari adanya intervensi hukum. Tapi kasus Novel ini harus ada keterlibatan Presiden. Dan presiden tak boleh diam," ucapnya kepada INDOPOS.

Kenapa begitu, kata Hery,  Karena kasus ini menyangkut aparat yang menjadi korban kekerasan yang disinyalir berkaitan dengan kasus korupsi yang sedang ditanganinya

"Jadi saya tak setuju ada TGPF. Kasih aja deadline ke kepolisian. Misal, tiga minggu harus tuntas. Harus ada hitam di atas putihnya, antara presiden dengan Kapolri dalam kasus  Novel ini," tegasnya.

Bagaimana kalau tidak selesai juga? "Saya kira harus ada tanggungjawab moral dari pejabat kepolisian.  Sebagai bentuk konsekuensi atas tugas yang tidak mampu diselesaikannya," tandasnya.

Sayangnya, ketika mencoba mengkonfirmasi ke pihak Istana, Johan Budi selaku juru bicara Istana tidak menjawab telepon ataupun pesan singkat melalui WhatsApp. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-novel-baswedan #joko-widodo #jokowi 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi