Rabu, 25 April 2018 12:08 WIB
citraland

Hukum

TGPF Bukan Domain Polri

Redaktur: Redjo Prahananda

Komjen. Pol. Drs. Syafruddin, usai menghadiri acara ISYEF 2018, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (15/4). Foto : SUMARNI/Indopos

INDOPOS.CO.ID – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus bergerak menangani kasus Novel yang sudah satu tahun berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Drs. Syafruddin, di Jakarta, Minggu (15/4

Dalam paparannya, ia merasa langkah yang dilakukan sudah semakin progresif karena yang menangani bukan hanya Polri, tapi juga berusaha melibatkan pihak-pihak terkait.

“Semua sudah dilibatkan, pihak KPK sudah bergabung, ombusdman, DPRD, dan Komnas HAM terus memantau,” ujar Syafruddin saat ditanya awak media usai acara ISYEF 2018, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (15/4).

Terkait perkembangan kasus Novel tersebut, diakui Syafruddin, saat ini Polda Metro sudah berkoordinasi terus dengan KPK.

Bahkan Syafruddin mengungkapkan bahwa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bukanlah domainnya pihak Polri.

“Bukan domainnya kami,” singkatnya.

Terpisah, menanggapi pernyataan hal tersebut, Yansen Dinata selaku Koordinator Amnesty Muda dari Amnesty Internasional Indonesia menjelaskan, untuk mengusut tuntas kasus tersebut, sayangnya sampai hari ini tidak ada hasil yang signifikan. Dengan kapabilitas yang dimiliki Polri sebagai institusi, seharusnya satu tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk menyelesaikan kasus yang menimpa penyidik senior KPK tersebut.

“Hal ini menimbulkan kesan bahwa Polri tidak serius dalam mengungkap pelaku penyerangan Novel. Dengan waktu 12 bulan yang seharusnya sangat cukup, Presiden Jokowi juga belum menanggapi desakan masyarakat sipil untuk membentuk TGPF untuk kasus tersebut,” tegasnya. (mar)


TOPIK BERITA TERKAIT: #tgpf #polri #kasus-novel 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi