Jumat, 20 April 2018 04:29 WIB
citraland

Politik

Anies-Gatot Bisa Kalahkan Jokowi

Redaktur:

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika Lanud Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu. Foto: jawapos.com

INDOPOS.CO.ID - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebaiknya tidak memaksakan diri untuk maju sebagai calon presiden (capres) di 2019 mendatang. Prabowo dinilai sudah menjadi masa lalu. Masa depan, harus disiapkan figur lain. Pasangan Anies Baswedan-Gatot Nurmantyo dinilai mampu mengalahkan petaha, Joko Widodo. 

Pengamat politik Universitas Syarif Hidayatullah Syarwi Pangi Chaniago secara tegas mengatakan, Prabowo Subianto sudah usang jika dimajukan kembali menjadi capres. Pasalnya, dengan kegagalan dua kali menjadi calon wakil presiden dan presiden, sosok mantan Danjen Kopassus itu dinilai sudah mentok dalam meraih dukungan pemilih di pemilu presiden mendatang.

"Saya nilai masyarakat juga sudah jenuh terhadap Prabowo. Elektabilitas Prabowo sudah klimaks. Ibarat film, Prabowo adalah film lama, sudah usang. Dan pastinya akan sulit mengalahkan Jokowi di pilpres 2019 nanti," kata Syarwi Pangi kepada INDOPOS, Minggu (15/4).

Menurut Syarwi Pangi, mendaur ulang pertarungan lama, head to head Jokowi-Prabowo pada capres pilpres 2019, sungguh sangat tidak menarik lagi.

“Padahal masyarakat ingin pertarungan aktor baru, sehingga film menjadi menarik dan seru," tegasnya.

Di sisi lain, kekuatan mesin partai pendukung Prabowo di pilpres nanti kalah banyak dan kalah kuat dari koalisi parpol pendukung Jokowi. 

Selain itu, tambah Pangi, saat ini Jokowi sedang menyiapkan beberapa ‘senjata’ pendongkrak elektabilitas yang membuat pemilih ‘enggan geser’ dalam mendukung Jokowi.

Beberapa senjata pendongkrak disiapkan salah satunya adalah yang berkaitan dengan infrastruktur dan gaya merakyat Jokowi. 

"Ini akan membuat Prabowo makin sulit lagi mengimbangi Jokowi. Apalagi dengan keunggulan pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi yang menjadi kelebihannya," ucapnya.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh koalisi non Jokowi? Direktur Voxpol Center ini menerangkan, kubu Jokowi lebih takut kepada sosok baru yang masih sulit untuk diukur kekuatannya.

Ketakutan ‘geng’ Jokowi, kata Syarwi Pangi, justru apabila sosok Gatot dan Anies Baswedan maju. Sementara Prabowo cukup menjadi king maker-nya. 

"Karena saat ini adalah momentum emas untuk Gatot dan Anies untuk berduet baik sebagai calon RI 1 dan RI 2 atau sebaliknya. Dengan pertumbuhan elaktabilitasnya yang masih terus menanjak dan bisa menjadi penantang tangguh bagi gerbongnya Jokowi," ujarnya.

Mengenai adanya dugaan jika Prabowo tidak maju maka akan menenggelamkan Gerindra, kata Pangi, tesis ini perlu diuji kembali

Jalan tengahnya, menurut Syarwi Pangi, bisa saja dengan mengkaderkan atau meng-gerindra-kan Gatot dan Anies Baswedan sebagai capres atau cawapres. Ini justru kemungkinan bisa menyelamatkan elektabilitas Gerindra menjadi lebih besar.

“Karena ketika Anies ditarik jadi capres atau cawapres, ada keuntungan lain yang diperoleh Prabowo dan Gerindra yaitu Sandiaga Uno sebagai kader Gerindra otomatis akan naik menjadi Gubernur DKI,” paparnya.

Lalu, bagaimana jika Gerindra tetap ngotot majukan Prabowo? Pangi menegaskan,  hal itu malah memudahkan Joko Widodo menjadi presiden untuk dua periode.

Menurut pria asal Sumatera Barat ini, pendukung  Presiden Joko Widodo lah yang bersorak sorai menyambut keputusan Partai Gerindra dalam Rakornas beberapa waktu lalu di Hambalang.

“Kita lihat saja siapa yang riang gembira dan bertepuk tangan. Ternyata yang senang adalah ‘geng’ Jokowi, bukan koalisinya Prabowo,” ungkap Pangi.

Pangi menilai, ada upaya dari kubu Jokowi agar Pilpres dimenangkan secara mudah, yakni dengan mengajak Prabowo berlaga kembali. Tampaknya skenario ‘geng’ Jokowi akan berhasil.

“Jadi agenda setting geng Jokowi ini kelihatan sekali. Bagaimana caranya agar terulang kembali head to head Jokowi dengan Prabowo. Buktinya Jokowi bisa mengalahkan Prabowo di Pilpres 2014. Dulu Jokowi bukan incumbent saja, Prabowo kalah,” jelasnya.

Salah satu indikasinya adalah langkah Luhut Binsar Pandjaitan yang kabarnya meminta Prabowo maju sebagai capres. 

"Kalau Prabowo maju, maka mungkin ada deal lain atau bonus yang diperoleh Prabowo,” ucapnya.

Jadi, jika ingin memenangi kontestasi, lanjut  Pangi, maka Prabowo harus mengalah dan membiarkan sosok baru.

"Seharusnya, Prabowo belajar banyak dari Megawati Soekarnoputri, yang selalu kalah saat maju sebagai capres. Kemudian Megawati lebih memilih menahan diri dan merelakan PDIP untuk mengusung Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014," tandasnya. 

Terpisah, pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio turut menegaskan, meski memiliki massa, namun sosok Prabowo dinilai bukanlah sosok yang mampu mengalahkan Joko Widodo di pemilu presiden 2019.

Dia menilai Gerindra-PKS harus bisa mengusung sosok baru yang pastinya juga memiliki basis massa. 

"Yakni ambil sosok dari yang menjabat sebagai kepala daerah yang pastinya memiliki massa riil," kata Hendri, kepada INDOPOS.

Ia menilai seorang kepala daerah dipastikan telah memiliki massa yang solid. "Terlebih jika kepala daerah tersebut terbukti memajukan daerahnya dan bisa terpilih untuk dua periode. Sama seperti Jokowi yang dimulai berhasil memajukan Kota Solo," kata Hendri.

Namun tak selesai sampai di situ, dirinya pun mengaku sosok kepala daerah tersebut bisa mewakili suara mayoritas umat Islam yang menjadi pemilih terbesar di neger ini. 

"Tambahan syarat lainnya adalah kepala daerah yang mau diusung harus juga pemimpin umat. Saya sangat yakin pasti orang tersebut bisa menyaingi suara Jokowi yang dinilai tidak berpihak pada umat Islam," ucapnya.

Lalu untuk calon wakil presidennya, kata Hendri bisa diambil dari pakar ekonomi. Dikarenakan pemerintahan Jokowi saat ini dinilai kurang berpihak pada petumbuhan ekonomi, khususnya terkait menumpuknya utang luar negeri.

"Jika capresnya adalah seorang  pemimpin umat, lalu wakilnya seorang ekonom yang juga memiliki massa riil. Saya tambah yakin bisa bertarung sengit dengan Jokowi nantinya," jelasnya.

Lalu, bagaimana dengan Gatot yang juga mantan panglima TNI, apakah itu tidak memiliki massa? 

"Kalau tentara, siapapun panglimanya pasti akan patuh. Dan itu bagi saya bukan massa riil," ucapnya.

Bagaimana dengan Anies? "Mungkin Anies punya massa, tapi dia baru menjabat gubernur DKI. Dan belum kuat akar dukungannya," ujarnya.

Terlebih lagi, tambah Hendri, dia bukan people champion, tidak seperti Jokowi yang saat itu juga langsung meninggalkan Jakarta," ujarnya.

 

Lalu siapa sosok yang pantas menurut Hendri?  "Ya kalau ditanya siapa orangnya, saya melihat sosok TGB (Tuan Guru Bajang) gubernur NTB dua periode yang juga sosok religius pemimpin umat. Lalu  pendampingnya Rizal Ramli dari ekonom menjadi pasangan ideal," ujarnya.

Atau tambahnya, mungkin kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga punya kepala daerah yang pernah menjabat dua periode.

 Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, Partainya sudah final untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Atas dasar itu, adanya desakan publik agar Prabowo menjadi king maker, layaknya Megawati mendapat mandat menjadi capres namun memilih Jokowi di Pilpres 2014 lalu, tampaknya sulit terjadi.

"Tidak (king maker). Kami Gerindra sudah final berdasar hasil rapimnas di Hambalang beberapa waktu lalu menetapkan pak Prabowo capres," tegas Muzani.

Mengenai posisi cawapres, dia mengaku akan diserahkan kepada partai koalisi lainnya. "Kalau untuk cawapres pastinya harus representasi dari parpol (koalisi)," jelasnya.

Termasuk juga mengenai nama-nama yang muncul seperti Anies Baswedan ataupun Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, lanjut Muzani itu juga bisa terjadi. "Sekali lagi saya menegaskan bahwa capres yang diajukan pleh Gerindra adalah Pak Prabowo soal cawapres nama-nama yang beredar saat ini bisa saja terjadi," tambahnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #capres-2019 #anies-gatot 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi