Jumat, 27 April 2018 03:30 WIB
citraland

Nasional

Tagih Janji Presiden Buka Lapangan Pekerjaan

Redaktur:

Presiden Jokowi Widodo.

INDOPOS.CO.ID - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mendapat penolakan. Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto meminta Presiden Jokowi Widodo mengkaji ulang Perpres tersebut. Dirinya secara tegas menyatakan  Perpres tersebut tidak mengedepankan asas keadilan untuk pekerja lokal.

”Belum lagi masalah target pertumbuhan ekonomi yang naik turun membuat ekonomi dalam negeri tidak bergerak naik. Dan membuat nasib tenaga kerja kita makin tak menentu,” kata Andri kepada INDOPOS, Minggu (13/4).

Andrianto mengingatkan kembali tiap tahun angkatan kerja di Indonesia bertambah tiga juta jiwa. Dalam catatannya saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Namun, sambung Andrianto lapangan kerja yang tersedia hanya mampu menampung separuh. 

Atas dasar itu, lanjut Andri, sangat tidak masuk akal jika Jokowi membuka keran bagi TKA ke Indonesia. Apalagi janji kampanye untuk membuka lapangan kerja belum terwujud sepenuhnya.

”Padahal dulu Jokowi berjanji akan buka lapangan kerja 10 juta per tahun. Pemerintahannya sudah berjalan 3 tahun, tapi ini tidak tercapai. Maka tidak masuk akal bila pemerintah malah membuat policy permudah TKA,” tandas Andri.

Senada, Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjelaskan, jika TKA di era Pemerintahan Jokowi dipermudah bekerja di Indonesia, maka bagaimana nasib WNI yang saat ini pengangguran yang jumlahnya 7.04 juta orang. ”Lalu, bagaimana dengan janji kampanye Presiden Jokowi pada 2014 yang akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun?” tegasnya kepada INDOPOS.

Data menunjukan pengangguran 2014 berjumlah 7,24 juta orang sedangkan 2017 berjumlah 7,04 juta orang. Sehingga dalam tiga tahun hanya mengurangi 200.000 pengangguran dari janji membuka 10 juta lapangan pekerjaan. ”Dengan adanya Perpres itu wajar jika kita bertanya 10 juta lapangan pekerjaan baru yang dijanjikan Presiden Jokowi sebenarnya untuk siapa?” cetusnya.

”Inilah alasan rasional kenapa mayoritas rakyat Indonesia mendukung Gerakan #2019 Ganti Presiden,” pungkasnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #lapangan-pekerjaan #tka 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi