Jumat, 27 April 2018 04:05 WIB
citraland

Nasional

Bamsoet Soroti Realisasi Tol Laut Jokowi

Redaktur: Redjo Prahananda

Ketua DPR Bambang Soesatyo. Foto. Jawapos

INDOPOS.CO.ID - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Sebab, program unggulan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal.

Merujuk data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), realisasi muatan tol laut 2017 mencapai 212.865 ton atau 41,2 persen dari target 517.200 ton. Sedangkan realisasi muatan baliknya hanya 20.274 ton. “Ini kan hanya sekitar 3,9 persen dari target 517.200 ton,” ujar Bambang, Senin (16/4).

Karena itu Bamsoet, panggilan akrab Bambang, mendorong Kemenhub segera membuat regulasi teknis yang berkaitan dengan implementasi program tol laut. Tujuannya demi menghindari tumpang tindih perizinan sekaligus mempermudah arus masuk dan keluar barang di pelabuhan.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Kemenhub mengoptimalkan daya angkut kapal, khususnya muatan balik dari Indonesia bagian timur. Caranya bisa dengan menyalurkan kapal-kapal perintis yang mampu menjadi penghubung ke kapal besar. “Ini demi menciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok,” cetusnya.

Legislator Golkar itu juga mengharapkan Kemenhub mendesak PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) agar bersinergi dengan kapal perintis milik daerah dalam menyukseskan program tol laut. “Tujuannya memangkas biaya tinggi dan juga mempermudah pengiriman barang lewat laut,” katanya.

Lebih lanjut Bamsoet mengatan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyukseskan program tol laut adalah memperbaiki infrastruktur pendukung dan moda transportasi darat, terutama di wilayah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal yang harus dikebut adalah persiapan gudang penyimpanan, truk-truk pengangkut, supermarket, serta sumber daya manusia (SDM) bongkar muat.

Bamsoet meyakini ketersediaan infrastruktur akan lebih menjamin kelancaran distribusi komoditas. “Sehingga berdampak pada berkurangnya disparitas di masyarakat,” tegasnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dpr-ri #tol-laut #jokowi 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi