Jumat, 27 April 2018 03:46 WIB
citraland

Nasional

Marak Pernikahan Dini, Pemerintah Diminta Tegas

Redaktur: Syaripudin

KHAWATIR-Peneliti IPI Dr Jerry Massie. Foto: Dilianto/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Berita menghebohkan terjadi di Kabupaten Bantaeng. Di salah satu daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) itu, terjadi pernikahan antara dua anak-anak berusia 15 tahun dan 14 tahun. Ternyata, pernikahan dini di Sulsel cukup tinggi.

Tercatat, dalam 7 bulan saja terjadi 333 pernikahan dini anak di bawah umur di daerah tersebut. Menurut peneliti kebijakan publik Indonesian Public Institute (IPI) Dr Jerry Massie, pernikahan dini itu melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 bahkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Belum lagi, ujarnya juga, pernikahan dini tak baik dari aspek kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Sejauh ini, kata Jerry juga, pernikahan dini menurut riset UGM tahun 2016 mencapai 26 persen.

Jerry menambahkan dampak nikah dini yakni rentan perceraian, belum bisa menafkahi, suami tidak bisa bekerja harus di atas 17 tahun, rentan kena kanker rahim, belum dewasa, belum bisa beradaptasi di lingkungan. Saat ini Indonesia menempati peringkat 37 di dunia terkait pernikahan dini.

”Pemerintah jangan diam. Kan sudah diputuskan MK (Mahkamah Konstitusi, Red) tentang pernikahan dari 16 tahun menjadi 18 tahun bagi perempuan," kata dia dalam keterangannya kepada INDOPOS, Selasa (17/4).

Parahnya lagi, katanya, pernikahan dini Indonesia berada di peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Bahkan menurut survei 5 provinsi berada di batas 30 persen. Saat ini diperkirakan sekitar 2 juta dari 7,3 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.

”Diperkirakan tahun 2030 jumlah itu bisa naik menjadi tiga juta orang," tutur dia. Untuk itu, tegas Jerry juga, pemerintah harus mengambil langkah tegas khususnya Kementerian Agama untuk mencegahnya. Dia juga meminta pernikahan dini jangan hanya melihat satu undang-undang maupun regulasi, tapi secara keseluruhan.

”Mau jadi apa generasi kita ke depan kalau pemerintah lemah soal pernikahan dini,” paparnya. "Presiden harus tegas dan jika menemukan oknum-oknum yang terlibat dalam skandal pernikahan dini jangan segan-segan menghukum. Fiat justitia fuat coelum (hukum harus ditegakan sekalipun langit runtuh),” pungkasnya juga. (dil)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #pernikahan-dini 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi