Rabu, 25 April 2018 05:54 WIB
citraland

Nasional

Perpres TKA Sarat Kepentingan Pilpres 2019

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Penerbitan Peraturan Presiden No 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dinilai sejumlah ahli, sarat dengan kepentingan pemilihan presiden (pilpres) 2019. Perpres ini juga disebut melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 2. Karenanya, pemerintah diminta untuk mengkaji ulang perpres tersebut.

Pengamat politik dan ekonomi, Ichsanudin Noorsy mengatakan, ada lima masalah yang terakumulasi dalam kegiatan ekonomi dan politik berkenaan dengan perpres tersebut.

"Isu (upaya memenangkan petahana di pilpres 2019) berawal dan bermuara dari akumulasi kegiatan ekonomi dan politik," kata Ichsanudin Noorsy kepada INDOPOS, Senin (16/4).

Apa saja lima masalah dimaksud? Pertama, menurut akademisi lulusan Universitas Indonesia (UI) itu, kebebasan visa dan tenaga kerja yang berhadapan dengan konstitusi. Terutama dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi 'tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan'.

"Justru kenapa malah diperbesar dengan adanya Perpres TKA itu? Jadi ini sangat bertolak belakang dan tidak singkron," tegasnya.

Kedua, sambung Noorsy, perlindungan tenaga kerja lokal yang tersandra oleh kedaulatan sosial dan politik. Hal ini jelas mempersulit masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. "Itu lantaran maraknya pekerja asing yang dapat fasilitas lebih dari pemerintah," tutur Noorsy.

Ketiga, lanjutnya, Presiden Jokowi saat meneken Perpres TKA tidak melihat esensi dan dampak yang bakal ditimbulkan. Saat ini telah terjadi kegalauan dari masyarakat terkait masalah ekonomi. “Ini lantaran peluang kerja mereka menjadi tergusur akibat para pekerja asing. Masyarakat menjadi panik," ujarnya.

Alhasil, masih menurut Noorsy, masalah keempat, konflik sosial muncul karena ada kerusuhan yang tinggi. Sedangkan yang kelimanya, yakni hukum yang menjadi bias karena intervensi kekuasaan.  "Walaupun Perpres TKA itu mendapat sorotan dan kritik dari berbagai kalangan namun pemerintah tetap tak perduli," imbuhnya.

Oleh karena itu, terang Noorsy, terjadilah defisit kenegarawanan pada Jokowi. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Prepres TKA yang mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia sebagai salah satu program Nawacita Jokowi. Karena, apa yang dialami masyarakat justru terjadi tegaknya kekuasaan dan menggerogoti kedaulatan rakyat.

 

"Terlebih menjelang pilpres dan memasuki tahun politik, tak ayal masalah ekonomi bisa menjadi syarat dengan unsur politis. Salah satunya isu Prepres TKA yang dihubungkan dengan upaya memenangkan kembali petahana," beber Noorsy.

Direktur Eksekutif Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan isu Perpres TKA sebagai upaya memenangkan petahana, benar terjadi. Dengan masuknya tenaga kerja asing dari Tiongkok secara besar-besaran yang difasilitasi oleh pemerintah, sangat besar kemungkinannya mereka mudah mendapat kartu kependudukan (KTP) dan dapat menjadi pemilih pada pilpres nanti.

"Saat ini apa yang tidak bisa? Apalagi hanya membuat KTP. Itu hal yang mudah. Apabila mereka difasilitasi oleh pemerintah dan didaftarkan sebagai warganegara, berarti secara otomatis mereka memiliki hak suara," tuturnya kepada INDOPOS, Senin (16/4).

Fenomena tersebut, kata pengamat politik UIN Syarifhidayatullah itu, sudah terjadi sejak lama. Banyak para pekerja asal Tiongkot yang selesai masa kerjanya, kemudian menjadi warga negara Indonesia. "Lihat saja di sekeliling, banyak warga Tiongkok yang sudah menjadi warga negara Indonesia," lanjutnya.

Pangi mengatakan, walaupun prosentase para pekerja asing tidak signifikan, misalnya, satu atau dua persen dari jumlah total pemilik hak suara, namun hal itu cukup lumayan untuk menambah kemenangan Jokowi pada pilpres 2019 nanti.

Hal senada dilayangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.  Menurutnya, Perpres TKA itu sangat memprihatinkan. Seolah Presiden Jokowi tidak memiliki sense of crisis, di tengah kesulitan tenaga kerja lokal mencari kerja. Harusnya kepala negara memfasilitasi lahirnya peluang kerja. Apalagi janji kampanye Jokowi akan menciptakan 10 juta tenaga kerja, tapi apa yang terjadi, jauh panggang dari api. Bukannya memfasilitasi tenaga kerja lokal mendapatkan pekerjaan, malah mempermulus TKA untuk masuk ke tanah air.

Menurut Iqbal, Perpres ini jelas mengorbankan tenaga kerja lokal yang tidak bisa terserap bekerja dalam lapangan kerja sehubungan dengan masuknya investasi. Apalagi jika masuknya investasi juga diikuti dengan masuknya buruh-buruh kasar  yang didatangkan langsung dari Tiongkok.

"Jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja, buruh Tiongkok datang menbanjiri Indonesia, dimana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan UUD 1945. Apalagi dengan adanya Perpres yang mempermudah TKA, patut diduga jumlah buruh kasar TKA Tiongkok akan berkali-kali lipat jumlahnya bisa membanjiri Indonesia sehingga buruh lokal akan menjadi penonton di negrinya sendiri," paparnya.

Dia menyebutkan, salah satu isu yang berpotensi menurunkan elektabilitas Jokowi adalah isu TKA. Maka dengan keluarnya Perpres ini akan lebih membuat tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi semakin rendah. Sehingga bisa jadi banyak yang tidak akan memilihnya kembali dalam pilpres 2019.

"Padahal, saat ini peraturan mengenai TKA sudah sangat mudah. Seperti kebebasan bebas visa untuk negara-negara tertentu dan dihilangkannya kewajiban bisa berbahasa Indonesia," imbuhnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti berbeda pandang. Dia menuturkan, isu Perpres TKA terkait pilpres tidaklah relevan. Pertama, jumlah TKA yang datang ke Indonesia jumlahnya tidak signifikan.

"Jumlah TKA yang datang paling hanya satu sampai dua persen saja. Tidak signifikan bila terjadi upaya untuk memenangkan petahana dalam pilpres nanti," ujarnya kepada INDOPOS, Senin (16/4).

Kemudian, sambung Ray, para pekerja asing tidak mudah mendapatkan identitas kewarganegaraan seperti KTP dan kartu keluarga (KK). Karena, KTP berbasis elektronik.

"Tidak mudah bagi warga negara asing punya KTP. Terlebih telah ada data dari KPU dan lembaga lainnya soal kewarganegaraan. Jadi isu tersebut sangat mustahil," tuturnya.

Ditambahkan, apabila terjadi, berati meremehkan independensi KPU dan Bawaslu selaku lembaga penyelenggara pemilu. Kemudian terdapat pengawas dari masing-masing parpol yang menjadi kontestan pemilu. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #perpres-tka 

Berita Terkait

Perpres TKA Munculkan Pro-Kontra

Nasional

Perpres TKA Timbulkan Dampak Negatif

Nasional

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi