Jumat, 27 April 2018 03:44 WIB
citraland

Headline

KPU Ngotot PKPU, Perludem: Larangan Mantan Caleg Korupsi Jangan Ditunda

Redaktur: Syaripudin

CALEG MANTAN NAPI-Diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/4).  Foto: Sa'adatuddaraen/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendesak pembahasan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi sebaiknya tidak ditunda-tunda. Kepastian hukum atas aturan tersebut sangat diperlukan karena tahapan pendaftaran caleg sudah semakin dekat.

"Tahapan pencalonan (caleg, Red) sudah sangat dekat. Meski pendaftaran bakal caleg oleh KPU dijadwalkan mulai 4 Juli hingga 17 Juli 2018, tetapi parpol memerlukan kepastian aturan terkait persiapan melengkapi segala persyaratan bakal caleg," ujar Titi sebelum acara Diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/4).

Jika pemerintah, DPR dan penyelenggara Pemilu menunda pembahasan aturan teknis pencalonan ini, Titi khawatir mempengaruhi kesiapan parpol. Menurutnya juga, penundaan berpotensi membuat parpol tergesa-gesa dalam mempersiapkan kader yang akan diusung sebagai bakal caleg.

”Sempitnya waktu bisa mempengaruhi persiapan para bakal caleg dalam memenuhi berbagai berkas persyaratan yang diperlukan," tegasnya. Sebagaimana diketahui, aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dimasukkan dalam Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali, mengatakan rapat dengar pendapat tidak bisa berlangsung sebab tidak memenuhi keterwakilan kehadiran lembaga terkait.

Pihaknya akan kembali mencari jadwal untuk melakukan rapat dengar pendapat kembali untuk membahas PKPU tersebut.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya akan tetap memasukkan aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg meski tidak mendapat persetujuan DPR. Menurutnya, jika rapat konsultasi aturan tersebut tidak mencapai titik temu, maka kewenangan akan dikembalikan kepada masing-masing lembaga terkait.

"Benar (aturan tetap akan dimasukkan dalam PKPU). Perlu diketahui bahwa forum tertinggi di KPU itu kan pengambilan keputusan tetap ada di pleno. Sehingga, suara kelembagaan lah yang paling tinggi," ujar Wahyu.

Dia melanjutkan, sebaiknya proses rapat dengar pendapat tidak dianggap sebagai tempat mencari kesepakatan. Sebab, rapat dengar pendapat sifatnya tidak mengikat. Dalam rapat konsultasi DPR tersebut, semua pihak termasuk tetap harus menghormati masing-masing lembaga.

"KPU kan juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat PKPU. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana jika dalam rapat konsultasi tidak mencapai titik temu ? Ya kita akan kembali kepada tugas masing-masing (lembaga, Red),” jelas Wahyu juga. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #mantan-napi-dilarang-nyaleg #kpu-ri #perludem 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi