Rabu, 25 April 2018 11:41 WIB
citraland

Indobisnis

Perjanjian Konsesi Lahan KBN Dituding Langgar Keppres

Redaktur: Syaripudin

GUGATAN: Kuasa hukum KBN Ria Manalu bersama rekannya Hendra Gunawan memberikan penjelasan terkait perjanjian konsesi lahan. Foto: Deri Ahirianto/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sidang gugatan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian konsesi Antara PT Karya Citra Nusantara dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Jasa Pelabuhan Kelas V Marunda dengan agenda replik di PN Jakarta Utara, Selasa (17/4) ditunda pekan depan.

Tim penasehat hukum KBN Ria Manalu didampingi rekannya Hendra Gunawan, kecewa dengan penundaan sidang tersebut. Kepada para wartawan di PN Jakarta Utara, dia menjelaskan bahwa perjanjian konsesi selama 70 tahun yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

”Karena dilakukan tanpa persetujuan PT KBN (Persero) selaku pemegang saham PT KCN, yang mana objek perjanjian konsesi adalah mutlak milik PT. KBN sebagaimana diatur dalam Keppres No.11 Tahun 1992 tentang Penunjukkan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan dan Perseroan PT KBN (Persero),” ujar Ria, Selasa (17/4).

Dia menambahkan, PT KBN selaku pemegang saham PT KCN belum menyetujui Perjanjian Konsesi tersebut.

PT. KBN (Persero) belum mendapatkan persetujuan dari pemegang saham, yakni Kementerian BUMN dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Yakni, persetujuan peruntukkan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan, yang pada awalnya adalah untuk terminal khusus dan bukan terminal umum seperti saat ini.

”Perubahan dan perluasan wilayah usaha berdasarkan Keppres No.11 Tahun 1992 harus dilakukan melalui keputusan presiden, sebagaimana dinyatakan dalam diktum ke empat," beber Ria juga.

Ia menambahkan, upaya hukum dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan aset negara, yang kemudian dapat menyebabkan hilang/lepasnya aset negara dimana akibat hukum dalam perjanjian konsesi termaksud adalah timbulnya potensi kerugian keuangan negara Rp 55,8 triliun.

”Ancaman lepasnya lahan pier 1, pier 2 dan pier 3 kepada pihak swasta. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian konsesi harus dibatalkan,” pungkasnya. (dai)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #konsesi-lahan-negara #kbn 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi