Rabu, 25 April 2018 11:44 WIB
citraland

Nasional

PT KBN Pertanyakan Status Segel PT KCN

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Tim Penasehat Hukum PT. Kawasan Berikat Nusantara/KBN (Persero) mempertanyakan status segel PT. Karya Citra Nusantara (KCN).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel pintu gerbang KCN di Marunda, Jakarta Utara pada tahun 2015 karena menyalahi izin bangunan.

Tetapi kini papan segel tersebut hilang dan diganti pintu gerbang baru bertuliskan Terminal Umum KCN.

"Lebih mengherankan lagi, terminal KCN dalam status disegel tetapi Perjanjian Konsesi selama 70 tahun malah ditandatangani oleh KCN dan KSOP V marunda," kata Anggota Penasehat Hukum PT. Kawasan Betikat Nusantara (Persero) Hendra Gunawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl. Gajah Mada, Selasa, 17 April 2018.

Seperti diketahui, PT. KBN menggugat PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan perkara perbuatan melawan hukum. Objek gugatan adalah Perjanjian Konsesi selama 70 tahun dengan tanda tangan Direktur Utama PT. KCN Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16 Nomor: 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang terbit pada 29 November 2016 tentang Pengusahaan Kepelabuhanan Terminal Umum KCN.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 Februari 2018 dengan Tergugat I PT. Karya Citra Nusantara, Tergugat II Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, dan Turut Tergugat PT. Karya Teknik Utama (KTU). Pekan ini, persidangan sudah masuk agenda replik atau tanggapan dari pihak Penasehat Hukum PT. KBN (Persero).

Dalam gugatannya, PT. KBN (Persero) menuntut agar Perjanjian Konsesi selama 70 tahun antara PT. KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda dibatalkan.

Menurut Hendra Gunawan, anggota Tim Penasehat Hukum PT. KBN (Persero), Perjanjian Konsesi tersebut terbit tanpa ada persetujuan dari PT. KBN (Persero) selaku pemegang saham dan pemilik lahan. PT. KBN (Persero) tidak memberikan persetujuan Perjanjian Konsesi karena PT. KBN (Persero) belum mendapat persetujuan Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta selaku pemegang saham PT. KBN (Persero).

”Lahan yang diletakkan dalam Perjanjian Konsesi itu wilayah usaha PT. KBN (Persero) yang mencakup bibir pantai sepanjang lebih kurang 1.700 meter dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara,” jelas Hendra Gunawan.

Dia menegaskan, harusnya digelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Karya Citra Nusantara dengan agenda persetujuan Perjanjian Konsesi.”Nyatanya, sejak tahun 2015 hingga saat ini RUPS tahunan tidak dilaksanakan dan RKAP 2016, 2017 dan 2018 tidak pernah dibuat, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan,” katanya.

Hendra Gunawan menuturkan, ada surat PT. Karya Citra Nusantara tentang permohonan persetujuan pemegang saham kepada PT. KBN pada tanggal 15 Juni 2016. Kemudian PT. KBN menjawab permohonan itu pada tanggal 29 Juni 2016, yang isinya menyatakan KBN tidak dapat memberikan persetujuan sebelum ada persetujuan dari Menteri BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham PT KBN. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pt-kbn 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi