Selasa, 22 Mei 2018 11:22 WIB
citraland

Opini

Butuh Kekuatan Berlipat untuk Mengalahkan Jokowi , Tidak Cukup Gerakan @2019GantiPresiden

Redaktur: Redjo Prahananda

M. Solihat

oleh: M. Solihat, Pemerhati Politik Cides

Siapa pun calon presiden yang ingin mengalahkan Joko Widodo harus punya kekuatan berlipat. Termasuk Prabowo, dia harus punya kekuatan full power. Jika Prabowo hanya mengandalkan kekuatan yang sekedarnya atau persiapan yang sama seperti Pilpres 2014, maka tidak mustahil Prabowo akan mengalami kekalahan yang sama.

Kekuasaan itu tidak mudah terkalahkan. Karena kekuasaan punya segalanya. Dan Jokowi, terlepas dari segala kekurangannya, sekarang dia Penguasa. Jokowi Presiden. Dia punya segalanya.

Apa yang dipunyai penguasa? Sangat banyak. Di antaranya penguasa (presiden) itu mempunya jaringan birokrasi yang kuat dan terorganisir sejak Republik ini ada. Siapa pun presidennya dia akan menguasai aparatur birokrasi dari tingkat daerah sampai pusat.

Singkatnya, Presiden menguasai Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Lurah hingga RT/RW. Sekalipun sekarang era otonomi daerah, presiden tetap menjadi penguasa tertinggi yang berhak mengeluarkan instruksi presiden untuk ditaati seluruh jaringan birokrasi dan lapisan masyarakat.

Di jajaran kabinet, presiden punya hubungan subordinatif dengan para mentri. Sebagai bawahan presiden, para mentri akan melaksanakan instruksi presiden. Di kalangan lembaga legislatif, presiden punya hubungan politik dengan anggota dewan yang notabene representasi dari parpol pengusung atau pendukung. Dari DPRRI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

Presiden juga punya pengaruh terhadap lembaga yudikatif atau penegak hukum seperti kejaksaan, kehakiman, kepolisian. Termasuk juga dg KPK. Maka tidak jarang di negara otoriter ataupun "demokrasi abu-abu" hukum bukan lagi sebagai panglima melainkan sebagai alat kekuasaan. Hukum tumpul ke sesama teman tapi tajam ke lawan politik.

Dengan militer atau TNI, presiden juga mempunyai hubungan yang sangat strategis. Posisi presiden belum berubah, yakni sebagai panglima tertinggi. TNI-Polri di satu sisi netral dalam berpolitik, tapi di sisi lain juga patuh kpd panglima tertinggi.

Kaitannya dengan pemilu, maka lembaga seprti KPU dan Bawaslu menjadi hal sangat sensitif bagi kepentingan kekuasaan. Meskipun sistem pemilu kita sudah rakyat langsung yang memilih, tapi yg menentukan kemenangan adalah lembaga pemilu. Karena itu, penguasa yang nakal tidak jarang masuk dlm permainan pemilu. Maka terjadilah pemilu curang dengan berbagai macam rekayasa demi sebuah kemenangan.

Faktor kekuatan lain yang tidak kalah penting adalah anggaran. Presiden adalah pimpinan eksekutif yg punya hak sebagai pengguna anggaran negara. Terlepas sumbernya dari hutang atau bukan, anggaran ini punya nilai politis yang sangat strategis. Keberhasilan atau kegagalan seorang presiden dlm mengelola anggaran dapat menentukan nasib berikutnya, apakah lanjut dua periode atau cukup sekali saja.

Nilai politis anggaran ini diwujudjan melalui program kementrian atau lembaga terkait yg didistribusikan kepada daerah. Bisa terjadi ketimpangan pendistribusian antara satu daerah dengan yang lain akibat beda aliran politik. Dengan kata lain, penguasa bisa mengatur sedemikian rupa daerah mana yang layak menerima program (anggaran) pusat dan mana yang tidak layak.

Sistem pengawasan kita terhadap penggunaan anggaran masih lemah, meskipun sudah ada KPK. Terbukti, masih banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oknum pejabat negara, baik pusat maupun daerah.

Kelemahan sistem pengawasan ini bisa dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk oleh kekuasaan. Ribuan triliun anggaran negara yang digelontorkan pemerintah setiap tahun rawan dikorupsi, terutama korupsi politik.

Korupsi politik ini tidak kasat mata dan terang benderang. Penampakannya sering buram dan absurd sehingga sulit dibedakan bahwa itu korupsi dan bukan korupsi. Program bagi-bagi sembako atau bantuan langsung tunai (BLT) dengan menggunakan anggaran negara pada saat mendekati pemilu bisa dikategorikan sebagai korupsi politik.

Korupsi politik tidak merugikan rakyat umum, tapi merugikan lawan politik. Korupsi politik sangat menguntungkan penguasa. Dan punya pengaruh besar terhadap kemenangan seseorang dalam pemilu.

Itulah sebagian besar kekuatan intrinsik (kekuatan dalam) yang dimiliki oleh seorang petahana, dan tidak dimiliki oleh calon yang bukan petahana.

Adapun kekuatan ekstrinsik (kekuatan luar) lain lagi. Nilainya bisa lebih besar daripada kekuatan dalam, baik berupa dana maupun power politik asing. Biasanya kekuatan ini ada di belakang kekuasaan. Kuantitas dan kualitas kekuatannya tidak terbatas, dengan berbagai kelas. Dari kelas teri hingga kakap, dari kelas ular sawah sampai kelas naga. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #opini #msolihat 

Berita Terkait

Meng-Indonesia-kan Monas

Opini

Gagal Jumatan di Hays

Opini

Terorisme, Negara-Bangsa dan Kekhalifahan

Opini

Bom dan Skenario sang Sutradara

Opini

Melorot karena Sewot

Opini

IKLAN