Senin, 21 Mei 2018 03:58 WIB
citraland

Hukum

Pasutri Bos First Travel Dituntut 20 Tahun

Redaktur:

PESAKITAN-Direktur Utama First Travel, Andika Surachman dikawal sejumlah polisi saat memasuki ruang sidang PN Depok, Senin (7/5). Jaa Rizka Pradana / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Dua pekan tertunda, akhirnya proses persidangan penipuan ribuan jamaah umrah oleh PT First Travel dengan tiga terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok memasuki babak baru. Dalam sidang yang digelar Senin (7/5), Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan.

JPU Heri Jerman dari Kejari Depok menuntut dua bos First Travel yang masing-masing terdiri dari Direktur Utama Andika Surachman dan Direktur Anniesa Hasibuan, dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Jaksa menilai keduanya telah melakukan penipuan terhadap puluhan ribu jamaah First Travel dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ”Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara dikurangkan masa tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 10 miliar subsider satu tahun empat bulan kurungan," terang Heri Jerman di PN Depok, Jawa Barat, Senin (7/5).

Sementara, satu bos lainnya yakni Direktur Keuangan First Travel Kiki Hasibuan dituntut dengan hukuman 18 tahun penjara. ”Berdasarkan alat bukti, 72 orang saksi, 3 orang ahli, keterangan terdakwa serta 52 alat bukti surat yang saling berkesuaian sehingga benar Kiki Hasibuan telah melakukan penipuan disertai TPPU yang dilakukan secara bersama sama Andika dan Anniesa terhadap para jemaah FT," ujar juga Heri Jerman usai membaca tuntutan setebal 300 halaman tersebut.

Ketiga bos First Travel ini disebut jaksa secara bersama-sama melakukan penipuan perjalanan umrah lewat promosi paket umrah murah Rp 14,3 juta. Paket promo murah dilakukan di media sosial yakni Facebook, Instagram dan situs First Travel. Promosi disebut jaksa dilakukan juga dengan menggandeng publik figur.

”Dan seluruhnya merupakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan sehingga membuat sekitar 50 ribu calon jemaah percaya atas paket promo 2017 dan melakukan penyetoran uang," tukas Heri Jerman juga. Tapi seperti diketahui, puluhan ribu jemaah umrah itu tertipu dan hingga tidak bisa berangkat ke Tanah Suci.

Sementara itu, Kuasa hukum Para Jamaah First Travel Luthfi Yazid bersyukur JPU menuntut secara maksimal tiga bos First Travel sesuai dengan fakta persidangan sebelumnya. Menurut Luthfi juga, perkara ini bukan sembarang penipuan akan tetapi extra ordinary penipuan.

Pasalnya, sejumlah 63.310 jamaah menjadi korban yang dirugikan hingga total angkanya mencapai hampir Rp 1 triliun. Bahkan, dari mereka ada yang menunggu proses pemberangkatan umrah sampai meninggal dunia.

Apalagi dakwaan JPU yang telah disebutkan dalam persidangan sebelumnya, kata Luthfi juga, para terdakwa melanggar pasal berlapis. Ada tindakan penipuan, penggelapan dan TPPU.

”Semua sudah terbukti dalam persidangan. Kita melihat dalam fakta persidangan mereka (bos First Travel) membeli restoran di London, menggelar fashion week di NewYork," paparnya. Karena itu, Luthfi juga mengatakan, para jamaah tetap meminta kembalinya uang, terserah bagaimanapun caranya agar uang para jamaah ini dikembalikan secara lunas.

Dia menjelaskan pengembalian uang itu harus diambil dari aset First Travel yang telah disita Bareskrim Mabes Polri dan saat ini berada ditangan JPU. ”Kalau nanti putusannya menyebut angka tertentu, itu bisa kita serahkan tentu (dengan) persetujuan jamaah," tegas dia.

Luthfi menuturkan, apabila bos FT tersebut tidak bisa mengembalikan uang jamaah secara penuh, maka pihaknya meminta pemerintah untuk mengambil alih pertanggungjawaban tersebut. ”Kita serahkan pada pemerintah misal Kemenag, (dari First Travel) baru ada uang sekian tolong (uang) jamaah yang kurang sekian tolong ditambahin, ditalangin," paparnya.

Luthfi menegaskan, pengembalian uang para jamaah yang mengalami kerugian hampir mencapai Rp 1 triliun harus dilakukan. Sebab, dalam putusan Kemenag Nomor 589 tahun 2017 berbunyi uang jamaah harus dikembalikan sepenuhnya.

”(Uang) ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi faktanya andai nanti tidak sepenuhnya ya kita kasihkan pada pemerintah, ini tolong anda bilang bahwa harus dikembalikan sepenuhnya ternyata kurang kami minta pemerintah untuk bertanggungjawab," pungkasnya. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #first-travel #umrah #penipuan 

Berita Terkait

IKLAN