Senin, 21 Mei 2018 04:06 WIB
citraland

Politik

ICW: Politisasi Hukum Berdampak Serius terhadap Demokratisasi

Redaktur: Ahmad Nugraha

Ilustrasi. Foto : Dok INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Indonesian Corruption Watch (ICW) melihat upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye Pilkada 2018 dinilai bias politik, sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu.

Atas fakta tersebut, menurut Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina, pihaknya akan mewacanakan partai turut bertanggungjawab jika ada cakada yang diusungnya terkena kasus korupsi. Apalagi itu, ia sebut sebagai sebuah kecelakaan.

Almas lalu mencontohkan yang terjadi di masa kampanye Pilgub Maluku 2018. "Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum," ungkap dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (10/5).

Dengan kata lain, Almas nilai, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK," tegasnya.

Maka dari itu, kata Almas, tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan serta berbagai tindakan 'polisionil' lainnya dalam sebuah kegiatan 'penyelidikan' Ditreskrimsus Polda Maluku tidak tepat dan berpotensi melawan hukum.

"Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri atau Tipikor di Ambon," urai dia.

Lebuh jauh lagi, menurut Almas, Cakada yang terjerat kasus korupsi selama ini seringkali menanggung sendiri kesalahan itu. Padahal, partai pengusungnya juga semestinya ikut bertanggung jawab.

"Jika partai tidak dibenahi, maka masalah korupsi calon kepala daerah akan terus berulang. Bahkan, dalam dua bulan terakhir telah ada delapan calon kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi. Dan empat di antaranya merupakan calon petahana yang masih aktif," pungkasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #icw #pemilukada #politisasi-hukum 

Berita Terkait

IKLAN