Senin, 21 Mei 2018 03:49 WIB
citraland

Politik

Dampak Kemenangan Mahathir Mohamad terhadap Pilpres 2019 di Indonesia

Redaktur:

BERKUASA-PM Malaysia terpilih Mahathir Mohamad (kanan) didampingi Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Jumat (11/5).

Dilianto, Jakarta

INDOPOS.CO.ID - Kekalahan koalisi Barisan Nasional (BN) yang dipimpin mantan Perdana Menteri (PM) Najib Razak di Malaysia diprediksi akan menjalar ke Indonesia. Hal tersebut ditegaskan pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio. "Ya bisa saja hal ini merembet ke Indonesia. Karena RI selaku negara tetangga terdekat yang akan menghadapi Pilpres 2019," ujarnya kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (11/5).

Hendri menyatakan, dampak kemenangan Mahathir Mohamad akan bisa berpengaruh jika media massa, baik mainstream maupun media sosial (medsos) terus ‘menggoreng’ kemenangan Mahathir melawan Najib, selaku petahana, seperti halnya di Indonesia yang akan melawan Jokowi. Terlebih, kemenangan Mahathir karena program kampanyenya yang akan mengurangi budaya korupsi dan keberadaan tenaga kerja asing, khususnya dari Tiongkok. "Ini kan bagi sebagian kalangan dianggap mirip dengan perlawanan partai oposisi (Gerindra dan PKS, Red) terhadap pemerintahan Jokowi yang juga dinilai membiarkan keberadaan TKA Tiongkok," ujarnya.

Selain itu, kemenangan Mahathir yang saat ini berusia 92 tahun itu juga dianggap menjadi sinyal bahwa tokoh gaek tidak kalah dengan tokoh muda. "Ini kan seperti the power of nostalgia. Orang tua ternyata masih bisa merebut hati mayoritas rakyat Malaysia. Jika hal ini terus digoreng oleh publik Indonesia, bisa jadi tokoh-tokoh lama masih memiliki peluang memimpin negeri ini," selorohnya menambahkan.

Sementara, Politisi PKS yang juga penggagas #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera pun mengakui akan menjadikan kemenangan Mahathir sebagai pembelajaran para partai oposisi untuk meraih kemenangan di Pilpres 2019 nanti untuk menumbangkan petahana Jokowi. "Ya pastinya banyak hal yang bisa dipetik dari kemenangan Mahathir itu untuk sejumlah partai yang ingin di Pilpres 2019 ganti presiden baru," ujarnya kepada INDOPOS, Jumat (11/5).

Pembelajaran utama, lanjut Mardani, bagaimana kemenangan Pakatan Harapan yang merupakan konfederasi atau gabungan (koalisi) dari empat partai di antaranya Democratic Action Party (DAP), Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Amanah Negara (PAN), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang mampu mengedepankan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan suara per partai.  "Yang bisa kita petik, bagaimana koalisi barisan oposisi di Malaysia itu bisa ditiru koalisi oposisi yang ada di negeri ini. Yakni teorinya seperti sapu lidi yang jika disatukan  dapat membawa gelombang besar ketimbang jalan sendiri-sendiri," ucapnya.

Dirinya pun mengibaratkan untuk di Indonesia adalah bersatunya empat partai yakni, Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). "Bagi empat partai, wacana ini sangat layak dilakukan karena ada banyak kesamaan dalam langkah perjuangannya," ungkap dia.

Kedua, pelajaran pentingnya adalah mahalnya harga sebuah tokoh sentral. Dimana pada PRU (Pilihan Raya Umum) ke-14 pada 2018 ini muncul tokoh besar bernama Mahathir Mohamad. "Dan magnetnya adalah Mahathir Mohamad atas tiga alasan yakni, pertama, Mahathir bukanlah salah satu ketua umum partai yang berkoalisi," ucapnya. 

Partai Bersatu yang dididirkan Mahathir, Ketuanya, Muhyind Yasin. "Jadi pilihan Mahathir membuat keempat partai nyaman," ujarnya. Kedua, ketokohan Mahathir sebagai Bapak Pembangunan Malaysia tetap kuat. Bagi penduduk luar bandar (pedesaan) khususnya, Mahathir merupakan Bapak Pembangunan Malaysia. "Suara pedesaan (rural area, Red) yang selama ini jadi basis BN bisa diambil koalisi PH," tuturnya.

Lalu, Mahathir selalu bersuara lugas dan jelas dalam menentang adanya serbuan TKA Tiongkok di Malaysia. "Serbuan pengusaha Tiongkok yang membawa sentimen ketersinggungan lokal diangkat dengan lugas dan jelas oleh Mahathir. Dampaknya suara Melayu yang jadi basis BN banyak diambil Pakatan Harapan. Inilah pelajaran yang mahal harganya dari sebuah ketokohan. Dan itu tidak dibangun dengan wacana, dengan pencitraan ataupun politicking, tapi dengan naiknya secara signifikan kesejahteraan dan martabat bangsa," terangnya.

Pelajaran lain yang bisa dipetik dari kemenangan koalisi Pakatan Harapan adalah  kecerdasan menggunakan media sosial (medsos). Dikarenakan, koalisi partai oposisi di Malaysia itu tidak mendapat saluran resmi di berbagai media mainstream, maka digunakanlah Facebook live dan seluruh lini medsos baik twitter, instagram dan sebagainya untuk kanal kampanye.  "Dengan infrastruktur jaringan internet yang baik strategi ini berjalan dengan sukses. Dan itulah yang juga harus dicontoh oleh kami yang melakukan gerakan #2019GantiPresiden," tukasnya. 

Bahkan, lanjutnya, banyak pengamat mengatakan tagar ini menjadi trend setter dan pendukung Pak Jokowi malah terjebak menjadi follower. "Karena itu, kemenangan Tun Dr Mahathir mengalahkan petahana dapat menjadi salah satu pelajaran bagi semua relawan Gerakan #2109GantiPresiden. So, let’s work as smart and as ikhlas as possible. Insya Allah, kita bisa lakukan #2019GantiPresiden," pungkasnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menambahkan, kondisi politik Malaysia dan Indonesia hampir mirip. Najib Razak seperti Presiden Jokowi yang merupakan petahana kuat di kedua negara serumpun."Di kedua negara isunya sama, soal ekonomi, tenaga kerja asing dan hutang. Jadi incumbent yang kuat (seperti Najib Razak, Red) pun bisa kalah," kata Riza.

Anggota Komisi III DPR RI mengatakan, Gerindra tidak akan menggunakan isu-isu ekonomi, hutang, dan TKA untuk mengalahkan Jokowi pada Pilpres 2019. Tetapi isu tersebut diyakini akan terus bergulir di masyarakat sampai 2019 nanti. "Sekarang sembako mahal, gas susah, banyak TKA. Tidak perlu kita kapitalisasi, karena sudah fakta di lapangan. Partai Gerindra hanya menyerap aspirasi dari masyarakat," tutur Riza.

Sementara itu, politikus PDIP Charles Honoris angkat bicara soal kemenangan Mahathir Mohamad pada pemilu Malaysia. Menurut anggota DPR tersebut, kasus kekalahan PM Najib Razak tak bisa dibawa ke Indonesia. Kemenangan oposisi Malaysia yang dipimpin Mahathir merupakan dampak evaluasi kinerja pemerintahan PM Najib Razak yang dinilai kurang memuaskan oleh mayoritas masyarakat Negeri Jiran. Apalagi, PM yang memerintah sejak 2009 diduga terlibat skandal korupsi 1MDB yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Menurut Charles, insentif elektoral cenderung didapat kelompok oposisi manakala (koalisi) partai penguasa tidak becus menjalankan pemerintahan. "Rumus politik rasional selalu begitu. Semakin baik kinerja pemerintah, oposisi semakin tidak laku. Sebaliknya, semakin pemerintah tidak becus dan korup, oposisi semakin mendapat angin surga untuk menumbangkannya," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Rumus tersebut, kata Charles, juga bisa dibawa ke Indonesia. Namun, dengan melihat kepuasaan rakyat yang semakin tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi, seperti ditunjukkan sejumlah hasil survei, kejadian di Malaysia sulit terjadi di Indonesia. "Hasil survei salah satu lembaga menunjukkan 72,2 persen rakyat puas dengan kinerja pemerintahan ini," ujarnya.

Karena itu, lanjut Charles, pernyataan sejumlah politikus oposisi dalam negeri bahwa peristiwa politik di Malaysia akan 'merembet' ke Indonesia, jelas sulit terjadi selama kinerja pemerintahan Jokowi berjalan baik. Justru, lanjut Charles, oposisi terancam tidak laku manakala kinerja pemerintahan Jokowi-JK semakin memuaskan rakyat. "Apalagi jika kritik-kritik yang dilancarkan oposisi tidak substantif dan tidak rasional," ujarnya menambahkan. (dil)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #feature #boks 

Berita Terkait

IKLAN