Senin, 28 Mei 2018 06:18 WIB
citraland

Internasional

Koalisi PH Berebut Menteri

Redaktur:

BERI KETERANGAN - Perdana Menteri Malaysia yang baru terpilih Mahathir Mohamad (kanan) berbicara kepada media bersama isteri Anwar Ibrahim, Wan Azizah (kiri), di Kuala Lumpur pada Jumat (11/5). AFP PHOTO / MANAN VATSYAYANA

INDOPOS.CO.ID – Belum sepekan berkuasa, koalisi Pakatan Harapan (PH) sudah mulai gontok-gontokan. Sumber masalahnya adalah bagi-bagi jatah kursi menteri. Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad dituding memilih orang sesuai keinginannya, kurang memperhatikan representasi partai-partai pendukung.

Dalam koalisi tersebut, Partai Keadilan Rakyat (PKR) mendulang kursi paling banyak. Yaitu, 48 kursi. Menyusul Democratic Action Party (DAP) 42 kursi, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir 12 kursi, dan Parti Amanah Negara 11 kursi.

Pada Sabtu (12/5) Mahathir seharusnya mengumumkan 10 menteri yang memegang pos-pos utama. Tetapi, dia baru mengumumkan tiga. Salah satunya, Presiden Amanah Mohamad Sabu yang menjadi menteri pertahanan.

Tidak hadirnya Wakil PM Wan Azizah Wan Ismail dalam konferensi pers pengumuman nama tiga menteri itu memicu spekulasi. Dia dikabarkan tidak sepakat dengan pilihan Mahathir.

Anggota Senior PKR Rafizi Ramli menegaskan bahwa tiga menteri yang diumumkan Mahathir bukan keputusan final. Sebab, PKR belum diajak bicara. ’’Dia mengumumkan sepihak,’’ ujar Ramli seperti dikutip Reuters.

Pemimpin PKR Anwar Ibrahim berusaha menenangkan anggota koalisi PH. Menurut Anwar, dia sudah mengungkapkan kepada Mahathir bahwa PKR ingin melakukan negosiasi yang lebih inklusif. Anwar baru akan keluar dari tahanan pada Selasa (15/5). Rencananya, dia bertemu Mahathir lagi untuk membahas proporsi susunan kabinet.

Sementara itu, akses ke kediaman pribadi mantan PM Najib Razak di Jalan Langgak Duta, Taman Duta, Kuala Lumpur, dijaga polisi. Mereka juga akan memeriksa CCTV apartemen mewah Pavilion Residences milik keluarga Najib di Kuala Lumpur. Berdasar sumber Reuters, polisi mengantisipasi adanya berkas yang coba dihilangkan dalam skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) senilai USD 4,5 miliar yang menyeret nama Najib. (sha/c20/pri/jpg)

Beberapa Janji Pakatan Harapan

1.            Menghapuskan pajak barang dan jasa (GST).

2.            Menyelidiki skandal di pemerintahan. Termasuk di antaranya korupsi 1MDB.

3.            Memperkenalkan skema tabungan hari tua untuk ibu rumah tangga yang dikelola Employees Provident Fund (EPF).

4.            Memberlakukan lagi subsidi minyak untuk sepeda motor di bawah 125 cc dan mobil di bawah 1.300 cc.

5.            Melakukan standardisasi dan meningkatkan upah minimum.

6.            Meninjau ulang proyek-proyek besar yang dikerjakan asing.

7.            Membentuk satuan kerja untuk mempelajari cara mengembalikan otonomi daerah Sabah dan Sarawak seperti yang tertuang dalam Kesepakatan Malaysia pada 1963.

8.            Menghapuskan utang-utang tidak wajar yang dibebankan kepada penghuni lahan yang diurus Federal Land Development Authority (FELDA).

9.            Memperkenalkan bantuan kesehatan nasional.

10.          Menunda pembayaran ke National Higher Education Fund Corporation untuk orang dengan penghasilan di bawah RM 4 ribu.

Sumber: CNA


TOPIK BERITA TERKAIT: #mahathir-mohamad 

Berita Terkait

IKLAN