Selasa, 22 Mei 2018 11:24 WIB
citraland

Hukum

Kejagung Periksa Komisaris dan Junior Legal Pertamina

Redaktur: Redjo Prahananda

Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

INDOPOS.CO.ID - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap dua petinggi PT Pertamina (Persero) atas kasus dugaan penyalahgunaan investasi sebesar Rp 568 miliar pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Kedua saksi tersebut yaitu, Komisaris PT Pertamina tahun 2009 Umar Said dan Junior Legal Direktorat Hulu PT Pertamina Tri Julianto. 
"Kedua saksi tersebut hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Moh Rum di kantornya, Selasa (15/5). 

Dia mengatakan, saat diperiksa, Umar Said menerangkan kepada penyidik mengenai proses investasi PT Pertamina di BMG Australia. "Sedangkan Tri Julianto menerangkan mengenai pemilihan legal konsultan yang akan melakukan due diligence proyek Blok BMG Australia," kata Rum. 

Hingga berita ini diturunkan, kedua petinggi perusahaan pelat merah itu masih berstatus sebagai saksi. Sementara empat petinggi Pertamina lainnya yang lebih dulu ditetapkan tersangka sampai kini juga belum tersentuh penahanan. Mereka di antaranya adalah mantan Dirut Pertamina  Karen Galaila Agustiawan, Chief Legal Councel and Compliance, Genades Panjaitan dan mantan Direktur Keuangan, Frederik Siahaan serta mantan Manager Merger & Acquisition (M&A) Direktorat Hulu PT Pertamina berinisial BK. 

Seperti diketahui, kasus itu berawal pada 2009, ketika PT Pertamina (Persero) melakukan akuisisi (Investasi Non-Rutin) berupa pembelian sebagian aset (Interest Participating/ IP) milik ROC Oil Company Ltd di lapangan Basker Manta Gummy (BMG) Australia berdasarkan Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tanggal 27 Mei 2009.

Dalam pelaksanaannya, ada dugaan penyimpangan dalam pengusulan investasi yang tidak sesuai dengan pedoman investasi. Yakni, dalam pengambilan keputusan investasi tanpa adanya studi kelayakan berupa kajian secara lengkap atau Final Due Dilligence dan tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris, 

Kondisi mengakibatkan peruntukan dan penggunaan dana sejumlah 31.492.851 dolar AS serta biaya-biaya yang timbul lainnya sejumlah 26.808.244 dolar AS dan tidak memberikan manfaat ataupun keuntungan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka penambahan cadangan dan produksi minyak nasional. 

Akibatnya keuangan negara cq. PT. Pertamina (Persero) dirugikan hingga sebesar 31.492.851 dolar AS dan 26.808.244 dolar Australia atau setara dengan Rp568.066.000.000 menurut perhitungan Akuntan Publik. 

Para tersangka pun terancam bakal dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kejagung #kasus-dugaan-penyalahgunaan-investasi #blok-basker-manta-gummy-bmg 

Berita Terkait

IKLAN