Selasa, 22 Mei 2018 11:17 WIB
citraland

Politik

Gugatan PTUN Ditolak, Hanura Versi Daryatmo tak Diakui Menkumham

Redaktur: Ali Rahman

Wakil ketua DPP Partai Hanura Sutrisno Iwantono dan Yus Usman,Kamis (17/5) mengumumkan hasil putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang telah Menolak Permohonan Keputusan Fiktif Positif dari kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding. Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta membuktikan kubu Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Partai Hanura sehingga tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menteri Hukum dan HAM. FOTO :CHARLIE/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Ralyat (Hanura) versi Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Sutrisno Iwantono mengatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak permohonan keputusan fiktif positif dari Daryatmo dan Sarifuddin Sudding, pada Kamis (17/5).

Menurut dia, alasan penolakan Perkara Permohonan No. 12/PTUN-JKT/2018 yang diajukan oleh Daryatmo dan Sarifuddin Sudding lantaran permohonan tersebut menyalahi aturan Undang-Undang.

"Disamping itu apa yang dituntut Daryatmo dan Sudding dalam Keputusan Fiktif Positif itu sedang digugat dalam Perkara Gugatan No. 24/G/PTUN/2018/JKT yang proses persidangannya sedang berlangsung," ujar Iwan kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (17/5).

Diketahui, substansi Permohonan Keputusan Fiktif Positif meminta pengesahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Munaslub tanggal 18 Januari 2018 dan mempersoalkan keabsahan Kepengurusan DPP Hanura hasil Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 17 Januari 2018.

"Mejelis hakim mendasarkan penolakan Permohonan itu pada Perma No 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang syarat formal untuk mengajukan Permohonan Keputusan Fiktif Positif," jelasnya.

Menurut Majelis Hakim PTUN Jakarta, sambung Iwan bahwa permohonan pengesahan tidak boleh memohon untuk membatalkan keputusan pejabat yang telah ada dan sedang digugat dalam perkara PTUN atau menjadi obyek sengketa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon (Daryatmo dan Sudding) bukanlah permohonan fiktif positif, dikarenakan ada sengketa kepengurusan yang sedang diperiksa juga di PTUN Jakarta yaitu dalam Perkara Gugatan TUN No.24/G/2018/PTUN.JKT.

"Putusan ini sekaligus membuktikan bahwa Daryatmo dan Sudding tidak memiliki legal standing untuk mengatasnamakan DPP Hanura serta hasil Munaslub mereka tidak diakui Majelis Hakim dan tidak diakui Menkumham," tukasnya. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #dualisme-hanura 

Berita Terkait

IKLAN