Senin, 17 Juni 2019 07:03 WIB

Index Berita: 12 June 2019

Jumlah Berita: 8 Berita


Mertua Kakanwil Sarankan Kasih Oleh-Oleh untuk Menag Lukman

Hukum

indopos.co.id - Mantan PNS Kementerian Agama Roziqi yang juga mertua dari terdakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin sempat menyarankan untuk "mengopeni" (men

Jaksa Agung Siapkan Jaksa Terbaik untuk Capim KPK

Hukum

indopos.co.id - Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyiapkan jaksa-jaksa terbaik untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. "Kejaksaan nanti diharapkan melen

Sjamsul Nursalim Tersangka, Pengacara Sebut Cederai Komitmen Pemerintah

Hukum

indopos.co.id - Polemik penetapan Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya, Itjih Nursalim (IN), sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus bergulir. Kuasa Hukum SN, Maqdir Ismail bahk

Menjadi Petugas Pemasyarakatan seolah harus jadi Manusia Super

Hukum

indopos.co.id - Pernahkah terpikir, bagaimana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dilihat dari sudut pandang seorang petugas yang menjaganya, seorang sipir? Sempatkah terpikir bahwa kadang sebuah Lapas ber

Irjen Pol M Iqbal: Perusuh Adalah Massa Segmen Dua

Hukum

indopos.co.id - Polisi menyebut ada massa yang berbeda pada aksi 21-22 Mei 2019. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, massa perusuh adalah massa segmen dua yang sangat

Dugaan Rencana Pembunuhan Empat Tokoh, Polisi Sebut Dua Aktor Utama

Hukum

indopos.co.id - Dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu pemimpin lembaga survei diungkap. Kepolisian menyebutkan dua aktor utama terlibat skenario tersebut, yakni mantan Kaskostrad May

Polisi akan Panggil Mantan Anggota Tim Mawar

Hukum

indopos.co.id - Aparat kepolisian akan memanggil mantan anggota Tim Mawar Letkol (Purn) Fauka Noor Farid terkait dugaan pengerahan massa kerusuhan pada 21-22 Mei 2019. "Kami akan panggil saudara F ka

MK Hanya Fasilitasi 15 Kursi untuk Tim Hukum Capres

Hukum

indopos.co.id - Mahkamah Konstitusi memfasilitasi 15 kursi saja untuk masing-masing tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres dalam persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). "Tadi