www.depkop.go.id | Call Center 1500 587
H.06
Sekretariat
H.15
Suroto: Koperasi itu
Model Perusahaan
Futuristik
H.08
Mendorong Usaha
Mikro Berkoperasi
@KemenkopUKM
KEMENKOPUKM
Edisi No. 01 / Maret 2019
Menanti Lahirnya
UU
Perkoperasian Baru
Penanggung Jawab: Hardiyanto Redaktur: Darmono Redaktur Pelaksana: Bambang
Sunaryo, Penyunting/Editor: M. Maulana, Rendy Desain: Muhammad Ali, Adhiguna
Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira
Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya
Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda.
Besar kecilnya koperasi sejatinya erat
kaitannya dengan citra, image, dan kesan
yang melekat padanya. Koperasi selama ini
dikesankan sebagai pemain ekonomi kecil
dan terpinggirkan.
Itu belum termasuk citra koperasi yang
kerap dirusak oleh munculnya koperasi
abal-abal alias koperasi palsu. Rentenir yang
berkedok koperasi yang menghimpun dana
masyarakat lalu menyalahgunakannya.
Oleh karena itulah, Rancangan Undang-
Undang (RUU) Perkoperasian perlu segera
dirampungkan demi citra baik koperasi yang
semakin dipercaya masyarakat.
Selama ini, UU Nomor 25 Tahun 1992
tentang Koperasi banyak dianggap belum
memiliki imperasi karena ketiadaan
sanksi yang tegas bagi pelanggar atau
penyalahguna badan hukum koperasi.
Maka RUU Perkoperasian yang masih
digodok kemudian diharapkan mampu
menghadirkan iklim perkoperasian yang
lebih sehat dan mendukung koperasi
sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Semua juga berharap RUU Perkoperasian
kelak akan mampu mendongkrak citra
koperasi yang lebih baik. Secara teori
penyusunan perundangan adalah untuk
mengatur hal yang diperbolehkan dan
yang tidak sehingga di dalamnya harus
memuat perintah dan imperasi yang tegas
terkait sanksi yang berpotensi merugikan
masyarakat dan melemahkan gerakan
koperasi.
Harapan ke depan, UU Perkoperasian
yang baru mampu melaksanakan fungsi
utamanya untuk merekognisi atau mengakui
nilai-nilai dan prinsip koperasi. Di sisi lain
bisa memberikan distingsi atau pembedaan
yang tegas terhadap perlakuan koperasi.
Dan mampu memberikan proteksi atau
perlindungan terhadap citra dan jati diri
koperasi.
Berkaca dari negara-negara yang
koperasinya telah selangkah lebih maju
dari Indonesia, umumnya regulasi mereka
terkait koperasi sangat kuat melindungi jati
diri koperasi bahkan tak segan menjatuhkan
sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya.
Demi sebuah citra baik koperasi. Salam satu
asas kekeluargaan!
RUU Perkoperasian untuk
Citra Baik Koperasi
DAFTAR ISI
2 Daftar Isi
3 Laporan Utama
7 KUR Pariwisata,
Menggenjot Kontribusi UMKM
9 Koperasi Didorong Lakukan
Hilirisasi Produk Pertanian
10 Menyiapkan Wirausaha Tangguh
yang Berdaya Saing
KUMKM di Wilayah Bencana
11 Bersama OJK, Kemenkop Restrukturisasi
KUMKM di Wilayah Bencana
18 Inspirasi Koperasi:
Koperasi Terbesar Nasional yang
Lahir dari Pondok Pesantren
20 Inspirasi UKM:
Mengangkat Potensi Sarung Asal Baduy
2
A
wal tahun ini, dunia perkoperasian
di Indonesia mendapat kabar
gembira. Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) optimistis mampu selesaikan target
pengesahan lima Rancangan Undang-
Undang (RUU) yang salah satunya adalah
RUU tentang Perkoperasian.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas
Nasrullah mengatakan RUU Perkoperasian,
menyebutkan bahwa RUU Koperasi memiliki
270 DIM yang telah dibahas seluruhnya.
Namun, terdapat usulan dari Fraksi PKS
terkait usulan DIM koperasi syariah. Setelah
pembahasan selesai, draft tersebut akan
diserahkan pada Tim Perumus (Timus)
untuk merumuskan draft UU. Pembahasan
di Timus dinilai tidak akan memakan waktu
yang lebih lama dibandingkan pembahasan
awal.
Menurut Inas, RUU Perkoperasian
yang sedang digodok DPR ini lebih baik
dibandingkan UU sebelumnya. Arahnya
sudah tidak lagi pada perkumpulan modal,
tetapi kepada orang-orang yang berkumpul.
Dalam RUU Perkoperasian, pasal 1
disebutkan, koperasi adalah perkumpulan
orang yang bersatu secara sukarela
dan bersifat mandiri untuk memenuhi
kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial,
dan budaya melalui usaha bersama yang
diselanggarakan secara demokratis dan
profesional berdasarkan asas kekeluargaan
dan gotong royong.
“Jadi sudah tidak perlu lagi diperdebatkan,
sudah tidak bisa diubah karena sampai
kapanpun tidak akan selesai-selesai UU
Koperasi nantinya,” tegas Inas.
Bahkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo
Keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki
peran yang vital sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi. Maka dari
itu, sangat diperlukan sebuah regulasi koperasi yang utuh yang mampu
menjawab dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menanti Lahirnya UU
Perkoperasian Baru
LAPORAN UTAMA
3
MARET 2019
pun mengharapkan komitmen dan kerja
keras dari seluruh pimpinan dan anggota
dewan bersama-sama dengan pemerintah
untuk merampungkan pembahasan
RUU yang sudah ditetapkan dalam masa
persidangan ini.
“Pimpinan Dewan sendiri akan selalu
mencari solusi jika dalam pembahasan RUU
terdapat hambatan dan kendala, baik yang
datang dari anggota, fraksi-fraksi maupun
dari pemerintah sendiri. Pimpinan Dewan
akan mengawal dengan seksama setiap
pembahasan RUU agar kualitasnya tetap
terjaga, walaupun dikejar dengan target
penyelesaian,” jelas Bambang.
Dalam kesempatan lain, pada sebuah
seminar di Jakarta Deputi Bidang
Kelembagaan Kementerian Koperasi dan
UKM Rully Indrawan mengharapkan RUU
yang telah dibahas sejak 2016 lalu agar
segera disahkan.
“RUU Koperasi yang baru diharapkan
tahun ini disahkan. Kalau konsepnya dari
kami sudah sejak 2016 karena kami belajar
dari sejak dianulirnya UU No 17 tahun 2012
tentang perkoperasian oleh Mahkamah
Agung. Kami berharap sebelum tugas
periode DPR selesai, sehingga memberi arah
baru bagi koperasi,” kata Rully.
Menurut Rully, saat ini pemerintah
bersama DPR RI membentuk tim khusus
dan tim teknis guna menyelesaikan RUU
Perkoperasian agar segera menjadi UU.
Perihal reposisi bisnis koperasi di era
disruptif, menurut Rully, memberi peluang
besar bagi para pelaku usaha untuk
mengakselerasi bisnis mereka.
Hal itu karena perkembangan teknologi di
era disruptif ini telah menjadikan kegiatan
ekonomi yang pada awalnya panjang dan
rumit menjadi lebih cepat dan mudah. Selain
itu, perkembangan teknologi informasi juga
memungkinkan para pelaku usaha untuk
menjangkau pasar lebih luas.
Layanan Publik
Sementara itu, Ketua Asosiasi Kader
Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto
berharap agar UU yang baru ini mengatur
koperasi juga bisa bergerak di bidang
layanan publik, termasuk juga pelayanan
listrik. Yang terpenting pemerintah dengan
tegas menetapkan dan mengakui reposisi
koperasi, termasuk nilainya, hingga proteksi
yang dilakukan pemerintah.
“Amerika Serikat yang selama ini
dianggap negara kapitalis, listrik dikelola
oleh koperasi, di Singapura koperasi
dibebaskan dari pajak oleh pemerintahnya”,
tegas Suroto.
Suroto berpendapat, pemberian sanksi
denda setinggi-tingginya ketimbang
pemberian sanksi sik juga penting sebagai
bagian dari napas hukum progresif.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar
pasal mengenai sanksi yang berat harus
dimasukkan kembali.
“Kalau tidak ada sanksi, Undang-undang
4
yang baru itu juga hanya akan jadi macan
kertas dan tidak ada gunanya lagi. Fungsi
perlindungan kepentingan publiknya sudah
tidak ada,” kata Suroto.
Ia mencontohkan, di banyak negara
yang koperasinya maju, bahkan di negara
yang tidak mengatur secara khusus
koperasinya melalui UU Perkoperasian juga
secara kuat melindungi jati diri koperasi
dengan pemberian sanksi yang berat
bagi mereka yang menyimpang. Dengan
adanya ketegasan tersebut masyarakat juga
semakin mudah membedakan mana yang
koperasi dan mana yang bukan koperasi.
Pendapat lain juga disampaikan Presiden
Direktur Kopsyah Benteng Mikro Indonesia
(Kopsyah BMI), Kamaruddin Batubara.
Dia mengatakan, jangan sampai ada
kerancuan berpikir, koperasi merupakan
kumpulan orang bukan kumpulan modal.
Makna kumpulan orang di sini adalah yang
menyetorkan modal masing-masing, tetapi
mempunyai hak suara yang sama.
“Justru menyatukan modal dari banyak
orang ini kekuatan koperasi. Sebagai contoh
kekuatan gotong royong koperasi yang
dilakukan Kopsyah BMI mengumpulkan
modal dari anggota Rp100 ribu per
orang dan hasilnya terkumpul Rp6 miliar
untuk mendirikan toko bangunan,” kata
Kamaruddin.
Koperasi Syariah
Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi
dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah (MEK-PPM), meminta
kepada pemerintah dan DPR, agar segera
mengesahkan RUU Perkoperasian yang
selama ini sudah bertahun-tahun tiada
kejelasannya. Selain itu, MEK-PPM juga
mendukung masuknya substansi koperasi
syariah dalam RUU Perkoperasian dalam
pasal-pasal yang tertera dalam RUU
tersebut, hal itu tidak lepas dari fakta yang
ada tentang berkembangnya koperasi
syariah di masyarakat.
“Maka atas dasar semangat dan nilai-
nilai demokrasi yang ada selama ini,
Muhammadiyah sependapat jika substansi
koperasi syariah itu ada dalam UU nantinya
ketika disahkan,” kata Sekretaris Umum
MEK-PPM, Mukhaer Pakkana dalam kajian
kebijakan publik RUU Perkoperasian yang
diselenggarakan oleh MEK-PPM di Gedung
PP Muhammadiyah Pusat, Jakarta, beberapa
waktu lalu.
Lebih jauh, Mukhaer memaparkan,
untuk mempertahankan substansi koperasi
syariah dalam RUU Perkoperasian,
pemerintah dan DPR bisa belajar dengan
regulasi sebelumnya, yakni UU Perbankan
Syariah. Ketika UU Perbankan Syariah
disahkan, ternyata mendorong maju dan
berkembangnya praktik bisnis syariah
di tanah air dan mampu memberikan
kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Belajar dari pengalaman itu, kata
Mukhaer, pengembangan koperasi syariah
akan mendorong sektor riil di akar rumput
akan semakin berkembang.
“Untuk itulah kami berharap kepada
berbagai pihak yang terlibat dalam
merumuskan RUU tersebut bisa
memperhatikan semangat dan nilai
tersebut. Apalagi negara-negara lain lebih
dulu mengembangkan sistem ekonomi
syariah,”ucap Mukhaer.
Kemudian dalam kajian tentang
perkoperasian, MEK-PPM memberikan
pandangan pemerintah sensitif dna
tidak menunda lagi pembahasan RUU
Perkoperasian. Sebab, koperasi merupakan
sebagai wadah ekonomi masyarakat
dalam akses perkuatan permodalan dan
kewirausahaan.
Kalau tidak ada
sanksi, UU yang
baru itu juga hanya
akan jadi macan
kertas dan tidak
ada gunanya lagi.
Fungsi perlindungan
kepentingan
publiknya sudah
tidak ada
5
MARET 2019
SEKRETARIAT
I
ndonesia mengangkat isu tentang
pentingnya koperasi sebagai wadah
bagi berbagai kegiatan wirausaha sosial
dalam konferensi negara ASEAN plus 3 di
Bangkok, dengan topik ”Social Enterprises”.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan
UKM, Meliadi Sembiring didampingi Kepala
Biro Perencanaan Kementerian Koperasi
dan UKM, Ahmad Zabadi dan Kepala
Bagian Koordinasi Perundang-undangan
Kementerian Koperasi dan UKM, Henra
Saragih dalam acara Konferensi tersebut di
atas yang dilaksanakan pada 6-8 Maret 2019
di Bangkok, Thailand.
“Semua yang melibatkan aktivitas
wirausaha sosial ini, dimana melibatkan
sejumlah besar masyarakat, maka
koperasilah yang paling cocok dalam
mengakomodir mereka,” kata Meliadi
Sembiring.
Acara itu digelar oleh ASEAN bekerja
sama dengan Department of Social
Development and Walfare, Ministry of Social
Development and Human Security, Social
Enterprise Thailand Assiociation, British
Council, dan United Nations Economic and
Social Communication for Asia and the
Pacic (United Nations ESCAP).
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan
dari 10 negara anggota tetap ASEAN dan
dihadiri oleh 3 negara partisipan, yaitu
Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Perwakilan negara diwakili dari unsur
pemerintahan dan pelaku wirausaha sosial.
Acara secara khusus dibuka oleh General
Chatchai Sarikulya, Deputy Prime Minister of
Thailand. Kemudian beberapa pelaku-pelaku
wirausaha sosial diberi kesempatan untuk
menjelaskan kegiatan usaha yang mereka
lakukan dan menyajikan dampak positif
aktivitas yang sudah diberikan kepada
masyarakat.
Isu mengenai wirausaha sosial beberapa
waktu terakhir hangat dibahas. Beberapa
negara, misalnya Korea Selatan telah
mengatur kegiatan wirausaha social di
negaranya dengan menerbitkan sertikat.
Dengan sertikat ini, negara dapat
mengetahui aktitas dari wirausaha sosial
dan jika diperlukan memberikan insentif
khusus. Bahkan di beberapa negara
wirausaha sosial ini pun sudah diatur
dalam undang-undang tersendiri, termasuk
Malaysia juga sudah mengatur mengenai
social enterprise ini. Sementara Thailand
sedang menyusun undang - undang
tentang wirausaha sosial.
Meliadi Sembiring sendiri berpendapat
memang agak sulit menentukan bentuk
usaha wirausaha sosial karena selain
melakukan usaha juga yang utama adalah
mengeksplore kehidupan sosial dari daerah
yang bersangkutan.
Meliadi Sembiring mengatakan, di
Indonesia saat ini sebenarnya telah banyak
pelaku usaha yang menerapkan diri sebagai
wirausaha sosial.
Pemerintah sejatinya telah
mempertimbangkan wirausaha sosial
masuk sebagai salah satu hal yang diatur
dalam Rancangan Undang-undang tentang
Kewirausahaan Nasional yang saat ini
dibahas di DPR.
Indonesia Angkat Isu Koperasi
di Forum ASEAN
6
KUR Pariwisata,
Menggenjot Kontribusi UMKM
PEMBIAYAAN
P
emerintah membidik secara khusus
pariwisata sebagai sasaran baru
penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Targetnya, UMKM yang bergerak
di sektor pariwisata semakin bertumbuh
dengan pembiayaan yang semakin mudah
diakses dengan bunga murah.
Potensi KUR pariwisata cukup prospektif
sejalan program pemerintah terkait 10
destinasi pariwisata baru: Danau Toba,
Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung
Lesung Banten, Kepulaun Seribu dan Kota
Tua DKI Jakarta, dan Borobudur di Jawa
Tengah. Kemudian, Semeru dan Tengger-
Bromo Jawa Timur, Mandalika NTB, Labuan
Bajo NTT, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan
Kepulauan Morotai.
“Diharapkan dengan banyaknya UMKM
menyerap KUR, bisa mendukung target
pemerintah mencapai 20 juta wisatawan
mancanegara dan 270 juta lokal tercapai,”
kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop
dan UKM Yuana Sutyowati.
Menurut Yuana, saat ini, kinerja UMKM
pariwisata belum maksimal karena besaran
alokasi dana APBN/APBD masih minim.
Belum lagi berbagai problem internal seperti
keterbatasan permodalan, manajerial,
sumber daya manusia, pengembangan
produk, teknologi, serta akses pasar. Namun,
masalah terbesar adalah pembiayaan karena
membatasi pertumbuhan dan peluang
investasi
Karena itu kata Yuana, sejalan dengan
kemudahan dalam mengakses kredit bank,
pemerintah juga melakukan pendampingan
untuk meningkatkan kapasitas pebisnis di
sektor pariwisata.
“Di Mandalika dan Danau Toba ada pusat
layanan terpadu dari pemerintah,” katanya.
Pemerintah sampai saat ini sudah
menyediakan 330 pendamping mencakup
seluruh sektor yang difasilitasi kredit usaha
rakyat. Mereka bertugas untuk membantu
pengajuan proposal yang layak. Di sektor
pariwisata saja terdapat 20 - 35 orang
sebagai pendamping penyaluran kredit
bersubsidi.
“Kami berharap semua upaya pemerintah
ini dapat meningkatkan motivasi pelaku
UMKM pariwisata dalam mengembangkan
pariwisata daerah. Kini para pelaku UMKM
pariwisata juga tidak perlu resah terkait
kendala modal, karena program KUR adalah
salah satu solusi masalah permodalan yang
ditawarkan oleh pemerintah,” kata Yuana
Kredit bersubdisi untuk sektor pariwisata
akan diimplementasikan dengan bunga
7%. Segmen penyalurannya dibagi menjadi
KUR mikro dan KUR kecil. Untuk segmen
mikro plafonnya maksimal Rp25 juta per
debitur, sedangkan KUR kecil antara Rp25
juta – Rp500 juta. Skema penyaluran KUR
pariwisata mempertimbangkan potensi dan
karakter bisnis pada masing-masing bidang
usaha yang digeluti calon debitur.
Terdapat 13 bidang usaha di sektor
pariwisata yang akan dibiayai melalui
program kredit usaha rakyat, di antaranya
usaha agen perjalanan wisata, sanggar seni,
pentas seni, serta penyelenggara meeting,
insentive, convention, dan exhibition (MICE).
Pelaku usaha akomodasi alias layanan
penginapan, penyedia makanan dan
minuman di kawasan wisata, hingga usaha
jasa info pariwisata juga bisa mengakses
KUR.
Bidang usaha lain yang difasilitasi, seperti
tempat pelayanan pariwisata (taman
tematik, museum, konsultan wisata, dan
pemandu wisata). Tak hanya itu, usaha
tirta atau usaha olahraga air (snorkeling,
diving, arung jeram, dan lain-lain) pun bisa
mengajukan pinjaman. Jasa transportasi
pariwisata, industri kerajinan, dan pusat
oleh-oleh juga diakomodir.
7
MARET 2019
Mendorong
Usaha Mikro
Berkoperasi
D
i tengah gencarnya upaya
Kementerian Koperasi dan UKM
melakukan reformasi koperasi,
mendorong masyarakat untuk berkoperasi
secara sadar dengan inisiatif tinggi tetap
dijalankan khususnya bagi kelompok mikro.
Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian
Koperasi dan UKM Prof. Rulli Indrawan
mengungkapkan, sepanjang 2018 lalu
pihaknya telah memfasilitasi Akta Pendirian
Koperasi sebanyak 648 akta koperasi. Tahun
ini, pihaknya menargetkan ada 800-1000
koperasi baru. Namun, karena keterbatasan
anggaran hanya menganggarkan fasilitasi
akta koperasi untuk 200 koperasi baru dan
akan ditambahkan secara bertahap.
Rulli menambahkan, fasilitasi akta
pendirian koperasi merupakan bagian
dari keberpihakan pemerintah dalam
mendorong pertumbuhan koperasi,
khususnya sekelompok masyarakat
yang berasal dari usaha mikro. “Dalam
pembuatan akta koperasi tersebut
dikenakan biaya pembuatan akta oleh
NPAK. Biaya itu dirasa memberatkan
pelaku usaha mikro yang akan mendirikan
koperasi, karena permodalan awal koperasi
yang dibentuk usaha mikro masih sangat
terbatas,” kata Rulli.
Oleh karena itu, kata Rulli, Kemenkop
UKM memandang perlunya program
fasilitasi akta pendirian koperasi bagi pelaku
usaha mikro. Juga agar pelaku usaha mikro
dapat terbantu untuk mendirikan koperasi.
Rulli juta menyebutkan bahwa bantuan dana
yang diterima koperasi sebesar Rp2,5 juta
untuk membayar notaris (NPAK).
Lebih dari itu, jelas Rulli, memasuki
tahun 2019 kinerja Petugas Penyuluh
Koperasi Lapangan (PPKL) akan ditingkatkan
peran dan fungsinya melalui beberapa
pendekatan. Pertama, terkait dengan
pembangunan database yang akan
merekam seluruh aktitas PPKL. “Sampai
2018, jumlah PPKL sebanyak 1.035 orang
yang tersebar di 33 provinsi dan 272
kabupaten/kota,” kata Rulli.
Konkritnya, kegiatan penyuluhan dan
pemasyarakatan koperasi akan diinput PPKL
ke dalam website www.ppklkemenkop.
id, sehingga seluruh pelaporan PPKL akan
tersimpan dengan baik. “Melalui website ini
juga akan terbangun prol koperasi binaan
yang memungkinkan terjadinya kolaborasi
antara koperasi,” kata Rulli.
Pendekatan kedua, posisi PPKL diperkuat
sebagai aktivator koperasi yang mencakup
aktivitas memberikan informasi, melakukan
pendataan (enumerator), melakukan
pendampingan (mentor), memberikan
semangat (motivator), dan menjadi media
penguhubung (kolaborator).
“Di era ekonomi digital saat ini, para PPKL
menggunakan ponsel dalam menjalankan
tugasnya sehari-hari. Selain mereka akan
membangun database rekam jejak aktivitas
penyuluhan dan rekam jejak koperasi
binaan, para PPKL juga akan melakukan
aktivitas melalui media sosial seperti FB,
Twitter, Instagram, dan YouTube. Sehingga,
branding koperasi dilakukan dan terangkum
dalam akun bersama yang bernama
penyuluh koperasi,” kata Rulli.
Ia berharap, pada 2019 ini para PPKL
yang merupakan ujung tombak pembinaan
koperasi di lapangan dapat mempercepat
penyampaian berbagai informasi dan
kebijakan yang dibuat Kemenkop UKM.
Dengan begitu, potensi dan peluang
pengembangan koperasi serta peningkatan
kualitas koperasi dari sisi kelembagaan,
usaha, dan keuangan dapat dikelola dengan
baik. “Tahun ini kita rencanakan merekrut
PPKL sebanyak 200 orang yang dialokasikan
bagi kabupaten/kota yang belum memiliki
PPKL,” kata Rulli.
KELEMBAGAAN
8
K
ementerian Koperasi dan UKM
mendorong koperasi di Indonesia
untuk melakukan hilirisasi produk
pertanian agar dapat mendongkrak
pendapatan petani sekaligus meningkatkan
ekonomi di pedesaan.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
Kemenkop dan UKM Victoria Simanungkalit
mengatakan pengembangan hilirisasi
(industrialisasi) pertanian tidak saja
ditujukan untuk meningkatkan jumlah
pasokan bahanpangan dan jenis produk
pangan di pasar, tetapi juga untuk
meningkatkan ekonomi di perdesaan.
Pada September 2017, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) meluncurkan gagasan
korporasi petani dengan tujuan agar para
petani terlibat dan mendapat nilai tambah
dari proses pengolahan hasil produksi
pertaniannya.
Dimana petani harus mampu masuk
ke industri, jangan lagi menjual produk
mentah tapi harus mampu mengolah untuk
memperoleh nilai tambah.
“Pemerintah sekarang sedang mendorong
koperasi skala besar yang mampu kelola
industri di perdesaan agar produk yang
dijual itu berupa komoditi bernilai tambah
bagi petani anggota koperasi,” katanya
baru-baru ini.
Menurut Victoria, tantangan terbesar
industri pengolahan adalah kontinuitas
pasokan bahan baku. Kerap kali industri
terhenti karena putusnya pasokan bahan
baku karena berbeda kepentingan antara
kepentingan industri untuk memperoleh
harga bahan baku murah dengan
kepentingan petani untuk memperoleh
Koperasi Didorong
Lakukan Hilirisasi
Produk Pertanian
PRODUKSI DAN PEMASARAN
harga jual yang tinggi.
Akan tetapi, lanjut Victoria, permasalahan
ini dapat teratasi apabila industri dimiliki
oleh petani karena keuntungan pabrik
adalah juga keuntungan petani.
“Namun demikian akan sangat rumit
apabila setiap individu petani langsung
berperan sebagai shareholders dalam
industri tersebut sehingga diperlukan
lembaga koperasi yang akan berperan
sebagai shareholders dimana koperasi
sendiri adalah milik petani,” katanya.
PUSKUD Jateng, KUD Pringgodani dan
KSU Citra Kinaraya (Kab. Demak), serta
KUD Bayan (Kab. Purworejo) menyambut
gagasan tersebut dan bersama-sama
menggagas proyek pendirian pabrik beras
modern 100 persen milik petani yang
nantinya akan menghasilkan beras kualitas
premium dan juga specialty.
Pabrik beras tersebut rencananya akan
didirikan di wilayah Kabupaten Sragen
dengan nilai investasi sebesar Rp40 miliar
dan berkapasitas produksi 120 ton gabah
(input) per hari yang bahan bakunya akan
dipasok dari Kabupaten Demak, Kabupaten
Purworejo, dan Kabupateb Sragen.
Keempat entitas koperasi tersebut
mendapat pendampingan dari Agriterra
selaku konsultan bisnis. Agriterra adalah
NGO asal Belanda yang pada November
2018 lalu menandatangani Memorandum
Saling Pengertian (MSP) dengan
Kementerian Koperasi dan UKM Republik
Indonesia tentang Pengembangan Korporasi
Petani Model Koperasi untuk Hilirisasi/
Industrialisasi Sektor Pertanian.
9
MARET 2019
P
elatihan vokasional di bidang
kewirausahaan menjadi
program prioritas Deputi Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini
seiring dengan keinginan Presiden Joko
Widodo untuk lebih meningkatkan dan
pembangunan kualitas SDM.
Untuk meningkatkan kualitas SDM di
bidang kewirausahaan tersebut, Deputi
Bidang SDM Kemenkop dan UKM, akan
lebih memperbanyak praktek ketimbang
teori-teori, dengan proporsi 70:30.
“Oleh karena itu, kita akan tetap
menggelar pelatihan, baik kewirausahaan
dan perkoperasian. Jenis pelatihannya
disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat setempat,” kata Deputi Bidang
Pengembangan SDM Kementerian Koperasi
dan UKM, Rully Nuryanto.
Tahun ini, pengembangan kewirausahaan
akan menyasar 8.790 calon wirausaha
melalui pemasyarakatan kewirausahaan,
pelatihan kewirausahaan, pelatihan
technopreneur, dan kewirausahaan
sosial. Tak hanya itu, Kemenkop pun akan
melakukan peningkatan kualitas SDM KUKM
bagi 3.500 pelaku UMKM melalui pelatihan
vokasi.
Bukan hanya itu, untuk 2019 ini, Deputi
bidang Pengembangan SDM juga akan
meningkatkan pengembangan SDM usaha
mikro dan kecil bagi 500 pemuda melalui
fasilitasi magang. Pihaknya akan menggelar
program magang tersebut di lima provinsi,
yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan
Sumatera Selatan. Masing-masing provinsi
sebanyak 100 orang.
“Beda dengan tahun lalu, program
magang tahun ini akan kita terapkan
lintas provinsi. Contohnya, dari 100 orang
pemuda magang di Kalimantan Selatan,
90 orang magang di wilayah Kalimantan,
sementara 10 orang lainnya dimagangkan
di Yogyakarta. Tujuannya tetap sama, yaitu
meningkatkan kualitas SDM pelaku KUKM,”
ujar Rully.
Dalam meningkatkan daya saing UMKM
melalui kewirausahaan, Kemenkop akan
terus konsisten mendukung tumbuhnya
wirausaha lokal, antara lain menumbuhkan
program Gerakan Kewirausahaan Nasional
(GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha
(GMP). Kemenkop akan melakukan kerja
sama dengan perguruan tinggi seluruh
Indonesia dan pelatihan bagi 7.050
mahasiswa, sarjana, generasi muda,
kelompok masyarakat strategis lainnya.
Rully menambahkan, pihaknya juga akan
menggelar program peningkatan kualitas
SDM koperasi bagi 4.530 pelaku koperasi
melalui pelatihan perkoperasian, hingga
peningkatan standarisasi dan sertikasi bagi
2.010 pelaku koperasi dan UMKM melalui
pelatihan dan uji sertikasi kompetensi SDM
KUKM.
Kemenkop tahun ini telah mengalokasikan
anggaran untuk pelatihan dan
pendampingan di kabupaten/kota melalui
mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK)
sebesar Rp 200 miliar dengan sasaran
peserta pelatihan sebanyak 56.056 orang
dan pendamping sebanyak 1.279 orang.
Menyiapkan Wirausaha Tangguh
yang Berdaya Saing
PENGEMBANGAN SDM
10
RESTRUKTURISASI USAHA
T
ak bisa dipungkiri, beberapa
daerah di Indonesia yang terkena
bencana alam berdampak kepada
keberlangsungan usaha Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) di
wilayah tersebut. Lantaran itu, Kementerian
Koperasi dan UKM pun bakal melakukan
restrukturisasi usaha.
“Khususnya yang terkait dengan KUMKM
yang memiliki pinjaman kepada lembaga
keuangan, telah dilakukan koordinasi
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam
rangka melakukan restrukturisasi usaha,”
kata Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik.
Meski begitu, Damanik mengatakan,
pihaknya tidak memiliki kewenangan
terkait restrukturisasi kredit UMKM atau
Kredit Usaha Rakyat (KUR) tapi ada di OJK.
Kemenkop berkoordinasi dengan OJK
untuk menangani nasib KUMKM di wilayah
bencana karena jumlah yang terdampak
bencana sangat banyak.
Di Provinsi Bali, jumlah debitur KUR
sebanyak 24,955 unit dengan outstanding
Rp2,2 triliun telah direstrukturisasi sebanyak
84 debitur dengan outstanding Rp61 miliar.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah
debitur KUR 12,214 unit dengan outstanding
Rp227 miliar telah direstrukturisasi sebanyak
6,365 debitur dengan outstanding Rp107,9
miliar.
Sedangkan, jumlah debitur non KUR
sebanyak 11,682 unit dengan outstanding
Rp1,17 triliun telah direstrukturisasi
sebanyak 4,457 unit dengan outstanding
Rp634,6 miliar. Di Sulawesi Tengah
(Sulteng), jumlah debitur KUR 57,443 unit
dengan outstanding Rp1,32 triliun telah
direstrukturisasi sebanyak 9,805 debitur
dengan outstanding Rp283,3 miliar.
Selanjutnya jumlah debitur non KUR
sebanyak 43,467 unit dengan outstanding
Rp3,82 triliun telah direstrukturisasi
sebanyak 12,520 unit dengan outstanding
Rp2,38 triliun. Sementara di Banten,
jumlah debitur KUR 1.077 unit dengan
outstanding Rp16,3 miliar. Sedangkan,
jumlah debitur non KUR sebanyak 411
unit dengan outstanding Rp39,4 miliar.
Di Lampung, jumlah debitur KUR 82 unit
dengan outstanding Rp2,9 miliar. Jumlah
debitur non KUR sebanyak 99 unit dengan
outstanding Rp6 miliar.
Sementara itu, realisasi kegiatan
penanganan dampak bencana oleh
Kemenkop pada 2018, di antaranya
memberikan bantuan pemerintah sebesar
Rp450 juta kepada 100 KUKM yang
terdampak bencana di tiga Kabupaten di
Aceh (Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun). Kedua,
menyelenggarakan berbagai kegiatan
Bimbingan Teknis di NTB, di antaranya
pelatihan anyaman berbahan baku ketak
bagi 30 UMK.
Pelatihan pengolahan pembuatan dodol
bagi 30 UMK, pelatihan pengolahan
gula dan dodol bagi 30 UMK, pelatihan
pengolahan ubi dan pisang bagi 30 UMK,
pelatihan pengolahan jambu mete dan
keripik pisang bagi 30 UMK, serta motivasi
Usaha bagi 50 UMK. “Untuk 2019, kami
sudah memiliki Rencana Aksi Tahun 2019
dengan memberikan bantuan pemerintah
melalui aneka program,” kata dia.
Bersama OJK, Kemenkop Restrukturisasi
KUMKM di Wilayah Bencana
11
MARET 2019
M
eski di kepengurusan koperasi
sudah ada fungsi pengawasan
berupa Badan Pengawas yang
dipilih anggota, pengawasan terhadap
kinerja dan operasional koperasi di seluruh
Indonesia dinilai sangat penting. Hal ini
demi terwujudkanya koperasi yang sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
Oleh karena itu, Deputi Bidang
Pengawasan Kementerian Koperasi dan
UKM tahun ini akan terus mematangkan
pelaksanaan pengawasan koperasi.
Pengawasan koperasi itu di antaranya
terkait dengan kepatuhan terhadap legal,
keuangan, transaksi, perizinan, badan
hukum, organisasi, dan sebagainya.
“Untuk KSP (Koperasi Simpan Pinjam) atau
koperasi yang memiliki unit simpan pinjam,
diantaranya terkait penghimpunan dana
anggota, hingga mengontrol penyaluran
dana koperasi,” kata Deputi Pengawasan
Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.
Untuk itu, Deputi Pengawasan akan
terus mengembangkan Satgas Pengawas
Koperasi sebagai lokomotif terdepan dalam
pengawasan koperasi di seluruh Indonesia.
“Hingga saat ini, kita terus perjuangkan
status dari tenaga Satgas ini menjadi jabatan
fungsional,” kata Suparno.
Ia menjelaskan, dari total 142.142 unit
koperasi di seluruh Indonesia, 99,64
persen di antaranya adalah kewenangan
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, untuk
melakukan pengawasan, pemeriksaan,
dan penilaian kesehatan sesuai dengan
UU 23/2004 tentang Pemda. “Sudah ada
sebanyak 1.712 orang PNS di setiap provinsi
lima orang dan kabupaten/kota tiga orang
untuk meningkatkan koordinasi serta
pengawasan koperasi.”
Kendati demikian, yang harus menjadi
perhatian adalah meskipun tugas
pengawasan, pemeriksaan serta penilaian
kesehatan koperasi merupakan kewajiban
pemda, masih ada pemda yang belum atau
kurang mengalokasikan anggaran dan
SDM yang kompeten untuk melaksanakan
tugas tersebut. Bahkan, masih bisa dihitung
dengan jari jumlah koperasi di wilayaj
kabupaten/kota yang belum melaporkan
keuangannya sebagai satu kewajiban.
Sementara untuk 516 koperasi berskala
nasional yang menjadi tugas Kementeran
Koperasi dan UKM, 288 koperasi di
antaranya telah dilakukan pemeriksaan.
Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan.
Pertama, masalah kelembagaan
koperasi yaitu izin usaha simpan
pinjam, izin pembukaan kantor cabang,
perubahan anggaran dasar, koperasi
tidak melaksanakan RAT, belum memiliki
peraturan khusus, SOM, hingga SOP.
Kedua, ditemukan koperasi yang
dipailitkan oleh anggota atau pihak ketiga.
Sudah ada tujuh koperasi di Jakarta, Jawa
Timur, Makassar, dan sebagainya, yang
tengah berproses pailit di Pengadilan
Negeri.
Ketiga, ditemukan masih terbatasnya
jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk KSP
berbasis syariah.
Terkait dengan banyaknya laporan
dari masyarakat tentang penipuan yang
mengatasnamakan atau berkedok koperasi,
Suparno menegaskan bahwa pelaku
bukannya koperasi. Mereka hanya berkedok,
mencatut, atau atas nama koperasi
tapi tidak menjalankan prinsip-prinsip
perkoperasian yang baik dan benar.
Suparno menyebut beberapa kasus
penipuan berkedok koperasi melalui fasilitas
SMS. Di antaranya menyangkut nama KSP
Nasari, KSP Utama Karya, KSP Anugerah,
dan kasus terakhir KSP Sejahtera Bersama.
PENGAWASAN
Pelaksanaan
Pengawasan
Koperasi
Dimatangkan
12
S
arung merupakan bagian dari
sejarah warisan budaya Indonesia
yang mewarnai tata cara berpakaian
masyarakat. Namun, dalam perjalannya
pemakaian sarung lebih lekat dengan
kegiatan ibadah, para santri atau upacara
budaya dan keagamaan.
Sarung belum menjadi bagian kehidupan
masyarakat sehari-hari, apalagi kaum muda
atau generasi milenial. Karena itu, sejumlah
kementerian/lembaga berkolaborasi
menggelar festival sarung sebagai upaya
menjadikan sarung sebagai new lifestyle
atau gaya hidup baru. Sarung sebagai
gaya hidup adalah sebuah konsep untuk
menjadikan sarung sebagai produk fesyen
yang tidak hanya digunakan saat beribadah,
namun juga digunakan untuk kegiatan
sehari-hari baik formal maupun informal,
laki-laki maupun perempuan.
“Acara ini sekaligus untuk
mempromosikan sarung sebagai salah
satu warisan budaya Indonesia dan
mentransformasikan sarung sebagai gaya
hidup modern bagi generasi milenial,” kata
Direktur Utama Smesco Indonesia, Emilia
Suhaimi di sela pembukaan Pameran dan
Festival Sarung Indonesia 2019 di kawasan
GBK, Jakarta.
Dalam upayanya membumikan sarung
di masyarakat, pemerintah juga bakal
melakukan kerja sama dengan desainer-
desainer mode agar sarung semakin
disukai generasi milenial. Apabila sarung
telah membumi dan sudah menjadi
budaya di semua lapisan masyarakat maka
sektor Industri dan usaha mikro kecil dan
menengah ikut menikmati berkah dan
ekonomi kerakyatan kembali bergeliat.
“Sarung itu budaya kita yang erat
kaitannya dengan ekonomi rakyat, UKM
pengrajin sarung. Sayangnya, saat ini di
beberapa daerah seperti di Majalaya banyak
pabrik dan pengrajin sarung yang sudah
tutup, tinggal bangkai-bangkai mesin yang
tidak beroperasi. Beruntung Smesco masih
memiliki koleksi disain dan motif sarung
Majalaya,” ujar Emilia.
Dalam festival bertema “Sarung Sebagai
Identitas Budaya Pemersatu Bangsa”
tersebut, Kementerian
Koperasi dan UKM berperan menjadi
“leading” sektor. Selain itu, Lembaga
Layanan Pemasaran (LLP) KUKM atau
Smesco Indonesia ikut berpartisipasi dengan
membuka displai Rumah Sarung Indonesia
(Rusari).
Terkait keberadaan Rusari ini, kata Emilia,
menjadi prototype di pameran dan Festival
Sarung Indonesia, sekaligus merupakan
sarana edukasi, promosi, dan pemasaran
sarung-sarung unggulan dari berbagai
provinsi di Indonesia. Selain itu juga menjadi
pusat koleksi/khasanah dan referensi
terbaik untuk mendapatkan sarung-sarung
unggulan.
Di stand prototype Rusari yang ada di
GBK digelar koleksi sarung-sarung dari
16 provinsi, juga 2 stand khusus provinsi/
kabupaten yang terkena bencana ikut
dihadirkan dalam gelaran acara tersebut
dengan membawa sarung-sarung dan
produk lainnya yang masih tersisa setelah
kejadian bencana.
“Mereka telah mendapatkan bantuan dari
Kementerian Koperasi dan UKM yaitu dari
Kabupaten Sigi, Provinsi Lampung, Lombok,
Donggala, dan Banten,” papar Emilia.
LLP
-
KUKM
Menjadikan Sarung
Gaya Hidup Milenial
13
MARET 2019
Dana Bergulir akan Disalurkan
Langsung ke Usaha Mikro
LPDB
-
KUMKM
L
embaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (LPDB-KUMKM)
Kementerian Koperasi dan UKM memiliki
strategi baru untuk menyalurkan kredit.
Kali ini, LPDB akan menyasar langsung
pelaku usaha mikro dengan menggunakan
sistem penyaluran berbasis digital atau
penggunaan teknologi informasi.
“Penyaluran dana bergulir langsung ke
usaha mikro ini melalui platform digital
dan memiliki batas pinjaman minimal Rp
10 juta dan maksimal Rp 50 juta dengan
suku bunga sekitar 7 persen per tahun,”
ujar Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman
Setyo.
Saat ini regulasi penyaluran langsung ke
pelaku usaha mikro telah selesai dan akan
diuji publik dengan menghadirkan ahli dan
stakeholder terkait. Hasil uji publik akan
menjadi diserahkan ke Menteri Koperasi
dan UKM untuk ditandatangani, sehingga
penyaluran langsung ke usaha mikro dapat
segera dilakukan.
Braman mengatakan selama ini
penyaluran dana bergulir belum dapat
dilakukan secara langsung namun melalui
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB),
dan Lembaga Keuangan Bank (LKB). Hal itu
mengacu pada Permenkeu No. 75 Tahun
2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi
dan UKM.
“Jadi penyaluran dana bergulir ke usaha
mikro menjadi strategi kami di tahun 2019.
Karena selama ini, menurut PMK Nomor
75 tahun 2011, LPDB-KUMKM hanya bisa
menyalurkan melalui Koperasi, UKM yang
telah berbadan hukum dan LKB/LKBB.
Harapannya dengan menggunakan digital
ini dapat memberikan approval pinjaman
secara cepat,” terang Braman.
Selain itu, untuk melayani seluruh mitra
di hampir seluruh Indonesia, LPDB-KUMKM
juga mengembangkan sistem digital IT Core
Micro Financing System (CMFS). Aplikasi ini
hadir sebagai solusi atas keterbatasan LPDB-
KUMKM yang tidak diperkenankan memiliki
kantor cabang.
“CMFS memiliki tur yang
menghubungkan antara calon mitra
langsung ke front oce, risk management,
administrasi, portofolio manajemen dan
proses pendampingan secara online.
Nantinya calon mitra akan menikmati
layanan melalui satu portal berbasis
website dan mobile ketika mulai mengakses
informasi, melakukan pengisian proposal,
memonitor pembayaran, hingga melakukan
pelaporan pemanfaatan dana tersebut,” jelas
Braman.
Pada tahun 2019 ini LPDB menargetkan
penyaluran dana bergulir kepada koperasi
dan UMKM sebesar Rp1,5 triliun. Diharapkan
dari target tersebut sebanyak Rp975 miliar
terserap dengan skema konvensional.
Sementara sisanya sebesar Rp525 miliar
terserap dengan skema syariah.
Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto
mengatakan LPDB KUMKM memiliki
beberapa strategi dalam menyalurkan
dana bergulir. Pertama, LPDB KUMKM
akan lebih meningkatkan porsi penyaluran
dana bergulir langsung ke koperasi dan
UKM ketimbang ke LKB dan LKBB. Kedua,
LPDB akan meningkatkan kerjas ama
dengan dinas-dinas koperasi, termasuk
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), yang
ada di daerah. Ketiga, LPDB KUMKM akan
lebih proaktif dengan memperbanyak pola
jemput bola dengan mendatangi potensi-
potensi yang ada di seluruh Indonesia.
14
Koperasi itu Model
Perusahaan Futuristik
Suroto
M
enyebut nama Suroto, pasti
langsung ingat dengan koperasi.
Ya, alumnus Universitas Jenderal
Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa
Tengah itu sepertinya terlahir untuk dunia
koperasi. Sejak mahasiswa, pria berkacamata
ini sudah menjadi aktivis perkoperasian. Ia
adalah ketua koperasi mahasiswa sekaligus
pencetus serta pendiri Koperasi KOPKUN
dan Koperasi Bina Usaha Mandiri Profesional
(KBUMP).
Suroto memang unik. Ia sosok muda yang
langka yang menekuni dan mempunyai
ketertarikan yang besar terhadap koperasi.
Hingga sekarang hari-harinya penuh
dengan aktivitas di perkoperasian. Aktif
dalam berbagai kegiatan koperasi baik di
tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.
Suroto terlibat dalam pengelolaan institusi
strategis kampus seperti pengembangan
jurnal, organisasi petani, pusat studi, teater,
dan lain-lain.
Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi
Unsoed pada 2004, ia bekerja juga di bidang
koperasi, yakni sebagai manajer KBUMP
dan Project Manager proyek pengembangan
koperasi paska tsunami di Aceh dari ICA
(International Co-operative Alliance). Ia pun
menjadi anggota komite pemuda koperasi
(ICA) untuk Asia dan Pasik, mendirikan dan
menjadi ketua pengurus Yayasan Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Koperasi
(LePPeK), lalu menjadi Ketua Lembaga Kajian
Pembangunan Koperasi Indonesia (LSP2I)
sampai Oktober 2013.
Kini ia menjadi Ketua Asosiasi Kader
Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) sejak
2011 dan Wakil Ketua Induk Koperasi Usaha
Rakyat (INKUR) sejak 2015, dan Ketua
Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi (KOSAKTI)
sejak 2015. Ia terus aktif mendorong
pengembangan pusat studi perkoperasian
SOSOK
15
MARET 2019
di kampus-kampus, dan lahirnya koperasi di
kalangan serikat pekerja.
Emagz berkesempatan mewawancarai dan
menggali lebih dalam pemikirannya soal
koperasi. Berikut petikan wawancaranya.
Apa itu sebenarnya koperasi?
Sebetulnya koperasi itu adalah sebuah
organisasi perusahaan yang demokratis
yang memungkinkan setiap orang punya
hak untuk mengambil keputusan yang
sama dalam sebuah bisnis, di seluruh
sektor, apakah itu sektor privat atau publik.
Sebetulnya koperasi itu cocok bagi semua
orang yang ingin berbisnis ataupun hanya
sekedar menjadi konsumen.
Koperasi adalah model perusahaan
yang futuristik dan sangat relevan dengan
perkembangan zaman saat ini.
Koperasi berdimensi luas, selain sebagai
badan usaha koperasi itu juga sebagai
gerakan, gerakan perubahan sosial
untuk ciptakan keadilan, perdamaian,
kebersamaan, persamaan, demokrasi dan
lain sebagainya.
Prof Joseph Stigliz, penerima penghargaan
Nobel Ekonomi pernah mengatakan, dunia
harus belajar dari gerakan koperasi karena
koperasi itu adalah model ekonomi yang
berperan penting untuk atasi kesenjangan
seperti yang jadi masalah dunia saat
ini. Sedangkan Paus Fransiscus malahan
membuat pernyataan yang mengagetkan
bahwa andaikan pemimpin dunia itu
paham apa ideologi koperasi, apa itu
gerakan koperasi dan apa itu perusahaan
koperasi, maka dunia tidak akan seburuk
ini. Ini adalah jawaban yang sangat penuh
kedalaman dalam pahami koperasi.
Bagaimana Anda melihat koperasi di
Indonesia?
Koperasi di Indonesia saat ini sebetulnya
menghadapi masalah yang mendasar.
Masalahnya sudah di tingkat paradigma.
Koperasi seperti yang saya sebut tadi, hanya
dipahami masyarakat kita sebagai salah satu
jenis badan usaha yang kecil-kecil.
Padahal koperasi itu sebetulnya
berbeda dengan badan usaha lain karena
menempatkan manusia lebih tinggi
peranannya di atas modal material semata.
Modal material penting, tapi hanya sebagai
alat bantu manusia untuk mendapatkan
manfaat dan kesejahteraan, bukan sebagai
penentu seperti yang berjalan dalam logika
bisnis kapitalistik, dimana pemilik modal
terbesarlah yang tentukan kebijakan bisnis.
Masalah selanjutnya, koperasi di Indonesia
juga mengalami masalah regulasi sampai
dengan kebijakan. Dalam diagnosis kami,
regulasi-regulasi yang ada banyak yang
diskriminatif terhadap koperasi, bahkan
produk perundang-undangan kita banyak
yang menyingkirkan atau mengeliminasi
koperasi. Contohnya UU Rumah Sakit
yang menyebut rumah sakit privat harus
dalam bentuk badan hukum perseroan, lalu
UU BUMN yang menempatkan koperasi
bukan sebagai badan hukum yang setara
sebagai badan hukum BUMN tapi hanya
dijadikan sebagai penerima belas kasihan
dalam bentuk alokasi dana Corporate Social
Responsibility (CSR) mereka, dan banyak
lagi. Satu yang masif adalah peraturan
setingkat Menteri yang coba memaksakan
badan hukum BUMDes hanya boleh dalam
bentuk Perseroan. Apa sebetulnya salah
koperasi? Ini bentuk penghinaan terhadap
ekonomi konstitusi sebetulnya.
Sementara itu, dalam soal kebijakan,
koperasi ini dilempar dari lintas bisnis
modern. Dikavling hanya sebagai urusan
satu kementerian saja dan mengurus hal-hal
kecil saja.
Bagaimana seharusnya koperasi yang
ideal?
Koperasi idealnya, ya diberikan perlakuan
yang sama. Apapun yang bisa dilakukan
oleh badan hukum perseroan harusnya
juga boleh dilakukan oleh koperasi. Jangan
dibeda-bedakan.
Banyak sekali kasus di lapangan. Misalnya
untuk ikut tender barang dan jasa dari
pemerintah hanya boleh badan hukum
perseroan. Kemudian ketika mengakses
program juga hanya boleh usaha
perorangan. Banyak sekali kementerian
dan lembaga yang perlakukan secara
diskriminatif terhadap koperasi.
Kalau mau lebih maju dari itu juga
sebetulnya bisa juga memberikan
pembedaan terhadap koperasi misalnya
dalam urusan pajak. Di luar negeri, sebut
saja Singapura dan Filipina itu memberikan
pembebasan pajak atau tax free ke
koperasi karena koperasi dianggap telah
melaksanakan salah satu prinsip pajak itu
sendiri, keadilan. Jadi koperasi dibebaskan
dari pajak sebagai hak moralnya. Seperti
Singapura misalnya, ketika satu koperasi
namanya NTUC Fair Price itu menguasai 73
persen pasar ritel di negara itu diprotes oleh
perusahaan swasta kapitalis. Pemerintah
mereka jawabnya gampang saja, kalau
16
mereka mau berubah jadi koperasi juga
akan diberikan pembebasan pajak.
Jadi idealnya, koperasi itu harus
dibolehkan dan diperlakukan yang sama
dengan badan hukum lainya dalam
mengakses sumber daya. Kalau ada yang
beda ya diperlakukan secara berbeda seperti
halnya dalam soal pajak tadi. Apa yang
sama ya disamakan, apa yang beda jangan
disamakan.
Sementara itu, dalam soal kebijakan,
seluruh sektor harus diintegrasikan. Perlu
semacam Kebijakan Nasional Perkoperasian
yang mengikat seluruh sektor untuk
kembangkan koperasi.
Bagaimana meningkatkan keterlibatan
milenial dalam koperasi?
Kita akan mendapati suatu kondisi bonus
demogra yang puncaknya nanti akan
terjadi sekitar tahun 2030, dimana struktur
penduduk kita akan diisi oleh anak-anak
muda usia produktif kurang lebih hingga 70
persen. Jadi koperasi di masa datang akan
diisi oleh anak-anak muda generasi milenial
dan generasi Z. Nah, generasi milenial dan
generasi Z yang dunia dan tantangannya
sudah berubah ini harus dilibatkan dalam
koperasi dengan membaca perilaku mereka.
Mereka ini adalah generasi multitasking
yang sudah terbiasa dengan dunia gadget,
profesi-profesi baru dan kegemaran baru
telah berubah secara drastis. Maka koperasi
juga harus melakukan perubahan drastis
agar mereka mau dan terlibat dengan
koperasi. Caranya, koperasi dan pemerintah
harus melakukan pendekatan yang cocok ke
mereka.
Koperasi dan pemerintah harus
mempromosikan keunggulan koperasi ke
sektor-sektor bisnis yang menarik bagi
mereka. Semisal perlman, fashion, life
style, kuliner, dan lain sebagainya. Koperasi
harus direposisi kembali,. Jika generasi
milenial menganggap koperasi itu tua,
dan didominasi usaha simpan pinjam
harus direposisi. Koperasi itu gaul dan bisa
dikembangkan ke seluruh sektor. Kalau
koperasi dianggap kecil-kecil dan lemah,
perlu dikasih contoh-contoh serius bahwa
koperasi itu bisa menjadi perusahaan besar
seperti misalnya SUNKIST Co-operative
Growers, Ace Hardware, Fonterra, dan lain
sebagainya.
Bagaimana seharusnya peran pemerintah
dalam mendukung koperasi?
Pemerintah harus kembali ke fungsi
strategisnya sebagai regulator dan
fasilitator. Sebagai regulator pemerintah
harus mengembalikan citra koperasi di
masyarakat dengan membentuk regulasi
yang baik dan kebijakan yang baik.
Semua produk regulasi yang
menghambat koperasi harus diperbaiki.
Termasuk UU Perkoperasian yang
ada saat ini. Pemerintah harus tegas
untuk melawan kelompok-kelompok
kepentingan elit lama yang selama ini
terus berusaha merusak citra koperasi
sebagai tempat mengemis bantuan.
Kembalikan citra koperasi dengan
segera selesaikan pembubaran koperasi
papan nama dan rentenir baju koperasi
yang ada di masyarakat saat ini. Kemudian
fasilitasi dan promosikan keunggulan
koperasi agar persenyawaan bisnis koperasi
itu berjalan dengan alamiah dan bukan
dengan iming-iming bantuan yang selama
ini telah merusak prakarsa masyarakat untuk
membangun koperasi.
17
MARET 2019
Koperasi Terbesar Nasional yang
Lahir dari Pondok Pesantren
Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT UGT Sidogiri
K
operasi Simpan Pinjam Syariah BMT
UGT Sidogiri, lahir dari komunitas
Pondok Pesantren Sidogiri di
Pasuruan pada tahun 2000. Namun koperasi
yang masih berusia remaja ini, telah tercatat
sebagai salah satu koperasi terbesar secara
nasional dengan nilai aset mencapai Rp2,25
triliun.
Pencapaian KSPS Sidogiri sebagai koperasi
papan atas di tanah air tidak mudah. Hal itu
merupakan hasil kerja keras dari pengurus
dan anggota hingga menjadi koperasi yang
berdiri dengan manajemen modern.
Bagi komunitas Pondok Pesantren
Sidogiri, KSPS BMT Sidogiri bukan satu-
satunya koperasi yang berdiri. Tahun
1961, disebut-sebut sebagai jejak awal
pembangunan koperasi di Pondok Pesantren
Sidogiri. Seiring dengan semakin banyaknya
alumni, jiwa koperasi rupanya terus hidup di
antara mereka. Hingga kemudian pendirian
koperasi berlanjut dengan lahirnya koperasi
BMT Maslahah tahun 1997, selanjutnya
koperasi BMT SUGT Sidogiri tahun 2000 dan
kemudian Koperasi Agro beroperasi tahun
2008 dan koperasi-koperasi lainnya.
KSPS BMT UGT Sidogiri didirikan oleh
orang-orang yang tergabung dalam
kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok
Pesantren Sidogiri yang profesinya adalah
guru, pimpinan madrasah, alumni Pondok
Pesantren Sidogiri dan para simpatisan yang
menyebar di wilayah Jawa Timur.
Koperasi BMT UGT Sidogiri belum ini lama
melakukan Rapat Tahunan Anggota (RAT)
ke-18 pada 23 Februari 2019. Ketua BMT
UGT Sidogiri pada saat itu H. Mahmud Ali
Zain mengatakan ekonomi yang berorientasi
kepentingan orang banyak sebagai
golongan ekonomi keumatan atau ekonomi
kerakyatan.
“Gerakan koperasi merupakan kelompok
ekonomi keumatan atau ekonomi
kerakyatan. Manfaat koperasi telah banyak
dirasakan oleh anggotanya juga masyarakat
Indonesia,” kata Ali Zain yang pada RAT
tersebut berakhir masa kepengurusannya.
Dalam paparannya, Ali Zain mengatakan
Koperasi BMT UGT Sidogiri terus mengalami
pertumbuhan. Meski ia mengakui
perlambatan ekonomi nasional cukup
mempengaruhi kinerja koperasi namun
dipastikan tetap terjadi pertumbuhan.
Koperasi mampu membukukan Sisa Hasil
Usaha (SHU) setelah zakat dan beban
Rp71,775 miliar. Koperasi selalu mematok
SHU sebesar 15 persen setiap tahun.
Jumlah keanggotaan koperasi pada 2013
hanya 8.871 orang dan jumlah itu menanjak
menjadi 18.060 orang tahun 2018 dengan
INSPIRASI KOPERASI
18
jumlah anggota luar biasa 432.223 orang.
Aset koperasi tahun 2013 baru mencapai
Rp 1,06 triliun namun tahun 2018 meningkat
dua kali lipat menjadi Rp2,25 triliun.
Koperasi ini juga menciptakan lapangan
kerja bagi 1.590 orang dan memiliki 288
kantor di seluruh Indonesia.
Sebagai koperasi berbasis simpan
pinjam syariah, BMT UGT Sidogiri telah
menyalurkan pembiayaan hingga Rp1,03
triliun tahun 2018. Selain itu, setiap tahun
koperasi selalu menyalurkan zakat yang
tercatat telah mencapai Rp8,6 miliar tahun
2017 melonjak dari tahun 2013 yang
besarnya Rp 5,2 miliar.
Berdasarkan laporan pengurus, KSPS BMT
UGT Sidogiri menunjukkan rasio keuangan
tahun 2017 dalam bentuk capital adequacy
ratio (CAR) sebesar 18,58 persen, non
performing nancing (NPF) sebesar 2,61
persen, nancing to deposit ratio (FDR)
sebesar 74, 13 persen, serta return on equity
(ROE) 20,63 persen.
“Dengan pencapaian ini kami berharap
agar kinerja tersebut terus dipertahankan
oleh pengurus dan pengelola KSPPS BMT
UGT Sidogiri,” katanya.
Ali Zain juga mengemukakan koperasi
BMT UGT Sidogiri mendapat kepercayaan
yang tinggi dari mitra lembaga keuangan
lainnya. Hal itu terlihat dari kemitraan
dengan bank yang berjalan saat ini dengan
Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank
BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank
DKI Syariah dan Bank Jatim Syariah. Mitra
non bank, yakni Inkopsyah BMT, PT Bahana
Artha Ventura dan PT Pos Indonesia.
Hal ini akan memberikan semangat
kepada pihak manajemen koperasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya kepada
para anggota dan mitranya.
“Koperasi BMT UGT Sidogiri juga turut
berperan dalam program pemerintah
mengurangi angka kemiskinan dengan
memberikan pembiayaan kepada usaha
mikro melalu program Kredit Ultra Mikro,”
jelas Ali Zain. Pada tahun 2018, Koperasi
BMT UGT Sidogiri menyalurkan dana Rp50
miliar kepada 11.104 anggota.
Peran Koperasi BMT UGT Sidogiri sebagai
partner pemerintah dalam penyaluran Kredit
Ultra Mikro (UMi) mendapat apresiasi dari
Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga
yang hadir pada RAT tersebut. Menteri
juga menyebutkan Koperasi BMT UGT
Sidogiri telah memberi kontribusi terhadap
peningkatan PDB koperasi secara nasional
dari 1,7 persen tahun 2014 menjadi 4,48
persen pada 2017.
Selain mendorong agar koperasi syariah
terus meningkatkan pertumbuhan PDB,
Menkop UKM berharap agar kualitas KSPPS
terus diperhatikan. Menteri menegaskan
koperasi yang berkualitas akan berdampak
terhadap pemerataan dan kesejahteraan
para anggota.
Hadapi Tantangan
Ali Zain mengatakan menghadapi
tantangan dunia usaha, koperasi harus
melakukan berbagai pembenahan baik
bidang manajemen maupun mengadaptasi
perkembangan teknologi informasi.
“Kami menjalankan operasional simpan
pinjam syariah ini secara aktif yang dibantu
oleh media mobile printer mini dan kami
juga menyiapkan mobile UGT (semacam
mobile banking) yang bisa diakses anggota
secara gratis,” katanya.
Melalui alat tersebut anggota koperasi
bisa bertransaksi secara online untuk
pembayaran token PLN, pembelian pulsa,
transfer uang ke sesame rekening BMT UGT
maupun dari rekening BMT UGT ke semua
perbankan.
Untuk meningkatkan kualitas manajemen,
koperasi telah mendapat pengakuan
secara internasional dengan terbitnya ISO
9001/2015 tentang manajemen mutu.
19
MARET 2019
Mengangkat Potensi
Sarung Asal Baduy
Jamal Setiabudi
B
agi masyarakat Suku Baduy, Lebak,
Banten, sarung tidak hanya sebagai
tradisi berpakaian tapi memiliki
nilai sakral yang tinggi. Sarung adalah
bagian dari adat istiadat Baduy yang terus
terpelihara hingga sekarang.
Tidak heran bila masyarakat Baduy
umumnya mahir menenun sarung meski
bertenun bukan sebagai sumber ekonomi
mereka. Menenun sarung merupakan
bagian dari budaya Baduy.
“Sudah menjadi tradisi di masyarakat
Baduy, setiap anak berusia 9 tahun sudah
diajarkan bagaimana menenun sarung.
Membuat sarung bagi kami merupakan
amanah leluhur. Karena itu, ada ritual
khusus yang dijalankan masyarakat Baduy
dalam membuat kain sarung,” kata perajin
sarung asal Baduy bernama Jamal Setiabudi.
Pria berusia 36 tahun yang kerap disapa
Kang Jamal bahkan, berkata di setiap acara
sakral adat suku Baduy, memakai sarung
merupakan kewajiban. Sarung khas Baduy
dikenal memiliki beberapa motif unggulan,
diantaranya, Samping Poleng, Poleng
Hideung (kotak-kotak besar), Poleng Capit
Urang (kotak-kotak kecil), hingga motif
Janggawari.
“Harga sarung khas Baduy berkisar antara
Rp250 ribu hingga yang termahal Rp1,7 juta
yang motif Janggawari,” ucap Kang Jamal
yang berdomisili di Kampung Kadu Ketug,
Kabupaten Lebak.
Usaha sarung Kang Jamal merupakan
warisan turun temurun. Saat ini, ada 15
perajin sarung yang di bawah naungan
usahanya yang merupakan keluarga dekat.
Kang Jamal mengatakan masyarakat
Baduy tak memiliki kendala dalam
memproduksi (menenun) kain sarung,
INSPIRASI UKM
20
termasuk dalam menentukan motif dan
coraknya. Kendala para perajin kain sarung
khas Baduy adalah pemasaran.
“Saat ini kami benar-benar kebingungan
bagaimana cara memasarkan produk sarung
tenun khas Baduy ini,” kata Kang Jamal.
Memang, pihaknya mendapat binaan dari
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak
dan Provinsi Banten. Pada Setiap acara-acara
besar di kabupaten atau provinsi, perajin
produk sarung tenun khas Baduy selalu
diundang. Hanya saja, frekwensinya minim.
Sementara para perajin sarung khas
Baduy terus memproduksi setiap harinya.
Satu orang perajin mampu memproduksi
satu sarung dalam seminggu. “Saya saja
memiliki 15 orang, bisa dihitung berapa
produksi kami dalam sebulan. Pernah satu
waktu, produk kami menumpuk karena
kami kebingungan dipasarkan kemana dan
bagaimana caranya,” tutur Kang Jamal lagi.
Oleh karena itu, Kang Jamal menyambut
baik gelaran Festival Sarung 2019 di Jakarta
ini. “Bagi kami, acara seperti Festival Sarung
ini merupakan peluang bagi pemasaran
sarung tenun khas Baduy. Karena, kami
memang benar-benar membutuhkan sarana
pemasaran seperti pameran-pameran ini.
Saya berharap ada bantuan program dari
pemerintah agar kendala pemasaran sarung
tenun khas Baduy bisa segera teratasi,”
lanjut Kang Jamal.
Untuk memperluas pasar, Kang Jamal
mulai belajar pemasaran melalui sistem
online. Hanya saja ia cukup mengalami
kesulitan karena tidak pernah mengenyam
pendidikan.
“Ya harap maklum saja, kami tidak
mengenal bangku sekolah. Jadi, belajar
pemasaran online ini juga masih tahap-
tahap dasar. Bahkan, di kampung kami tidak
mengenal listrik. Bila ingin mencharge HP,
kami harus berjalan jauh menuju terminal,”
katanya.
Selain kendala pemasaran, ungkap Kang
Jamal, para perajin sarung asal Baduy
juga tengah memikirkan satu merek yang
mampu menguatkan eksistensi sarung
tenun khas Baduy. Merek diharapkan akan
menggambarkan ciri khas produk sarung
Baduy dan mampu mengangkat sarung
Baduy di pasar yang lebih luas lagi.
21
MARET 2019
22
GALERI FOTO
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nas-
ution bersama Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga
menyerahkan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ketahanan Pangan kepada Pondok Pesantren Miftahul
Huda Kec. Manonjaya, Kab. Tasikmalaya (27/2/2019)
Presiden Joko Widodo Didampingi Iriana Joko Widodo menghadiri
dan Meninjau produk sarung lokal berbagai daerah pada acara Sarung
Fest 2019 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno Jakarta (03/03/2019).
Hadir dalam acara ini Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan
Budi Karya, Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir
Eendy, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Ketua Dewan
Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih, dan Ketuan Panitia Sarung Fest
2019 IGK Manila.
Meneteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam acara
Sinergi Pemberdayaan Koperasi dan UKM Antara
Kementerian Koperasi dan UKM Dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur.
(15/2/2018).
22
MARET 2019